Menjadi SejarahTerbukti Curang ,KPU Pagar Alam Gelar PSU, 3 Kandidat Walikota Masih Berpeluang Menang

PAGARALAM. SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam menjadwalkan pemilihan pemunggutan suara ulang (PSU) pada Minggu 1 Desember 2024.

PSU disebabkan adanya indikasi kecurangan dan kelalalian dari penyelenggara pemunggutan suara yang tidak mengisi daftar hadir masyarakat yang memberikan hak suaranya.

Rapat koordinasi terkait PSU digelar di ruang rapat KPUD Kota Pagar Alam Jumat siang (29/11/2024) dihadiri Ketua KPU Ibrahim Putra, Komisioner Bawaslu Chlara Febriana, Perwakilan Pemkot Pagar Alam, Wakapolres Kompol M. Ali Asri, Perwakilan Kejari, serta para komisioner, saksi paslon, PPS, KPPS, PPK Kelurahan Sidorejo.

Menurut Chlara Febriana kelalaian terjadi di TPS 5 Kelurahan Sidorejo.”Saya di telpon ketua Bawaslu ibu Nurweni bahwa ada laporan dari PKD PTPS dan Panwascam melaporkan adanya pemilih yang mewakili pada saat pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Sidorejo Pagar Alam, PKD PTPS dan Panwascam merekomendasikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Kemudian di temukan juga kelalaian terhadap daftar hadir pada TPS 05 Kelurahan Sidorejo tidak ada pemilih yang menandatangani daftar hadir pemilih dari KPU, penyelenggara kurang teliti pada saat penerimaan Logistik berupa daftar hadir pemilih dari KPU Pagaralam. Petugas KPPS TPS 05 kelurahan Sidorejo berinisiatif membuat daftar hadir sendiri, oleh sebab itu dari PTPS, PKD dan Panwascam merekomendasikan pemungutan suara ulang pada TPS 05 kelurahan Sidorejo kota Pagaralam,”urai Chlara Febriana.

Ketua KPU Kota Pagar Alam menyampaikan pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan pada Minggu 1 Desember 2024.”Logistik sampai hari ini sudah kita siapkan semuanya, kemungkinan besok sudah sampai, sekali lagi kami mengharapkan kerjasamanya untuk KPPS, PPS dan PPK untuk pelaksanaan ini serius, teliti, harus berhati hati berjalan sesuai regulasi yang ada d KPU. Utamakan kehati-hatian, keseriusan,”ucap ketua KPU Kota Pagar Alam Ibrahim Putra .

Pihak kepolisian disampaikan Wakapolres Pagar Alam Kompol M. Ali Asri meminta masyarakat tidak terkejut saat memberikan suaranya karena aka dijaga ketat pihak kepolisian.”Jadi masyarakat jangan terkejut kami akan melaksanakan pengamanan extra di TPS yang melaksanakan PSU,”ucapnya. (Red, Heri)

Menjadi SejarahTerbukti Curang ,KPU Pagar Alam Gelar PSU, 3 Kandidat Walikota Masih Berpeluang Menang

PAGARALAM. SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam menjadwalkan pemilihan pemunggutan suara ulang (PSU) pada Minggu 1 Desember 2024.

PSU disebabkan adanya indikasi kecurangan dan kelalalian dari penyelenggara pemunggutan suara yang tidak mengisi daftar hadir masyarakat yang memberikan hak suaranya.

Rapat koordinasi terkait PSU digelar di ruang rapat KPUD Kota Pagar Alam Jumat siang (29/11/2024) dihadiri Ketua KPU Ibrahim Putra, Komisioner Bawaslu Chlara Febriana, Perwakilan Pemkot Pagar Alam, Wakapolres Kompol M. Ali Asri, Perwakilan Kejari, serta para komisioner, saksi paslon, PPS, KPPS, PPK Kelurahan Sidorejo.

Menurut Chlara Febriana kelalaian terjadi di TPS 5 Kelurahan Sidorejo.”Saya di telpon ketua Bawaslu ibu Nurweni bahwa ada laporan dari PKD PTPS dan Panwascam melaporkan adanya pemilih yang mewakili pada saat pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Sidorejo Pagar Alam, PKD PTPS dan Panwascam merekomendasikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Kemudian di temukan juga kelalaian terhadap daftar hadir pada TPS 05 Kelurahan Sidorejo tidak ada pemilih yang menandatangani daftar hadir pemilih dari KPU, penyelenggara kurang teliti pada saat penerimaan Logistik berupa daftar hadir pemilih dari KPU Pagaralam. Petugas KPPS TPS 05 kelurahan Sidorejo berinisiatif membuat daftar hadir sendiri, oleh sebab itu dari PTPS, PKD dan Panwascam merekomendasikan pemungutan suara ulang pada TPS 05 kelurahan Sidorejo kota Pagaralam,”urai Chlara Febriana.

Ketua KPU Kota Pagar Alam menyampaikan pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan pada Minggu 1 Desember 2024.”Logistik sampai hari ini sudah kita siapkan semuanya, kemungkinan besok sudah sampai, sekali lagi kami mengharapkan kerjasamanya untuk KPPS, PPS dan PPK untuk pelaksanaan ini serius, teliti, harus berhati hati berjalan sesuai regulasi yang ada d KPU. Utamakan kehati-hatian, keseriusan,”ucap ketua KPU Kota Pagar Alam Ibrahim Putra .

Pihak kepolisian disampaikan Wakapolres Pagar Alam Kompol M. Ali Asri meminta masyarakat tidak terkejut saat memberikan suaranya karena aka dijaga ketat pihak kepolisian.”Jadi masyarakat jangan terkejut kami akan melaksanakan pengamanan extra di TPS yang melaksanakan PSU,”ucapnya. (Red, Heri)

Pasangan Bahagia Saza Unggul Di Pilkada Batubara

BATUBARA,-MEDIACAKRABUANA.ID

Berdasarkan data posko Desk Pilkada tahun 2024 di Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara dan posko Bahagia Saza, Kamis 28 Nopember 2024, perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 Baharuddin Siagian – Syafrizal mengungguli 2 Paslon lainnya.
Dari posko Desk Pilkada tahun 2024, terlihat Paslon yang diusung dan didukung 8 partai ini meraih 81.508 suara atau 41,5%. Sementara diurutan kedua, Paslon nomor urut 1 Darwis – Oky Iqbal Frima meraih 74.415 suara atau 38,9%. Sedangkan Paslon nomor urut 3 Zahir – Aslam Rayuda berada ditempat ketiga dengan raihan 40.450 suaraa atau 20,6%.

Hasil tersebut diperoleh dari suara sah sebesar 196.373 di 794 TPS di 151 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Batu Bara.

Dari data Desk Pilkada juga terlihat tingkat partisipasi pemilih hanya 202.470 suara
atau 62,68% dari total DPT sebesar 323.032.

Selain itu dari 202.470 suara yang masuk, terdapat suara tidak sah 6.097 atau 3% dan suara sah sebanyak 196.373 suara atau 97%.

Hasil perolehan suara di posko Desk Pilkada tidak jauh beda dengan hasil real count internal Paslon Baharuddin Siagian – Syafrizal di Posko Bahagia Saza pada Rabu 27 November 2024 pukul 23.00 WIB.

Berdasarkan real count di posko Bahagia Saza, Paslon Baharuddin-Syafrizal meraih 41,40%, Paslon Darwis-Oky raih 38,12%, dan Paslon Zahir-Aslam dengan raihan 20,48%.

Sementara itu Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Batu Bara Sulianto minta masyarakat agar tidak berpedoman pada hasil real count yang disampaikan Pasangan Calon.

“Kami minta masyarakat bersabar menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang akan digelar KPU Batu Bara,” pinta Sulianto, Kamis (28/11/24).

Dikatakan Sulianto, sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2024,
pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara akan dilaksanakan pada
28 November – 3 Desember 2024 di tingkat PPK dan pada
29 November – 6 Desember 2024 ditingkat KPU Kabupaten Batu Bara.

“Nah pada tanggal 6 Desember nanti kita akan menggelar pleno penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara terpilih,” tutup Sulianto. (Rizky Zulianda)

Gubernur Sumut Pantau Kondisi Daerah di Hari H Pilkada Serentak 2024

Sumut –

Sibolga,- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Dr Agus Fatoni memantau kondisi daerah kabupaten/kota pada hari H pencoblosan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2024, Rabu-Kamis (27-28/11/2024), di Kota Sibolga.

