www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 169    
Beranda blog Halaman 169

Jacob Ereste :Hasto Kristianto Ditangkap KPK, Megawati Soekarno Putri Perintahkan Semua Kader PDIP Menunda Acara Retreat di Magelang

0

Jacob Ereste :
Hasto Kristianto Ditangkap KPK, Megawati Soekarno Putri Perintahkan Semua Kader PDIP Menunda Acara Retreat di Magelang

Mediacakrabuana.id

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang diterpa badai. Sekretaris Jendral (Sekjen) partai yang terbilang gigih berjuang serta melakukan perlawanan untuk rakyat sejak Orde Baru ini kembali bersikap tegas menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait masalah buronan Harun Masiku yang tak kunjung dapat ditangkap sejak pelariannya hingga hari ini.

Perlawanan resmi PDIP dalam menyikapi penangkapan Hasto Kristiyanto seperti tertuang dalam perintah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melalui surat resmi yang ditandai tanganinya untuk seluruh Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dari PDIP untuk menunda acara reatret sebagai kelanjutan dari acara pelantikan resmi seluruh kepala daerah yang akan dilanjutkan di Magelang, Jawa Tengah.

Hasto Kristiyanto dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jendral PDIP ditahan KPK sejak 20 Februari 2024 berbarengan dengan acara pelantikan seluruh kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta yang akan dilanjutkan dengan retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hasto Kristiyanto disebut KPK sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalan kasus buronan Harun Masiku.

Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada hari Kamis, 20 Februari 2025. Pada hari yang sama pun Hasto Kristiyanto menyatakan sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani penahanan di rumah tahanan KPK setidaknya selama 20 hari pertama, ujarnya sebelum menjalani pemeriksaan dirinya yang berakhir dengan penahan.

Kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada tahun 2020 hingga menjerat Wahyu Setiawan sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tersangka dan telah rampung menjalani hukuman terhadap dirinya.

Saat itu, KPK juga menetapkan orang kepercayaan Wahyu Setiawan bernama Agustiani Tio pihak swasta bersama Saeful dan Harun Masiku selalu Caleg PDIP hasil Pemilihan Legislatif tahun 2019 sebagai tersangka. Agustiani Tio dan Saeful telah usai menjalani proses hukum dan divonis bersalah oleh pengadilan.

Wahyu Setiawan dinyatakan bersalah karena menerima suap sekitar Rp 600 juta untuk mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI lewat pergantian antar waktu (PAW). Tapi saat hendak ditangkap, Harus Masiku melarikan diri dan berstatus buron sampai sekarang.

Pada tahun 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru terkait kasus Harun Masiku. Hasto Kristiyanto pun diduga telah menggagalkan Caleg PDIP Riezky Aprilia yang berhak menggantikan almarhum Nazarudin Kiemas. Dan menurut KPK, Hasto Kristiyanto meminta Wahyu Setiawan melalui perantara Donny menetapkan Harus Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih. Sementara Harun Masiku terus berkeliaran bebas sampai hari ini. Jadi unti pokoknya atas penangkapan Hasto Kristiyanto membuat kemarahan Megawati Soekarno Putri dengan menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah terpilih untuk menunda acara retreat yang telah dirancang Presiden Prabowo Subianto mulai 21 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

Menteng, 21 Februari 2025

Jacob Ereste :Tausiah Ustad Handoko dan Eggi Sujana Menyambut Ramadhan Bersama Aspirasi Emak-emak

0

Jacob Ereste :
Tausiah Ustad Handoko dan Eggi Sujana Menyambut Ramadhan Bersama Aspirasi Emak-emak

Untuk.menyambut bulan ramadhan, Aspirasi Enak-emak menyelenggarakan ngobrol santai bersama ustad Handoko di Posko Aspirasi yang gigih menggaungkan Anti
Islamophobia agar masuk dalam kalender Nasional serta menjadi hari libur Nasional di Indonesia pada hari Jum’at, 21 Februari 2025.

Cerita tentang daulah Islamiah di Pakistan dituturkan Ustad Handoko sungguh tidak memberi peluang kebebasan bagi kaum perempuan. Sehingga istilah bagi wanita di Pakistan juga disebut cuma disekitar dapur, sumur dan kasur. Bahkan dia pun berkisah tentang Sunni dan Syi’ah yang memuliakan ahlul bait yang menandai awal dari perpecahan bagi Umat Islam. Sedangkan masalah Islamophobia disebabkan oleh pandangan ideologi yang berbeda. Sehingga gampang dicekoki oleh dogma-dogma yang tidak dicerna oleh akal sehat, tapi penuh emosional.

