Ogan Komering Ulu Selatan, Mediacakrabuana.id

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai
berikut.

  1. Penetapan besaran tunjangan perumahan DPRD tidak berdasarkan standar harga
    setempat mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp2.789.894.400,00;
  2. Kekurangan volume atas 60 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
    pada tujuh SKPD mengakibatkan lebih saji Belanja Modal Gedung dan Bangunan
    serta kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran sebesar
    Rp909.077.707,06;
  3. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kualitas pekerjaan Belanja Modal
    Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tiga SKPD mengakibatkan kelebihan pembayaran
    dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp4.786.740.586,85;
  4. Keterlambatan pelaksanaan 11 paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Kesehatan
    dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dikenakan denda yang
    mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah minimal sebesar Rp869.989.070,96;
    dan
  5. Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Ogan
    Komering Ulu Selatan belum memadai yang mengakibatkan penyajian saldo Aset
    Tetap belum sesuai dengan nilai yang sebenarnya dan hak kepemilikan Aset Tetap
    lemah serta berisiko kehilangan Aset Tetap dan menghadapi gugatan dari pihak lain.
    Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati
    OKU Selatan, antara lain agar: ( Redaksi)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here