Peninjauan oleh Pj Gubernur diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Dr Ilyas Sitorus di seputaran Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Langkah ini juga dilakukan untuk kabupaten/kota lainnya.

“Sesuai arahan Pak Pj Gubernur, kita memantau kondisi dan situasi di kabupaten/kota. Saya kemarin dan hari ini di Kota Sibolga, melihat situasinya, baik aktivitas masyarakat waktu pemungutan suara hingga proses penghitungan di beberapa tempat,” ujar Ilyas Sitorus saat bertemu Kepala Dinas Kominfo Sibolga, Sofyan Nasution di Kantor Kesbangpol Sibolga.

Dalam kunjungan tersebut, Ilyas menyebutkan bahwa kondusifitas di Pilkada terjaga dengan baik. Masyarakat terlihat antusias memberikan pilihannya di tempat pemungutan suara (TPS), untuk memilih calon Wali Kota-Wakil Wali Kota dan Gubernur-Wakil Gubernur.

“Kita juga berkoordinasi dengan Pemko Sibolga untuk mendapatkan informasi awal hari pemungutan suara. Karena memang saya ke sini, setelah mencoblos di Kabupaten Batubara pagi hari. Setalah itu langsung berangkat memantau ke Sibolga. Jadi kita cari info dari berbagai media, rekan-rekan wartawan di Sibolga dan juga tentunya dari OPD terkait di Kota Sibolga termasuk menerima kiriman video kondisi di TPS sebelum sampai di Sibolga,” jelas Ilyas.

Usai pencoblosan lanjut Ilyas, pihaknya juga memantau situasi seputaran Kota Sibolga saat masa penghitungan. Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam rangka mendapatkan data Pilkada 2024 yang masih dalam proses rekapitulasi lanjutan.

“Kita menunggu laporan dari pemerintah setempat terkait data pelaksanaan Pilkada yang baru saja berlangsung kemarin. Selain itu juga, mereka menyampaikan situasi kondusif dan demokratis. Sehingga kita meyakinkan bahwa Provinsi Sumatera Utara, benar-benar Mantap dan Harmoni,” pungkasnya.

Sementara Kadis Kominfo Kota Sibolga, Sofyan Nasution menyampaikan bahwa suasana Pilkada di kota wilayah pesisir pantai Barat Sumatera itu, kondusif. Bahkan dengan jumlah empat pasangan calon (Paslon) yang bersaing memperebutkan kursi di empat kecamatan yang ada yakni Kecamatan Sibolga Kota, Sibolga Sambas, Sibolga Selatan dan Sibolga Utara.

Untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Sofyan menyebutkan saat ini Pemko Sibolga telah menyiapkan Desk Pilkada untuk memantau perkembangan tahapan Pilkada, termasuk proses penghitungan suara mulai dari tingkat KPPS hingga PPK (kecamatan), sebelum pengumuman resmi dari KPU Sibolga. Data sementara diterima dari 4 kecamatan yakni terdapat 137 TPS dengan jumlah DPT 70.164 pemilih. (Rizky Zulianda)

Jacob Ereste :
Mimpi Masyarakat Agraris Memasuki Gerbang Indonesia Emas Tahun 2045

Mediacakrabuana.id

Indonesia sungguh layak dan patut menjadi unggul dalam bidang agraris, bukan industri. Sebab lahan pertanian yang luas masih dalat dimaksimalkan tata kelolanya secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan berbagai produk pertanian. Termasuk perikanan laut maupun perikanan air tawar. Tapi bidang pertanian terlanjur dianggap primitif, kampungan, ndeso dan terkesan budaya masyarakat udik — yang tertinggal — karena dianggap jauh dari budaya dan pergaulan masyarakat pasar — perkotaan — yang dianggap lebih maju, lebih modern dan lebih beradab untuk masa depan, meski terpaksa harus hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan saja.

Potret manusia perkotaan di Indonesia pun jadi terkesan naib, karena masih memiliki naluri agraris yang terang benderang tergambar dalam pola kehidupannya sehari-hari. Tradisi berkebun — bercocok tanam — meski di depan beranda rumah yang sempit terdapat beraneka ragam tetumbuhan yang dipelihara — bukan untuk menghias taman yang indah, tetapi lebih dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, seperti lengkuas, sere bahkan pohon belimbing wuluh guna melengkapi bumbu dapur agar menu makanan menjadi enak dan lezat.

Naluri agraris warga masyarakat Indonesia dapat dikatakan sama dan merata semua suku bangsa nusantara yang ada dan telah meng-Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan dengan membentuk satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski pada beberapa waktu belakangan ini, penegasan kesatuan sudah sering ditinggal untuk tidak lagi disebutkan sebagai ciri khas dari kebhinekaan yang ika itu.

Karenanya program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang gencar hendak menggapai swasembada pangan sangat menggembirakan. Setidaknya, untuk membayangkan masa berjayanya nusantara sehingga disatroni oleh berbagai bangsa dari berbagai belahan dunia — karena hasil bumi yang sangat melimpah — utamanya rempah-rempah bisa kembali diulang masa kejayaan itu sekarang ini dengan berupaya menuju swasembada bahan pangan. Sehingga tidak lagi mempunyai alasan untuk impor yang lebih didorong oleh hasrat memburu rente, sehingga jelas tidak berpihak pada rakyat banyak yang tetap miskin atau bahkan semakin parah dan juga bertambah jumlahnya

Budaya masyarakat agraris yang masih kental dan kuat menggelayuti masyarakat perkotaan di Indonesia jelas tercermin dari pola hidupnya yang masih cukup dominan belum mampu menjadi masyarakat modern perkotaan — yang serba praktis, efisien, kerja cepat dan hemat. Sebab untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari tidak lagi bisa menerapkan cara hidup di pedesaan atau di kampung yang tinggal petik dari kebun atau ketika itu juga menangkap ikan di kolam peliharaan. Beragam lalapan pun harus didapatkan di pasar.

Artinya, kontradiksi antara pila hidup di kampung tidak lagi layak ada dalam angan-angan dari percepatan waktu yang terus berpacu, tak mungkin dapat leyeh-leyeh seperti pola hidup yang dapat lebih ngelaras di kampung halaman. Setidaknya ,backing saudara di kiri dan kanan rumah — atau bahkan yang ada di seberang jalan — masih bisa diandalkan dalam kondisi ekonomi yang paling darurat sekalipun. Sebab pola hidup gotong royong — saling membantu dan penuh tenggang rasa — masih dapat diperoleh dan dinikmati dalam suasana pedesaan atau perkampungan kita yang masih tersisa.

Itulah sebabnya program pemerintah untuk mensegerakan langkah nyata menuju swasembada pangan perlu dan patut didukung — bukan hanya agar petani dan nelayan serta petambak ikan maupun peternak kita — dapat menjadi pelopor mengatasi kemiskinan rakyat yang terus panggah — atau justru semakin bertambah jumlahnya — sejak kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ingin memberantas kemiskinan untuk kemudian meningkatkan kecerdasan rakyat, agar dapar segera menikmati apa yang dimaksud dari kesejahteraan dalam arti luas itu pada hari ini dan di masa depan.

Jadi potensi budaya masyarakat agraris di Indonesia sungguh dapat diandalkan menjadi modal utama untuk mendukung dan mensukseskan swasembada bahan pangan untuk kemudian dapat segera diikuti swasembada energi dalam arti cukup untuk ketahanan dan pertahanan serta kedaulatan dalam arti luas bagi bangsa dan negara yang sudah nyaris seabad dalam bilangan perjalanan kemerdekaannya. Baru kemudian mimpi tentang Indonesia emas bukan cuma sekedar mimpi yang tidak dapat untuk diwujudkan pada tahun 2045.

Banten, 27 November 2024

Unggul 52 Persen, ADIL Menang Hitung Cepat Pilkada Deli Serdang

DELI SERDANG,- MEDIACAKRABUANA.ID

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang nomor urut 2, dr. Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo (ADIL), unggul sementara dalam hitung cepat Pilkada Deli Serdang 2024. Berdasarkan hasil quick count, Rabu (27/11/2024), pasangan ini memperoleh 52 persen suara, meninggalkan dua paslon lainnya.