Kelemahan umat Islam menurut Ustad Handoko dimulai dari mempengaruhi anak-anak melalui pakaian, lalu makanan kemudian ideologi. Sehingga, ketiga hal tersebut perlu mendapat perhatian ekstra dari orang tua serta keluarga untuk dapat menjaga pendangkalan akidah generasi muda Islam.

Potensi utama umat manusia memang didominasi oleh sifat dan sikap yang buruk. Adanya kecendrungan untuk berbuat buruk, kurang berminat untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap orang lain.

Prof. Eggi Sujana tampil juga memberi tausiah menyambut bulan Ramadhan yang diselenggarakan Aspirasi yang dikomando Wati Salam bersama Bunda Jatiningsih yang didukung penuh oleh Bunda Royaningrun, Bunda Siswati serta Etna, Nina Herlina, Rachmadi, Andi Boxer, Yudha Gemin dan Jafar serta sejumlah anggota serta simpatisan Aspirasi dengan topik diskusi yang semakin menghangat serta melebar mengenai cawe-cawe Joko Widodo yang dia lihat semakin menjadi-jadi merecoki pemerintah Indonesia yang berada dibawah komando Presiden Prabowo Subianto.

Kekeliruan Presiden Prabowo Subianto yang serius kata Eggy Sujana ketika mengatakan kemenangannya sebagai calon presiden karena Joko Widodo. Padahal segala sesuatu yang terjadi di dunia hanya atas kuasa Allah SWT. Termasuk masalah ijazah palsu Joko Widodo yang telah dia permasalahkan lebih dari tiga tahun hanya bisa dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir, kata Eggi Sujana.

Kejahatan sistemik yang dilakukan Joko Widodo selama menjadi Presiden Indonesia dialami Gus Nur yang telah mendapat amnesty dari Prabowo Subianto, tapi sampai hari ini tidak juga dibebaskan, kata Eggi Sujana dengan suara yang lantang.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak ada cawe-cawe dan tidak ada nepotisme yang dilakukan oleh Joko Widodo, jelas terbantah ungkap Eggi Sujana yang menyatakan putusan aneh dari Mahkamah Konstitusi itu, ungkap Eggi Sujana. Artinya, pengakuan Prabowo Subianto atas kemenangannya menjadi Presiden atas dasar kerja keras Joko Widodo, sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Joko Widodo jelas dan nyata cawe-cawe dan melakukan nepotisme dalam pelaksanaan pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024.

“Saya menyampaikan semua ini karena sangat mencintai dan sayang kepada Prabowo Subianto”, tandas Eggi Sujana seraya memohon kepada semua hadirin khususnya awak media untuk menyampaikan pesannya ini kepada Presiden Prabowo Subianto, kata Eggi Sujana bermohon atas pernyataan sikap yang dinyatakan secara terbuka ini.l untuk Presiden Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia yang patut didukung oleh semua elemen masyarakat, tandas intelektual Muslim yang enggan disebut ustad ini.

Menteng, 21 Februari 2025

DEDI MULYADI LAKUKAN ABUSE OF POWER.

0

DEDI MULYADI LAKUKAN ABUSE OF POWER.

MEDIACAKRABUANA.ID

Sesaat setelah Kang Dedi Mulyadi (KDM) dilantik sebagai Gubernur, mengambil langkah tegas dengan memecat Kepala SMA 6 Depok karena sekolah tersebut tetap menjalankan kegiatan Studi Tour padahal telah dihimbau melalui surat edaran Sekretaris Daerah untuk ditunda.

Tindakan KDM selaku Gubernur ini bisa jadi sah menurut sudut pandang ilmu pemerintahan, tapi bisa jadi juga tak sah dari sudut pandang kepegawaian karena tidak didahului dengan peringatan atau klarifikasi atau mekanisme prosedur lainnya.

Saya tidak membahas hal ini dari sudut pandang legal formal melainkan dari sudut pandang moral kekuasaan. Pemecatan Kepala SMA 6 Depok tersebut dapat dipandang sebagai moral abuse, sebagai kesewenangan.

