Kalimantan Barat Ketapang ‘’Media Cakrabuana.id‘’

Modus Intelektual gaya baru kejahatan mafia tanah dalam pembangunan Pemerintah Kab.Ketapang Kalimantan Barat (Kalbar). Waduh, ada kasus temuan tim Media Cakrabuana yaitu mafia dan rampok tanah warga berinisal TH, pelaku dan intelektualnya disinyalir indikasi dari Disparbud dan oknum Pemerintah di bidang aset Pemerintah serta pejabat pembuat surat dengan jalan pikiran kotor.

Adapun kronologi akibat peristiwa ini, TH selaku pemilik tanah mengalami kerugian hingga milyaran rupiah. Indikasi adanya mafia-mafia tanah tidak hanya sekedar memalsukan dokumen saja, mafia tanah juga melakukan hal-hal beraroma busuk dalam bentuk rekayasa dan adanya potensi bekerjasama dengan oknum aparat Pemerintah Daerah di Kab.Ketapang untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah milik orang lain serta membuat data manipulasi atas status tanah untuk sebuah bangunan proyek Rumah Adat DayaK (RAD) di jalan Lingkar Kota Kelurahan Mulia Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalbar.

Mafia tanah melakukan serangkaian kejahatan jaringan terorganisir dari tahap perencanaan dan pembangunan proyek RAD dengan langkah sisteamatis dan terencana. Bahkan mafia tanah pada pemalsuan administrasi hingga ada pembangunan di atas tanah milik orang lain. Proses pembangunan RAD oleh para kolega perencanaan dan aset Daerah Kab Ketapang Kalbar terindikasi adanya embusan dugaan kuat ikut berperan serta rampas dan rampok tanah orang lain untuk sebuah proyek Rumah Adat Dayak dengan jalan mafia tanah, disinyalir mafia tanah telah membangun jaringan terorganisir yang merajalela di lembaga-lembaga Pemerintahan Kab. Ketapang Kalbar.

Merampok dan merampas tanah rakyat untuk sebuah proyek mengatasnamakan masyarakat bentuk pengadopsian fenomena berkolaborasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok untuk memperkaya diri sendiri dan rekan satu pemain. Mafia tanah mengatasnamakan kepentingan warga masyarakat awam dan kecil, salah satu fakta Pemerintah Daerah merampok dan menguasai tanah milik orang lain untuk pembangunan yang mana notabenenya sarat masalah berbau mafia dalam kekuasan, yang mana melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum. Caplok, rampok dan begal tanah milik orang lain dengan Nomor Sertifikat: HM. 603.

Tim Cakrabuana mengkonfirmasi ke Pemerintah Ketapang yang membidangi pembangunan RAD di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) yang mana disampaikan Kabid Diky.” Itu urusan Aset Daerah, kalian datang saja kesana dan pertanyakan, karena itu pengadaan tanah kalau tidak salah milik orang sudah lama dibebaskan dan bukan urusan saya,” pungkasnya Diky Kabid Disparbud.

Lanjut Awak media konfirmasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Jln.Jenderal Sudirman No.37 di lingkungan kantor Bupati, semua bungkam dan bisu dengan bermacam dalil dan alasan BPKAD ogah di temui untuk di konfirmasi pada (27/01/22) dan (03/02/22), sehingga bermacam opini serta spikulan kontroversial indikator ada apa bersama para oknum pejabat Daerah tertutup di saat ada temuan kekuasaan dalam jabatan terarah menghantam keuangan Negara bentuk modus rampok hak orang lain untuk pembangunan proyek abal-abal bentuk Rumah Adat Dayak.

Semoga saja Petinggi penegak hukum periksa intensif dan audit maraton para tikus dan bandit di dalam Pemerintah Kab.Ketapang dalam proyek maupun pelaksanaannya terkesan bergaya sopan dan santun namun hasilnya laksana Teh Celop dan Bubur Pedas.*##(Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here