Ketua Tim Pemenangan ADIL, Dr. Khairul Anwar, menjelaskan bahwa hingga kini data yang masuk mencapai 48 persen dari total suara yang dihimpun oleh tim, saksi, dan relawan. “Sampai sekarang, paslon 02, ADIL, sudah unggul dengan 52 persen. Paslon 03 memperoleh 36,2 persen, dan paslon 01 mendapatkan 11,2 persen,” ungkapnya.

Meski optimis dengan hasil ini, Khairul Anwar mengimbau seluruh tim dan pendukung untuk tetap waspada dan menjaga suara hingga pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kami meminta semua pihak untuk tidak berpuas diri. Tetap sabar dan jaga suara kita di lapangan sambil menunggu hasil resmi dari KPU,” tambahnya.

Dari data yang dihimpun, pasangan nomor urut 02 unggul signifikan di Kecamatan Percut Sei Tuan, kecamatan dengan jumlah pemilih dan TPS terbanyak di Deli Serdang. Hampir seluruh desa di kecamatan ini mendukung paslon 02. Selain itu, di wilayah pegunungan, ADIL juga mengungguli paslon lainnya.

Namun, pelaksanaan Pilkada di beberapa wilayah menghadapi kendala. Di Kecamatan Sunggal, beberapa TPS dilaporkan terendam banjir sejak pagi hari, sehingga pemungutan suara belum dapat dilaksanakan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di TPS yang terdampak.

Dengan berbagai tantangan yang ada, pasangan ADIL tetap menunjukkan keunggulan sementara dalam proses Pilkada Deli Serdang 2024. Semua pihak kini menantikan hasil resmi dari KPU yang akan memastikan pemenang Pilkada ini. (RI-1)

Jacob Ereste :
Harapan Besar Rakyat Terhadap Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Dalam Periode 2024 – 2029

Mediacakrabuana.id

Harapan seluruh rakyat Indonesia terhadap Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto adalah dapat bekerja maksimal dan tulus memperjuangkan aspirasi rakyat agar dapat segera menikmati buah kemerdekaan, yaitu bebas dari kemiskinan serta cerdas dan tangkas menghadapi tantangan global yang semakin pelik dan berat.

Mulai dari bidang politik dan keamanan bisa dinikmati oleh rakyat tanpa beban dan rasa cemas untuk melakukan berbagai kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Lalu mengenai masalah hukum, hak asasi manusia serta imigrasi dan pemasyarakatan bisa benar-benar menciptakan rasa kenyamanan dan ketenteraman rakyat, tanpa ada rasa terintimidasi maupun didiskriminalisasi untuk tetap kritis atas rasa tanggung jawab sebagai warga bangsa Indonesia yang ingin tegaknya hukum tanpa pilih kasih atau tebang pilih terhadap siapapun.

Sedangkan dalam bidang perekonomian rakyat mengidealkan semua bentuk usaha dapat berjalan lancar dengan menjaga suasana yang baik, tiada monopoli serta perilaku curang yang selalu akan lebih banyak merugikan rakyat. Tentu saja pengendalian tingkat harga bahan pangan pokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya, dapat dijaga dengan baik dan benar, supaya beban hidup rakyat tidak semakin memberat.

Dalam hal pembangunan manusia dan kebudayaan bagi bangsa Indonesia idealnya tidak hanya dapat terjaga, tetapi bisa dikembangkan sebagai aset bangsa yang mampu memberi nilai tambah dalam bentuk material maupun spiritual sehingga dapat meningkatkan perbawa bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia. Karena itu pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang juga menjadi pos tersendiri dalam Kabinet Merah Putih yang akan bekerja pada periode 2024 – 2029 patut memberi prioritas kepada sejumlah yang dianggap tertinggal, utamanya yang berada di bagian perbatasan terdepan, baik laut maupun daratan, sehingga kedaulatan negara dan kedaulatan bangsa Indonesia dapat terjamin keamanan serta kenyamanannya dari gangguan pihak asing.

Dalam hal upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sangat ditunggu dan dinantikan sehingga peran serta warga masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara dapat maksimal, tidak sekedar wacana belaka yang tidak nyata, sehingga menjadi semacam pelengkap program untuk membagi anggaran yang membebani negara dan bangsa. Seperti halnya bidang pangan yang mendapat perhatian khusus agar bangsa dan negara Indonesia bisa benar-benar berdaulat dengan terciptanya swasembada pangan, sungguh sangat diharap dapat mewujudkan pertahanan dan ketahanan pangan untuk kemudian menghentikan sama sekali impor bahan pangan yang mampu untuk dimaksimalkan melalui usaha anak bangsa sendiri.

Pada akhirnya, hubungan dan ikatan dengan bangsa-bangsa di negara lain dapat terjalin dengan harmoni — tiada ketergantungan, apalagi sampai harus menghiba untuk memeroleh bantuan atau semacam keringanan dalam banyak hal yang tidak nampu ditanggulangi oleh negara maupun bangsa Indonesia sendiri. Dalam kontek inilah pemahaman tentang keamanan negara dan bangsa Indonesia dapat bebas-benar terwujud dalam arti luas, bukan hanya sebatas pengertian militer semata-mata.

Masalah industri Indonesia yang tengah terguncang akibat ekonomi yang terus memburuk serta maraknya PHK yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah, merupakan tantangan yang nyata harus diatasi, seperti upaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi anak bangsa negeri ini, agar tidak sampai merasa terasing di kampung halaman sendiri. Indikatornya, arus deras hasrat dari TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk bekerja di negeri orang harus dapat diminimalisir agar ketahanan dan pertahanan bagi bangsa dan negara Indonesia semakin kuat dan solid, tidak sampai terkesan budak dalam pandangan bangsa asing. Karena itu — sekali lagi — lapangan kerja harus lebih banyak diciptakan sambil menekan arus bangsa asing menyerbu lapangan kerja serta peluang usaha di negeri kita yang masih dapat dimaksimalkan pengembangannya dan perluasannya, seperti dalam bidang pertanian maupun perkebunan serta perikanan di negeri kita yang sangat potensial untuk menyerap banyak tenaga kerja dari anak negeri kita sendiri.

Masalah agama dan pendidikan nasional misalnya yang telah semakin diringankan beban kerjanya, bisa segera melakukan pembenahan secara lebih serius sehingga kehidupan beragama di Indonesia mampu memberi support moral yang kuat dan tangguh untuk membangun kerukunan hidup bersama, agar tidak lagi dijadikan obyek pertikaian guna mengalihkan perhatian warga masyarakat dari masalah yang seharusnya menjadi perhatian bersama untuk menemukan jalan keluarnya yang terbaik demi dan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih maju dan lebih beradab. Dalam kontek ini jelas bidang pendidikan nasional dapat dikembalikan menjadi basis pembentukan karakter generasi penerus yang berwatak mulia dengan mengutamakan budi pekerti untuk membangun tatanan etika dan moral serta akhlak mulia sebagai manusia yang menjadi khalifatullah di muka bumi. Oleh karena itu, pendidikan moral Pancasila yang berbasis agama wajib digalakkan kembali sebagai bagian dari pelajaran pokok, sebab kecerdasan intelektual tidak bisa menjadi jaminan penjaga nilai-nilai kemanusiaan yang manakala tidak diperkuat oleh kecerdasan spiritual yang dapat menjaga etika, moral san akhlak mulia yang diperlukan agar tidak durhaka dan khianat pada keluarga, bangsa dan negara Indonesia yang harus dan wajib dijaga bersama.

Oleh karena itu, kelengkapan pembagian kerja dari Kabinet Merah Presiden Prabowo Subianto yang terkesan gemuk dan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar, dapat dipahami untuk mengatasi semua masalah dari berbagai bidan dan sektor yang cukup luas cakupannya demi dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dalam arti luas meliputi lahir dan batin, yaitu masalah kebutuhan material dan spiritual vagi bangsa dan negara Indonesia agar terus maju serta terus berkembang menuju era Indonesia enas, tahun 2045.

Harapan besar rakyat terhadap Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto pada periode 2024-2029 sungguh mendambakan perbaikan yang signifikan guna menghantar seluruh warga bangsa memasuki era Indonesia emas tahun 2045 untuk menikmati buah kemerdekaan yang didambakan. Meski semua itu tetap harus ditebus dengan “harga” dan pengorbanan yang “gemuk” pula nilainya.