KDM sering dipanggil oleh rakyat yang bersimpati padanya sebagai Bapa Aing. Di sisi lain, KDM selalu mengedepankan adab dan budaya sunda sebagai spirit kepemimpinannya. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tindakan KDM memecat seorang Kepala Sekolah hanya beberapa saat setelah dirinya dilantik, telah mencerminkan sikap seorang Bapak dan mencerminkan spirit sunda yang silih asih, silih asah dan silih asuh??? Jika saya yang diminta menilai maka saya akan terus terang mengatakan bahwa tidak ada spirit kebapakan dan spirit kesundaan dalam tindakan KDM tersebut.

Tindakan KDM tersebut lebih mencerminkan sikap kaisar otoriter jaman kegelapan yang mengeksekusi pelanggaran dan pembangkangan di hadapan publik, yang dalam konteks hari ini tidak dilakukan di di lapangan terbuka melainkan di media sosial yang jangkauan pertontonannya lebih luas dan massif. Bagi si terhukum atau penerima sanksi, pemberian sanksi ini adalah pameran penjatuhan martabat di hadapan publik, bukan sekedar penerimaan konsekuensi pertanggungjawaban. Dimana sikap kebapakab dan spirit silih asih, silih asah dan silih asuh kalau cara penjatuhan sanksi nya seperti ini??

Publik memang sangat mudah teriring untuk mendukung keterbukaan, termasuk dalam cara KDM membongkar tradisi jahat dan maling yang telah jadi penyakit kronis di tubuh birokrasi pemerintahan kita. Publik terhipnosis dengan langkah terbuka KDM mengevaluasi skema penganggaran yang mubazir seperti anggaran ganti kabel dan bohlam di mata anggaran Disdik Prov Jabar. Namun dibalik euphoria dukungan publik itu jangan sampai mendistorsi semangat kerja dan pengabdian. Gerakan KDM bukan menyuntikkan spirit pembaharu birokrasi yang bersih malah menghasilkan personel birokrat yang cari aman malas berinovasi dan enggan mengambil keputusan karena khawatir dipermalukan di depan publik.

KDM mesti mencoba merefleksi gaya populis Ganjar Pranowo saat jadi Gubernur Jateng periode pertama dimana dia membuat konten video saat melakukan sidak tertutup di jembatan timbang. Publik memberi dukungan tapi di balik layar, para birokrat ASN melakukan boikot diam diam sehingga ganjar mengubah style kepemimpinannya. Publik tak ada yang bertanya kenapa Ganjar Pranowo pada periode kedua sebagai gubernur Jateng tak mengekspos vulgar upaya kontrol dan pemberian sanksi kepada aparatur birokrat Pemprov Jateng. Dari informasi yang saya dengar adalah bahwa gaya atau style ganjar yang men-judge anak buah di depan publik (melalui konten) tak berkenan di hati para birokrat dan tentunya senafas dengan kultur masyarakat Jawa Tengah.

Nah, penjatuhan sanksi yang cepat dan keras kepada Kepala SMA Negeri 6 Depok, tak menutup kemungkinan menjadi kontra produktif dari niat KDM untuk ‘merevolusi’ mental birokrat, karena tidak cara yang terlalu menggebu dan lepas dari spirit kultur sunda silih asih, silih asah silih asuh.

Apa yg dilakukan adalah tindakan pemerintahan yang mungkin saja sah atau legal, tetapi tindakan tersebut telah cacat secara moral. Tindakan pemberian sanksi tersebut lebih terlihat sebagai pamer kekuasaan dari pada pemberian efek jera.

Sebelum terlambat dan bergulir menjadi gerakan pembangkangan birokrat, ada baiknya KDM melakukan refleksi dan mengurangi pamer tindakan pemerintahannya melalui medaos. Keterbukaan itu penting tapi tak semua hal harus dipamer dan dilakukan secara terbuka, sama halnya bahwa setiap suami istri pasti melakukan dan pantas melakukan persetubuhan tapi kan tak perlu diceritakan kepada publik bahwa persetubuhan itu telah dilakukan.

Demikian, semoga tulisan ini berkenan di hati KDM

.Penulis :
Aktifis Hukum Jawa Barat: Fidelis Giawa , SH.

Jacob Ereste :Pengunduran Diri Yang Elegan Hingga Reshuffle Kabinet Merah Putih Patut Menjadi Contoh dan Teladan

0

Jacob Ereste :
Pengunduran Diri Yang Elegan Hingga Reshuffle Kabinet Merah Putih Patut Menjadi Contoh dan Teladan

Mediacakrabuana.id

Reshuffle itu mengganti orang lama dengan orang yang baru seperti yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro yang diganti oleh Brian Yuliarto berdasarkan Keputusan Presiden No. 26b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2025 – 2029.

