Pemkab Bekasi Tahun 2021,Diduģa Korupsi Berjemaah.

Bekasi, Mediacakrabuana.id

Kelebihan Pembayaran Biaya Personil pada Tujuh Paket Pekerjaan Jasa
Konsultansi di Tiga OPD Sebesar Rp343.231.500,00:

2. Kekurangan Volume Fisik pada Pekerjaan Pemeliharaan Taman RPTRA dan
   Taman Sehati Kecamatan Cikarang Timur di Dinas Perumahan Rakyat,
   Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sebesar Rp13.127.628,30 ;
3. Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tidak Mengacu pada
   Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Sebesar Rp10.421.739.000,00 ,:
4. Kekurangan Volume Fisik pada 40 Paket Pekerjaan Belanja Jasa diserahkan
   Kepada Masyarakat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
   Pertanahan Sebesar Rp738.872.913,14 :
5. Kekurangan Volume Fisik pada 32 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung
   dan Bangunan di Empat OPD Sebesar Rp4.649.360.697,03 :
6. Kekurangan Volume Fisik pada Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan
   Irigasi dan Jaringan di Dua OPD Sebesar Rp707.924.761,36 :

C. ASET

1. Penyetoran Jasa Giro pada Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah
   (BOS) Belum Sepenuhnya Tertib :
2. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
   (PBB-P2) Belum Tertib sebesar Rp19.416.173.184,00 :
3. Penatausahaan dan Pengamanan Tanah serta Peralatan dan
   Mesin Belum Sepenuhnya Tertib :

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bekasi Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

a. Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tidak Mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Sebesar Rp10.421.739.000,00;

b. Kekurangan Volume Fisik pada 32 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan
Bangunan di Empat OPD Sebesar Rp4.649.360.697,03;

c. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Belum Tertib sebesar Rp19.416.173.184,00.
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bekasi
antara lain agar menginstruksikan:

a. Sekretaris Daerah untuk menyesuaikan standar biaya masukan perjalanan dinas dalam
daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bekasi dengan standar biaya yang
ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020;

Kepala OPD terkait untuk memerintahkan PPK masing-masing pekerjaan untuk
memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar
Rp4.649.360.697,03 sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah;

c. Kepala Bapenda untuk melakukan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 secara
keseluruhan. Selanjutnya, memutakhirkan database SISMIOP berdasarkan hasil
verifikasi dan validasi tersebut( Red)*