Banten, 26 November 2024

Jelang Pilkada, Pj Gubernur Sumut Fatoni Inggatkan Netralitas ASN dan Tidak Golput Kepada Kepala OPD

MEDAN,- MEDIACAKRABUANA.ID

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengingatkan kembali para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang netralitas ASN, serta tidak golput pada Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut di sampaikannya di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Selasa (26/11/2024).

“Besok hari pemilihan, saya terus ingatkan hal ini, netralitas, netralitas ini yang utama, karena sudah diatur di dalam Undang-Undang, saya ingatkan ada sanksi bagi ASN yang tidak netral, ini pesan untuk kita semua,” kata Fatoni, pada para kepala OPD yang hadir.

Selain diatur dalam Undang-Undang, melalui sikap netral ini juga ingin menunjukkan komitmen yang telah dibuat pada saat deklarasi netralitas ASN, yang dilaksanakan beberapa waktu lalu pada masyarakat. Diketahui juga, Fatoni telah menerbitkan surat edaran tentang netralitas ASN pada Juli 2024 lalu.

“Ini tekad kita bersama, kita tunjukkan komitmen kita bahwa netralitas terus terjaga,” kata Fatoni.

Meski netral, ASN tetap memiliki hak pilih pada saat Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 nanti. Ia pun mengimbau kepala OPD untuk mengingatkan ASN ataupun pegawainya untuk datang ke TPS, guna memberikan hak suara.

Ia pun menjamin kebebasan memilih para ASN Pemprov Sumut. Ia juga tidak pernah memberi arahan untuk memilih di satu pihak. Menurutnya, hal tersebut bukanlah cerminan demokrasi.

“Meski netral, tidak boleh memberikan dukungan, ASN diberi kesempatan untuk memberikan hak suaranya di TPS, di TPS para ASN bebas memilih siapa saja tanpa paksaan, inilah prinsip bebas memilih pilkada yang kita miliki,” kata Fatoni.

Selain menyampaikan kedua pesan tersebut, pada kesempatan yang sama, juga dibentuk tim monitoring Pilkada di daerah. Hal tersebut bertujuan agar Pemprov Sumut secara langsung dapat memantau jalannya pilkada secara lancar, aman dan damai di daerah..

Para kepala OPD Pemprov Sumut akan menyebar untuk memantau jalannya Pilkada serentak di daerah. Sehingga seluruh potensi kerawanan yang ada dapat diatasi dengan cepat.

“Tim monitoring sudah dibentuk, kita sebar kepala OPD kita ke seluruh daerah di Sumut, kita monitoring kelancaran Pilkada ini, kita harapkan Pilkada berjalan tanpa kendala apapun,” kata Fatoni. (Rizky Zulianda)

FOTO : Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memimpin rapat bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan

MEDAN,- MEDIACAKRABUANA.ID

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni terus berkomitmen dan mengingat kembali tentang netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak di Sumut. Hal itu disampaikannya di hadapan wartawan dan Forkopimda Sumut, pada acara silaturahmi dan dialog Pilkada damai dengan insan pers di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, (26/11/2024).

Fatoni juga memastikan akan menindak tegas ASN yang terbukti tidak netral pada Pilkada serentak ini. “Saya di provinsi sudah mendeklarasikan ASN netral, kami sudah keluarkan surat edaran, kami akan menindak ASN di wilayah kami yang terbukti tidak netral, kami tidak pernah menginstruksikan seorang pun untuk tidak netral, saya pun sebagai Gubernur harus memberi contoh perilaku saya yang netral di Pilkada ini,” kata Fatoni.

Selain itu, Fatoni juga mengajak seluruh pihak untuk turut menyukseskan Pilkada serentak. Peran setiap pihak sangat diperlukan meski dengan wewenang dan kemampuan yang beragam.

“Kekompakan harus terus kita jaga, masing-masing kita punya peran penting dalam menyukseskan Pilkada ini, tentunya dengan kewenangan dan porsi di bidang masing-masing,” kata Fatoni.

Dengan wilayah yang begitu luas dan penduduknya yang besar, Sumut bisa dijadikan percontohan atau barometer kesuksesan pilkada serentak di Indonesia. Tentunya, hal tersebut akan membuat marwah Sumut terjaga di hadapan masyarakat nasional.

“Kami di sini bertekad menjadikan Pilkada di Sumut jadi Pilkada percontohan di seluruh Indonesia, kalau itu kita wujudkan, akan kita tunjukkan bahwa Sumut memang membanggakan, harmoni dan ini yang selama ini kita rasakan,” tutur Fatoni.

Turut hadir pada dialog dan silaturahmi tersebut Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I Bukit Barisan Mochamad Hasan, Danlanud Soewondo Ucok Enrico, perwakilan Forkopimda lainnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Armand Effendy Pohan, dan Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus. Serta insan pers dari berbagai organisasi, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), forum Wartawan Unit Pemprov Sumut, dan Wartawan Unit KPU Sumut. (Rizky Zulianda)

FOTO: SILATURAHMI DAN DIALOG FORKOPIMDA BERSAMA INSAN PERS
Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Kapolda Sumut Irjen Wishnu Hermawan, Pangdam I BB Letjend Mochammad Hasan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya bersilaturahmi bersama insan pers dan dialog Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai, dengan tema “Dedikasi Pers Untuk Pilkada Sumut Berkualitas” di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan,

Di Hadapan Forkopimda dan Wartawan, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Ingatkan Kembali Netralitas ASN

MEDAN,- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni terus berkomitmen dan mengingat kembali tentang netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak di Sumut. Hal itu disampaikannya di hadapan wartawan dan Forkopimda Sumut, pada acara silaturahmi dan dialog Pilkada damai dengan insan pers di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, (26/11/2024).

Fatoni juga memastikan akan menindak tegas ASN yang terbukti tidak netral pada Pilkada serentak ini. “Saya di provinsi sudah mendeklarasikan ASN netral, kami sudah keluarkan surat edaran, kami akan menindak ASN di wilayah kami yang terbukti tidak netral, kami tidak pernah menginstruksikan seorang pun untuk tidak netral, saya pun sebagai Gubernur harus memberi contoh perilaku saya yang netral di Pilkada ini,” kata Fatoni.

Selain itu, Fatoni juga mengajak seluruh pihak untuk turut menyukseskan Pilkada serentak. Peran setiap pihak sangat diperlukan meski dengan wewenang dan kemampuan yang beragam.

“Kekompakan harus terus kita jaga, masing-masing kita punya peran penting dalam menyukseskan Pilkada ini, tentunya dengan kewenangan dan porsi di bidang masing-masing,” kata Fatoni.

Dengan wilayah yang begitu luas dan penduduknya yang besar, Sumut bisa dijadikan percontohan atau barometer kesuksesan pilkada serentak di Indonesia. Tentunya, hal tersebut akan membuat marwah Sumut terjaga di hadapan masyarakat nasional.

“Kami di sini bertekad menjadikan Pilkada di Sumut jadi Pilkada percontohan di seluruh Indonesia, kalau itu kita wujudkan, akan kita tunjukkan bahwa Sumut memang membanggakan, harmoni dan ini yang selama ini kita rasakan,” tutur Fatoni.

Turut hadir pada dialog dan silaturahmi tersebut Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I Bukit Barisan Mochamad Hasan, Danlanud Soewondo Ucok Enrico, perwakilan Forkopimda lainnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Armand Effendy Pohan, dan Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus. Serta insan pers dari berbagai organisasi, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), forum Wartawan Unit Pemprov Sumut, dan Wartawan Unit KPU Sumut. (Rizky Zulianda)

FOTO: SILATURAHMI DAN DIALOG FORKOPIMDA BERSAMA INSAN PERS
Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Kapolda Sumut Irjen Wishnu Hermawan, Pangdam I BB Letjend Mochammad Hasan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya bersilaturahmi bersama insan pers dan dialog Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai, dengan tema “Dedikasi Pers Untuk Pilkada Sumut Berkualitas” di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan,

MEDAN,- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni terus berkomitmen dan mengingat kembali tentang netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak di Sumut. Hal itu disampaikannya di hadapan wartawan dan Forkopimda Sumut, pada acara silaturahmi dan dialog Pilkada damai dengan insan pers di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, (26/11/2024).

