Majalengka, Mediacakrabuana.id

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Belum Memadai
Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam LRA untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2020 menyajikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar. Rp119.119.943.663,00 atau 88,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar. Rp133.985.184.000,00. Dari realisasi tersebut, diantaranya sebesar Rp47.884.939.705,00 merupakan realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan. Perkotaan (P2). PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk. kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut. Sedangkan bangunan. adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
Pengelolaan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bidang Penilaian dan Penetapan Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi dan
Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dan aplikasi Payment Online System (POS) PBB- P2. Aplikasi SISMIOP digunakan untuk mengadministrasikan objek dan subjek pajak PBB – P2 dan perhitungan ketetapan PBB-P2 dalam SPPT sedangkan aplikasi POS. PBB-P2 untuk mengetahui informasi status pembayaran, realisasi penerimaan dan. tagihan PBB yang harus dibayar.
Perhitungan ketetapan PBB P2 dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT) dilakukan dalam aplikasi SISMIOP. Cara menghitung besaran pokok PBB
adalah dengan mengalikan tarif PBB dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah. dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
LHP BPK Nomor 31A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 mengungkapkan permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada
Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai berikut.

a. Perbedaan penyajian nilai saldo Pendapatan PBB-P2 dan Piutang PBB-P2 dalam. laporan keuangan dengan database SISMIOP;

b. Data yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 kurang akurat;
c. BKAD belum membuat dan mengirimkan surat teguran/surat paksa kepada seluruh
wajib pajak yang belum bayar;

d. Proses penghapusan piutang PBB-P2 yang kadaluwarsa belum optimal.
Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Majalengka
agar memerintahkan Kepala BKAD untuk melakukan rekonsiliasi harian atau bulanan
dengan Bidang Perbendaharaan BKAD terkait pendapatan PBB-P2 dan Piutang PBB- P2 dan menginstruksikan K e p a l a Bidang Penilaian dan Penetapan untuk melakukan. verifikasi dan validasi atas data Objek Pajak pada SISMIOP yang tidak akurat.
Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK periode semester II
Tahun 2020 menunjukkan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Majalengka masih belum sesuai rekomendasi BPK. Hal tersebut antara lain karena belum terdapat verifikasi dan. validasi data objek pajak pada SISMIOP. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan PBB-P2 Tahun 2020 ditemukan. permasalahan sebagai berikut. (,Red )*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here