Fatoni juga memastikan akan menindak tegas ASN yang terbukti tidak netral pada Pilkada serentak ini. “Saya di provinsi sudah mendeklarasikan ASN netral, kami sudah keluarkan surat edaran, kami akan menindak ASN di wilayah kami yang terbukti tidak netral, kami tidak pernah menginstruksikan seorang pun untuk tidak netral, saya pun sebagai Gubernur harus memberi contoh perilaku saya yang netral di Pilkada ini,” kata Fatoni.

Selain itu, Fatoni juga mengajak seluruh pihak untuk turut menyukseskan Pilkada serentak. Peran setiap pihak sangat diperlukan meski dengan wewenang dan kemampuan yang beragam.

“Kekompakan harus terus kita jaga, masing-masing kita punya peran penting dalam menyukseskan Pilkada ini, tentunya dengan kewenangan dan porsi di bidang masing-masing,” kata Fatoni.

Dengan wilayah yang begitu luas dan penduduknya yang besar, Sumut bisa dijadikan percontohan atau barometer kesuksesan pilkada serentak di Indonesia. Tentunya, hal tersebut akan membuat marwah Sumut terjaga di hadapan masyarakat nasional.

“Kami di sini bertekad menjadikan Pilkada di Sumut jadi Pilkada percontohan di seluruh Indonesia, kalau itu kita wujudkan, akan kita tunjukkan bahwa Sumut memang membanggakan, harmoni dan ini yang selama ini kita rasakan,” tutur Fatoni.

Turut hadir pada dialog dan silaturahmi tersebut Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I Bukit Barisan Mochamad Hasan, Danlanud Soewondo Ucok Enrico, perwakilan Forkopimda lainnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Armand Effendy Pohan, dan Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus. Serta insan pers dari berbagai organisasi, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), forum Wartawan Unit Pemprov Sumut, dan Wartawan Unit KPU Sumut. (Rizky Zulianda)

FOTO: SILATURAHMI DAN DIALOG FORKOPIMDA BERSAMA INSAN PERS
Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Kapolda Sumut Irjen Wishnu Hermawan, Pangdam I BB Letjend Mochammad Hasan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya bersilaturahmi bersama insan pers dan dialog Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai, dengan tema “Dedikasi Pers Untuk Pilkada Sumut Berkualitas” di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan,

Pj Gubernur Sumut dan Forkopimda Serahkan ‘Extra Fooding’ Pada Petugas KPU dan Bawaslu

MEDAN,- MEDIACAKRABUANA.ID

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni dan Forkopimda menyerahkan logistik makanan tambahan (extra fooding) kepada petugas KPU dan Bawaslu. Makanan tambahan ini diharapkan bisa menambah kesehatan petugas selama Pilkada Serentak berlangsung.

Petugas KPU dan Bawaslu, menurut Fatoni, sangat krusial perannya selama Pilkada Serentak. Tugas mereka semakin berat menjelang pemungutan suara hingga penentuan hasil pemungutan suara sampai ke penyelesaian masalah hukum.

“Ini kerja keras, menguras tenaga, pikiran, mental bila tidak dibarengi dengan asupan nutrisi yang baik kemungkinan bakal sakit, dan kalau sakit maka akan ada yang terkendala, kita mengantisipasi itu agar Pilkada kita berjalan lancar,” kata Fatoni, usai memberikan makanan tambahan di Kantor Bawaslu Sumut Jalan H Adam Malik Nomor 193, Medan, Selasa (26/11) malam.

Fatoni juga mengingatkan kepada para petugas KPU, Bawaslu, KPPS, PPK, PPS dan pasukan pengamanan memperkuat berkoordinasi. Sehingga bila menemukan masalah bisa segera teratasi dengan cepat dan bila tidak bisa teratasi di level tersebut agar menginformasikan ke atasannya masing-masing.

“Koordinasi ini sangat penting karena tentu ada saja masalah yang akan kita hadapi dalam bertugas, segera berkoordinasi dengan yang lain, apalagi masalahnya bisa berpotensi semakin luas, kalau tidak bisa diselesaikan di level bapak/ibu, informasikan ke atasan,” kata Fatoni.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengingatkan kepada para petugas untuk mengupayakan beristirahat. Kondisi tubuh yang tidak fit menurutnya akan sangat berpengaruh pada kinerja sesorang.

“Kita semua tahu di saat-saat seperti ini istirahat kita sudah pasti tidak seperti biasa, tetapi upayakan istirahat yang cukup, tidak memaksakan atau bisa bergantian beristirahat dengan rekannya karena bila sakit tentu akan ada yang terkendali,” kata Whisnu Hermawan Februanto.

Penyerahan makanan tambahan ini sekaligus meninjau langsung kesiapan KPU, Bawaslu dan beberapa TPS yang ada di Medan. Turut hadir dalam kegiatan ini Kejati Sumut Idianto, Ketua KPU Agus Arifin, Ketua Bawaslu M Aswin Diapari Lubis serta OPD terkait Pemprov Sumut.**(H15/DISKOMINFO SUMUT)

FOTO

LOGISTIK UNTUK PETUGAS PEMILU
Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan, Kasdam I BB Brigjend TNI Refrizal, Kajati Sumut Idianto, serta unsur Forkopimda lainnya memberikan makanan tambahan kepada petugas di Kantor Bawaslu Sumut Jalan H Adam Malik Medan dan petugas di TPS 17 jalan Pasar III, Kelurahan Gelugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, usai melepas Patroli Skala Besar gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP jelang Pilkada Sumut 2024 di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman 41 Medan, Selasa (26/11/2024). (Rizky Zulianda)

Pj Gubernur Sumut dan Forkopimda Lepas Patroli Skala Besar dan Tinjau Kesiapan Pilkada

MEDAN,- MEDIACAKRABUANA.ID

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melepas patroli skala besar meninjau kesiapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024. Total lebih dari 12.000 personel dari gabungan TNI, Polri dan Satpol PP akan melakukan pengamanan Pilkada dalam beberapa hari ke depan, yang tersebar di seluruh Sumut.

Patroli skala besar tersebut mencakup berbagai titik strategis di Sumut, dengan tujuan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap situasi keamanan. Pemerintah dan Forkopimda ingin memastikan Pilkada kali ini berjalan dengan aman dan damai.

“Patroli ini merupakan bentuk sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Pilkada, kami ingin memastikan semua tahapan berjalan aman tanpa adanya gangguan,” kata Fatoni, usai melepas pasukan patroli di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (26/11) malam.

Selain melepas pasukan patroli, Fatoni bersama Forkopimda juga melihat langsung kesiapan KPU, Bawaslu dan juga meninjau beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Medan. Secara garis besar, menurut Fatoni persiapan berjalan dengan lancar.

“Kita sudah melihat langsung persiapan yang dilakukan KPU, Bawaslu dan juga meninjau langsung ke beberapa TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang sampai menghambat jalannya pemungutan suara, jadi kepada masyarakat ayo gunakan hak pilihmu untuk menentukan pemimpin di Sumut lima tahun ke depan,” kata Fatoni.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto meminta kepada para petugas baik KPU, Bawaslu dan personel pengamanan untuk menjaga kesehatan selama bertugas. Apalagi saat ini curah hujan yang cukup tinggi di Sumut.

“Jaga kesehatan, upayakan istirahat yang cukup agar bisa bertugas dengan baik, sehingga pemungutan suara Pilkada Serentak kali ini berjalan lancar,” kata Whisnu.

Turut hadir Kajati Sumut Idianto, Ketua KPU Sumut Agus Arifin, Ketua Bawaslu M Aswin Diapari Lubis dan unsur Forkopimda lainnya. Hadir juga Plt Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan M Effendy Pohan, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, dan OPD terkait lainnya. (Rizky Zulianda)

FOTO
PATROLI SKALA BESAR JELANG PILKADA SUMUT 2024
Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan, Kasdam I BB Brigjend TNI Refrizal, Kajati Sumut Idianto, Ketua KPU Sumut Agus Arifin, serta unsur Forkopimda lainnya melepas Patroli Skala Besar gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP jelang Pilkada Sumut 2024 di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman 41 Medan, Selasa (26/11/2024). Selanjutnya rombongan Forkopimda juga melakukan pantauan ke Kantor Bawaslu Sumut, KPU Sumut, serta pantauan ke TPS 17 di jalan Pasar III, Kelurahan Gelugur Darat I, Kecamatan Medan Timur.

Jacob Ereste :
Melawan Politik Uang Dengan Elegan Menerima Sembako dan Bingkisan Pilkada Dengan Tetap Teguh Memilih Calon Idola Yabg Terbaik Bagi Kita

Mediacakrabuana.id

Politik uang itu — dalam bentuk sembako atau pun bingkisan serangan fajar — menandakan rakyat masih bisa dirayu dengan materi. Cara efektif untuk menghentikannya, bukan ditolak, tetapi diterima dengan baik, tanpa harus mengubah calon pilihan terbaik yang kita idealkan hendak berjuang dan selalu mendengar aspirasi rakyat. Yang pasti, tentukan calon pemimpin yang hendak kita pilih dalam Pilkada serentak tahun 2024 bahwa masa depan kita bersama seluruh rakyat akan mendapat perhatian yang serius dari calon yang kita idolakan. Masalah sembako dan serangan fajar terima saja dengan anggapan itu semua merupakan simpati, bukan rayuan untuk membelokkan pilihan kita yang sidah mantap ditentukan untuk calon padangan tertentu yang dapat dipercaya hendak mengabdi pada rakyat sebagai bagian dari ibadah yang dia maksudkan untuk berbuat kebaikan. Bukan perselingkuhan dan pengkhianatan yang sudah berulang kali kita hadapi dan tidak bisa diperbaiki karena telah menjadi bagian dari budaya politik dan demokrasi di Indonesia.

Dengan cara yang lebih bijak menerima pemberian sembako dan bingkisan serangan fajar yang sudah terlanjur dijadikan budaya dalam Pemilu maupun Pilkada di Indonesia, hanya bisa dihentikan dengan cara membuat mereka kapok dan jera sehabis kandas mengumbar banyak dana, harapan mereka yang merendahkan rakyat itu akan berhenti dengan sendirinya pada Pemilu dan Pilkada berikutnya.

Sebab pemberian sembako dan serangan fajar itu mengasumsikan rakyat masih dapat dirayu dengan cara yang sangat merendahkan harkat dan martabat rakyat yang dianggap miskin dan gampang untuk digoyahkan sikap dan prinsip hidup dalam menentukan pilihan yang baik dan benar serta amanah untuk berjuang bagi rakyat.

Jadi, tanpa harus menolak pemberian sembako dan bingkisan saat serangan fajar gencar dilakukan, yang terpenting bagi rakyat adalah tetap kukuh dan percaya pada sosok calon pemimpin yang kita pilih sendiri tanpa intervensi atau iming-iming dari pihak manapun. Prinsip serupa bisa dipastikan dapat menghentikan politik culas yang beranggapan bahwa rakyat belum melek politik dan tidak mempunyai prinsip yang kuat dan teguh untuk menentukan pilihannya sendiri, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dibisikkan oleh hati dan insting dari diri kita masing-masing.

Begitulah trik melawan politik uang yang menghina rakyat dengan menebar sembako dan bingkisan saat serangan fajar dengan cara yang elegan, menerima semua pemberian sembako dan bingkisan saat serangan fajar dikakukan, tetapi tetap kukuh dan teguh dengan tetap memilih sosok pemimpin yang kita percaya dan kita yakini akan berjuang dan menunaikan untuk aspirasi serta menjalankan amanah rakyat.

Banten, 26 November 2024

Masyarakat Mendesak Bawaslu Bolmong Segera Proses Kasus OTT Terkait Paslon Nomor 3

Bolaang Mongondow, Mediacakrabuana.id

25 November 2024 — Kasus dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan sejumlah oknum dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3 dalam pemilihan Bupati Bolaang Mongondow kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Publik mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow untuk segera mengambil tindakan tegas dan transparan guna memastikan proses pemilu berjalan jujur dan adil.

Menurut informasi yang beredar, OTT tersebut diduga berkaitan dengan upaya politik uang yang melibatkan tim pendukung paslon tersebut. Praktik semacam ini dinilai merusak integritas demokrasi dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan kepala daerah.

Sejumlah organisasi masyarakat dan aktivis pemilu di Bolmong telah menyampaikan sikap tegas mereka agar Bawaslu bertindak cepat. Salah satu aktivis BMR, Rahmat Mokoginta menegaskan bahwa proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.

“Kasus ini tidak bisa dibiarkan. Bawaslu harus bersikap profesional dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu menjaga keadilan pemilu. Jika tidak ada tindakan yang cepat, ini akan menciptakan preseden buruk bagi demokrasi kita,” ucap pria yang biasa disapa Mat Abo’

” Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus ini. Namun, masyarakat berharap lembaga tersebut segera melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku.” Ujar Mat

Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow yang seharusnya menjadi momentum pesta demokrasi kini ternoda dengan munculnya dugaan pelanggaran ini. Publik berharap proses hukum berjalan transparan, dan pelaku yang terbukti bersalah diberikan sanksi tegas, lanjut Mat

Kasus ini menjadi ujian bagi Bawaslu Bolmong untuk menunjukkan kredibilitasnya sebagai pengawas pemilu yang independen. Akankah kasus ini segera diproses? Warga Bolmong menanti tindak lanjutnya.Pungkasnya ( Red)

NASIONALISME DAN AGAMA TAK DAPAT DIPISAHKAN !.

Mediacakrabuana.id

Oleh: Saiful Huda Ems.

Anies dan Ahok bersatu, kompak mendukung Pramono Anung-Rano Karno di Jakarta, Jokowi nyungsep menjadi tokoh lokal dan makelar PILKADA yang keluyuran ke daerah-daerah.

Maka benarlah apa yang saya tulis selama beberapa tahun yang lalu, bahwa otak perpecahan Nasionalis-Islam di negeri ini adalah Jokowi.

Dan berbagai kelompok radikal itu terbukti sebagai “karya” politik Jokowi. Sebab ketika ada dua kelompok yang saling berhadapan, disitulah Jokowi memainkan permainannya.

Untuknya tidak heran bukan, kenapa kelompok-kelompok radikal yang beberapa tahun lalu membuat gaduh bangsa ini, sekarang malah bergabung dengan Jokowi dan keduanya kompak berkampanye untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta !.

Aksi dahsyat 212 di Jakarta pada Tahun 2016 lalu, yang hampir memporak-porandakan keharmonisan berbangsa dan bernegara, tidak terlepas dari permainan intrik politik Jokowi, yang tidak menginginkan Ahok muncul menjadi Matahari yang menghalangi terang dirinya.

Disinilah kemudian saya melihat kecerdasan seorang Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang sejak awal bersikukuh untuk menyatukan kekuatan politik PDIP dengan Anies Baswedan (baca: Nasionalisme dan Agama).

Jika Ahok, Hasto Kristiyanto, Pramono Anung, Rano Karno dll. bersama PDIP nya itu merupakan representasi kekuatan Nasionalis, maka Anies Baswedan merupakan representasi kekuatan politik agama (Islam), terlepas dari berbagai kekurangannya Anies sebagai manusia.

Hasto Kristiyanto sangat memahami betul pemikiran Bung Karno dan Bu Megawati Soekarnoputri, mengenai Nasionalisme dan Agama yang tak boleh dipertentangkan.

Bagi Hasto Kristiyanto sahabat saya yang beragama Katolik dan berjiwa nasionalis sejati ini, Nasionalisme dan Agama adalah Sayap Garuda yang akan menerbangkan Indonesia untuk mencapai cita-citanya.

Membentur-benturkan Nasionalisme dan Agama, sama halnya dengan akan mengkapak persatuan dan kesatuan nasional, sama halnya dengan mau meludahi keringat-keringat perjuangan para pendiri bangsa yang beraneka ragam agama, suku dan budayanya.

Sekarang saya dengar Jokowi sedang memanggil kepala-kepala daerah di Jateng dan kyai-kyai di Solo untuk memenangkan Luthfi, saya katakan ini merupakan aksi norak, vulgar, brutal dan merupakan pelanggaran UU yang sudah kesekian kalinya dilakukan oleh Makelar Pilkada, Jokowi. Hentikan !…(SHE).

25 November 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Analis Politik, Jurnalis dan Aktivis ’98.

DR. TRI TURNADI,.M.PD. KEPSEK SMAN 2 LAHAT MEMVONIS MA AUTIS TINGKAT SATU

LLAHAT. SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Berdasarkan penjelasan Tri Turnadi, M.Pd kepada mantan Pjs Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera selatan Drs Sutoko melalui rekaman Voice Note WA yang berbunyi, “Pak sebelumnya perlu saya sampaikan sama pak sutoko bahwa anak kita ini memiliki berkebutuhan khusus anak ini dikatakan AUTIS tingkat satu(1) dan waktu anak kita sekolah di Bandung SMP anak ini sekolah di Home School bukan sekolah di Negeri atau Swasta jadi anak ini sekolah di Home School kemudian anak ini kita masukan di Sekolah SMA N 2 ternyata anak kita ini banyak sekali permasalahan yang harus di hadapi terutama anak ini berkebutuhan khusus otomatis ada pendamping khusus sementara sekolah kita tidak menyiapkan guru untuk mendampingi secara khusus sehingga dalam pelaksanaan evaluasi dalam 3 Bulan ini banyak hal-hal yang katakanlah banyak di luar dugaan kita salah satu yang sering dilakukan anak kita ini adalah tidak pokus sehingga dalam kelas di selalu ribut menggangu teman-temannya mengganggu guru sehingga dalam KBN anak-anak merasa terganggu guru-guru juga merasa terganggu belum lagi kegiatan-kegiatan dibebankan tugas kepada anak ini sehingga tidak bisa apa-apa dalam arti anak ini memang harus ada perlakuan khusus untuk membina anak ini tidak bisa di lepaskan begitu saja jadi selama KBN selama pelaksanaan ulangan semester ini anak ini tidak bisa apa-apa hanya bisa menulis tidak mengerti apa yang diberikan tugas kepada dia dan yang lebih katakan lah menghawatirkan lagi anak ini aktifitasnya dikatakan butuh kepribadian dibina benar karna anak ini tidak tau mana guru mana teman dan mana orang tua dipukul rata sehingga seringga sering kejadian anak ini sering ngomong kotor masuk ke ruang guru bertanya tidak di layani atau tidak mendapatkan tidak puas langsung marah-marah langsung ngomong kotor anak ini di kelas juga sama di ruang TU juga sama dengan sayapun dia pernah ngomong kotor jadi anak ini pak sutoko anak ini harus sekolah di tempat khusus minimal di SLB atau dia kembali di sekolah Home scool jadi kalau dia tetap sekolah di tempat kita ini dia akan menggangu anak-anak,anak-anak sudah mengeluh Bapak ibu gurupun sudah mengeluh di datangi anak-anak saya kawatir hanya karna satu orang tiga puluh enam anak harus dikorbankan jadi pertimbangan kemarin kami rapat dengan guru dengan wali kelas bapak kesiswaan anak ini kita sarankan kita kembalikan ke rumah dan di carikan sekolah yang mana ada pendamping khusus salah satunya ke SLB atau ke sekolah-sekolah yang mana bisa menampung anak ini untuk memberika pelayanan khusus kepada anak ini jadi itu salah satu saya kawatir kita harus mengorbankan Tiga puluh enam anak hanya karna satu anak mengorbankan Tujuh belas orang guru hanya untuk satu anak itulah pertimbangan kami jadi mohon maaf pak sutoko jadi anak ini harus memiliki pendampingan khusus dan itu tidak ada di sekolah kita jadi mohon pengertiaannya pak sutoko itulah kronologi yang terjadi dengan anak kita ini”.

Sesuai surat pernyataan yang dikeluarkan Dr. Rina Adeline, SpMK. M. Kes , ABBARM, FAARM di Klinik Intervensi Biologi Medis(KIBM) pada tanggal 21 November 2024 diDepok yang ditanda tangani dan distampel adalah penyandang Gangguan Metabolik VDR, MTHFR A-3 , MAO CBS, COMT atau gangguan Fokus dan Konsentrasi bukan Autis tingkat satu (1) seperti yang dikatakan Dr. Tri Turnadi , M.Pd Kepala Sekolah SMAN 2 Lahat didalam rekaman Voice Note WA.

MA salah satu siswa SMA N 2 Lahat yang diduga dipaksakan keluar dari SMAN 2 Lahat beberapa waktu yang lalu berdasarkan diagnosa dokter Rina Adelia.dr,.SpMK,.MKes dokter terbaik se Asia MA bukanlah Autis bahkan saat ini MA diterima disalah satu sekolah Palembang dengan jalur umum bukan jalur ABK ,Hal ini sesuai pernyataan orang tua MA.

HU orang tua dari MA 24-11-2024 Saya orang tua dari Ma sangat kecewa dan sangat sakit hati dengan penjelasan dari Tri Turnadi selaku kepala sekolah SMA Negeri 2 Lahat yang menyatakan bahwa anak kami ini autis tingkat satu (1),tentunya kami selaku orang tua sangat paham dengan anak kami, anak kami didik sehingga melewati tahapan demi tahapan dalam membesarkan anak kami sebagaimana layaknya orang tua pada umumnya.Penjelasan bahwa anak kami bukanlah Autis yaitu dengan adanya bukti lampiran surat dari keterangan dokter Rina Adeline SPMK.MKes.ABBARM.,FAARM diklinik Intervensi Biologi Medis (KIBM) dokter terbaik untuk menangani anak-anak Autis dan berkebutuhan khusus. Pernyataan dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti pada aturan-aturan yang telah diterapkan oleh dokter Adeline kepada anak kami. Hasil tersebut berdasarkan sampel pemeriksaan urine dan darah yang di bawa ke salah satu laboratorium di luar Negeri dan hasilnya mengatakan anak kami bukanlah Autis, dengan kejadian ini untuk lebih mempertegas dan memperkuat bahwa anak kami bukanlah Autis. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pihak dokter Rina yang menyatakan bahwa anak kami bukanlah Autis dan hanya mempunyai gangguan dalam konsentrasi dan fokus dan itu bukan Autis.Tentunya kami orang tua mengucapkan puji syukur dan kami bahagia karena anak kami tidak seperti yang dikatakan oleh pak Tri selaku Kepala Sekolah, orang tua mana yang tidak sakit hati apabila anaknya diganggu dijelekkan dicampakan oleh orang-orang yang tidak berkompetensi dalam hal seperti kepala sekolah yang mengecam mengatakan anak kami autis tingkat satu (1 )padahal bukan rana kepala sekolah untuk menyatakan hal demikian, “ujarnya”.
Sebagai seorang kepala sekolah yang tidak memiliki dasar medis tidak sepantasnya menghakimi seseorang terutama anak didiknya sendiri sebagai anak autis. Seorang dokter saja yang memang ahli dalam bidangnya memerlukan beberapa pemeriksaan lebih lanjut untuk mendiagnosis seseorang mengenai suatu penyakit, tetapi pak Tri dengan arogannya mendiagnosis anak kami, padahal pak Tri sendiri tidak mengerti apa yang dibicarakannya.
Dalam hal ini terlihat sekali ketidakmampuan, ketidakpantasan dan ketidakbijasanaan pak Tri selaku kepala sekolah dalam hal memimpin sekolah. Apakah pantas seorang kepala sekolah mendiagnosis, menyebarkan hal-hal yang hanya ada dipikirannya tanpa bukti pendukung yang kuat.

HU menambahkan Kalau bukan Wali Kelas yang menyatakan dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk mengajar anak kami, bahkan mengatakan menyerah untuk mengajar tentunya orang tua mana yang tidak mau anaknya tetap bertahan untuk tetap bersekolah, namun ucapan ibu Tesi selaku wali kelas ini diperkuat lagi dengan ucapan Pak Tri Turnadi selaku kepala sekolah yang mengatakan Sadar Dirilah Bu Dokter ,sadar dirilah Pak MA dan dari maksud sadar diri itu merupakan penghinaan dan mengarah agar anak kami segera keluar dari SMAN 2 Lahat ucapan tersebut keluar pada saat rapat. Maka dari itu kami mencari sekolah baru untuk anak kami, alhamdulilah saat ini anak kami sudah sekolah dan akan menempuh ujian yang didampingi oleh neneknya. Inilah yang membuat kami sedih dan pilu ,kami selaku orang tua tidak bisa mendampingi anak kami dalam masa pembelajarannya, tidak bisa mensuport anak kami dimana diusia tingkat SMA adalah usia yang sangat butuh perhatian juga pemberian semangat dari kedua orang tua. Harapan saya Negara kita ini adalah Negara Hukum dan Negara adil, saya kembalikan fitranya semua masalah ini kepada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku diNegara Indonesia yang tentunya akan melindungi daripada orang yang benar, “tambahnya dengan penuh harap”.

Tri Turnadi, M.Pd Kepala Sekolah SMAN 2 Lahat saat dikomfirmasi oleh awak media ini 10-11-2024 Nomor 0852-6759-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban bahkan memblokir nomor awak media ini.

“BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA”

HERI AS & NITA YUPIKA
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

MENJAWAB NYINYIRAN ANDRE VINCENT WENAS SOAL HASTO KRISTIYANTO.

Mediacakrabuana.id

Oleh: Saiful Huda Ems.

Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Andre Vincent Wenas (AVW) menulis opini dengan judul Cengengnya Hasto Kristiyanto Mengadu ke Akbar Faizal Uncensored Ditemani Connie Rahakundini Bakrie. Panjang banget judul opininya Mas Andre, kok mirip hidungnya Raja Pinokio Mulyono Al-nggedabrusi yang dilukis oleh Mas Butet Kartaredjasa.

Dalam opininya itu AVW nampak sekali berusaha menggiring pembaca untuk menyudutkan Hasto Kristiyanto, seorang politisi petarung yang menjadi Sekjen partai politik terbesar dan sebagai pemenang Pemilu 3x berturut-turut, yakni PDIP.

AVW menganggap apa yang dilakukan oleh Dr. Hasto Kristiyanto dan Prof. Connie Rahakundini Bakrie di Podcast Akbar Faizal Uncensored merupakan tindakan yang cengeng, hanya bicara ngalor ngidul kesana kemari. Padahal bagi banyak orang, apa yang dikatakan oleh dua sahabat senior saya (Mas Hasto dan Teh Connie) itu sangat luar biasa, menarik sekali.

Buktinya podcast Akbar Faizal Uncensored yang mendatangkan Dr. Hasto Kristiyanto dan Prof. Connie Rahakundini Bakrie itu melalui Youtube, viewersnya sudah mencapai 1,65 juta orang lebih hanya dalam waktu tidak sampai dua hari sejak ditayangkan ! Waowww…

Ini jauh lebih banyak dari perolehan suara asli PSI, yang meskipun –kata banyak pengamat politikloh– sudah capek-capek digelembungkan berlipat-lipat oleh Jokowi, namun tetap saja tidak lolos ke Senayan, Mas Andre.

Selanjutnya AVW mengatakan kalau Mas Hasto mengada-ngada, yang mengatakan hasil PILKADA 2024 ini sudah diset semua.

“Sudah diset apanya, dan bagaimana cara mensetnya serta dimana salahnya juga tidak dijelaskan oleh Hasto. Kalau dalam konteks kampanye politik, bukankah Hasto dan team PDIP juga menset dengan cara mereka agar jagoannya menang PILKADA di daerah-daerah. Ini kan soal adu strategi dan hal yang biasa saja dalam kompetisi politik”. Itu kata AVW di opini yang ditulisnya.

Hemmm, angel…angel…wes angel…Bicara dengan kader partai gurem yang patah hati karena partainya tidak lolos ke Senayan begini angel…angel…wes angel…Masak saya harus menyanyikan lagu dangdut Patah Hatinya H. Rhoma Irama?.

Masak sih AVW tidak bisa membedakan mana taktik dan strategi yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang PILKADA?

Penggunaan ASN atau instrumen negara (contohnya Partai Coklat) untuk kemenangan calon yang didukung oleh Jokowi itu bukan hanya taktik dan strategi yang keliru, namun juga melanggar UU PILKADA.

Berikutnya, AVW juga menyinggung soal Connie yang mengaku mendapatkan info A1 dari Mr. X, bahwa Hasto akan ditersangkakan oleh KPK kalau Hasto masih terus ngomong keras soal PILKADA.

Bagi AVW itu tidak jelas, karena menurut AVW, Hasto sebelumnya menyebut Polisi (Partai Coklat) dan KPK yang sedang membidiknya untuk jadi tersangka, mana yang benar? Tanya AVW.

Mas Andre, saya beri tahu ya, memang benar info dari Teh Connie bahwa yang sedang mengincar dan mau mentersangkakan Mas Hasto itu KPK, namun apa Mas Andre lupa, bahwa sahabat dan “informan” nya Mas Hasto itu juga banyak?. Dari sanalah Mas Hasto juga tahu, bahwa beliau juga sedang diincar oleh Partai Coklat.

Apakah Mas Andre juga lupa, kalau Mas Hasto juga pernah diperiksa di POLDA Metro Jaya untuk soal wawancara salah satu stasiun TV dengan beliau yang dituduh menyebarkan hoax dll., padahal pemberitaan wawancara itu kan ranahnya kode etik jurnalis yang harusnya ditangani oleh Dewan Pers atau bisa juga oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bukannya ke Polisi.

Selanjutnya AVW juga menyinggung soal kasus Harun Masiku yang akan jadi alasan KPK mentersangkakan Mas Hasto, padahal kata AVW, “kasus Harun Masiku itu tidak perlu didramatisir, ini seperti memperalat Akbar Faizal Uncensored untuk jadi saluran propaganda yang murahan”, ujar AVW.

AVW pun mengatakan, bahwa Kasus Harun Masiku sudah lama dan ada keputusan pengadilannya, orang-orang yang terlibatpun sudah dipenjara”.

Waduuuh…ngomong apa ini AVW kok mbulet sekali? Justru karena kasus Harun Masiku itu sudah lama dan sudah ada keputusan tetap pengadilannya, serta orang-orang yang terlibat dalam kasus ini sudah dipenjara semua, lah kok kemudian KPK sekarang mau mentersangkakan Mas Hasto untuk soal Harun Masiku itu apa alasannya?

Begini Mas Andre, Harun Masiku itu hanyalah kriminalisasi kasus dan melalui sidang pengadilan tidak ada kaitannya dengan Hasto Kristiyanto. Itu sudah terbukti dan proven, sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang tidak bisa dimohonkan atau dibatalkan ulang (inkracht van gewijsde).

Kasus Harun Masiku itu dikiaskan seperti Warga Negara Indonesia umumnya, dianggap melanggar lampu lalu lintas, lalu Polisi meminta uang dan yang ditilang tidak berdaya, lalu terjadilah suap.

Dalam case ini Harun Masiku tidak melanggar lampu lalu lintas, dia punya kedudukan hukum yang kuat, hanya saja dia dipersulit oleh oknum KPU lalu diperas. Dalam sidang pengadilan tidak ada yang dari Hasto Kristiyanto dan Hasto Kristiyanto tidak termasuk yang menyuap.

Kalau alasannya sampai sekarang KPK belum juga menemukan Harun Masiku, itu urusan KPK, bukan urusan Mas Hasto. Toh setelah KPK merampas 3 Handphone milik Mas Hasto beberapa bulan yang lalu, KPK mengatakan keberadaan Harun Masiku sudah diketahui KPK, lah kok sampai sekarang KPK belum menangkapnya juga?

Dan perlu Mas Andre ketahui juga, kasus Harun Masiku ini kasus kecil, penyuapan ke oknum KPU yang negara sama sekali tidak dirugikan baik secara materiil maupun imateriil, kenapa?

Karena keputusan PDIP untuk menetapkan Harun Masiku sebagai PAW dari alm. Nazarudin Kiemas itu sudah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung, yang sebelumnya dimintai fatwa hukum oleh PDIP.

Adapun jika ada penyuapan pada oknum KPU, itulah yang membingungkan, masak orang mau jadi anggota DPR melalui PAW, dan sudah disetujui oleh partainya, kok malah dimintai uang oleh oknum KPU. Sudah dimintai uang, mau dipenjara pula. Jadi siapa yang salah?

Untuk yang terakhir ini, biar Mas Andre tidak bingung sendirian, ya baiklah saya temani bingung juga. Mari kita berbingung-bingung ria Mas Andre. Beginilah potret hukum dan politik di Zaman Mukidi bin Mulyono Al Nggedabrusi…(SHE).

25 November 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Advokat, Jurnalis, Analis Politik serta Aktivis ’98.