Meski sesungguhnya reshuffle di Kemendikti ini dasarnya adalah atas permohonan Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro sendiri yang langsung diajukan kepada Presiden sehari sebelumnya, yaitu tanggal 18 Februari 2025. Artinya, reshuffle itu baik-baik saja untuk kelancaran pelaksana program yang hendak dilakukan bersama Kabinet Merah Putih. Namun usulan sendiri dari Menteri yang bersangkutan untuk mengundurkan diri jelas lebih terhormat dan elegan untuk menjadi tauladan bagi pejabat lainnya sebagai ketulusan dan kejujuran untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara Indonesia yang dia cintai. Setidaknya, jabatan bukan sesuatu yang perlu dipertahankan, ketika keseriusan untuk mengukur kemampuan dengan sarana dan prasara yang serba terbatas, sehingga bila tetap dipaksakan justru akan mencederai komitmen terhadap bangsa dan negara. Utamanya tentu saja, Satryo Soemantri Brodjonegoro tidak ingin mengingkari sumpah jabatan yang kelak harus dia pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Agaknya itulah reshuffle Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto melakukannya demi dan untuk kebaikan bersama, agar kinerja Kabinet Merah Putih dapat terus berjalan sesuai target yang telah ditentukan.

Pada intinya pokoknya melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih setelah 100 hari berjalan perlu dilakukan. Dan sikap kesatria Satryo Soemantri Brodjonegoro pun, pantas dihargai bahkan patut menjadi contoh bagi anggota Kabinet Merah Putih untuk tidak perlu memaksakan diri hanya demi jabatan semata, sementara capaian susah dapat diukur tidak akan mampu dilakukan.

Artinya, sikap yang jujur dan konsisten dari Satryo Soemantri Brodjonegoro dapat menjadi model panutan kesatria sejati yang harus dimiliki oleh pejabat dan juga figur seorang pemimpin di negeri ini agar mampu menjaga nilai etika dan moral yang bermartabat agar bisa menjadi contoh bagi yang lain. (Baca juga : Reshuffle Kabinet Merah Putih Wajar Dilakukan Setelah 100 Hari Kerja Uji Coba Dilakukan ; Jacob Ereste).

Dalam kesempatan yang sama pun, Presiden Prabowo Subianto melalui Keppres No. 26b Tahun 2025 juga mengangkat Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Keppres No. 28b Tahun 2025 pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik. Bahkan atas dasar Keppres No. 29b Tahun 2025 memberhentikan dan mengangkat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara yang juga langsung dilantik oleh Presiden.

Sehingga secara berurut Presiden telah melantik Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brain Yuliarto, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh dan Wakilnya, Agustina Arumsari dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggat Eidyasanti dan Wakilnya, Sonny Harry Budiutomo Harmadi serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Nugroho Sulistiyo Budi.

Banten, 19 Februari 2025

BEBASKAN HASTO KRISTIYANTO !…

0

BEBASKAN HASTO KRISTIYANTO !…

MEDIACAKRABUANA.ID

Oleh: Saiful Huda Ems.

Seusai menjalani pemeriksaan kedua setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik KPK, pada malam ini Kamis (20/02/2025), Hasto Kristiyanto diborgol tangannya dan ditahan oleh KPK. Menurut rencana Hasto Kristiyanto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

Sebagai orang yang sangat intens mengikuti perkembangan kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku, yang diduga oleh KPK telah melibatkan nama besar Hasto Kristiyanto, saya dkk. praktisi hukum, sangat merasakan sekali, betapa kasus ini sangat kental dengan nuansa politisnya daripada hukumnya.

Betapa tidak, selain KPK terlihat sekali sangat terburu-buru bernafsu menahan Hasto, karena sejak hari Jumat (14/02/2025) lalu tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto telah melayangkan permohonan Praperadilan untuk yang kedua kalinya dan untuk dua perkara sekaligus ke PN Jaksel, hingga hari ini Penyidik KPK pun belum dapat menunjukkan bukti baru (novum) adanya keterlibatan Hasto dalam perkara suap Harun Masiku ini.

Apakah karena sebegitu kuatnya tekanan dari luar KPK yang menginginkan Hasto segera ditahan, mengingat telah membludaknya aksi massa menentang Rezim Prabowo dan Tuntutan Adili Jokowi oleh para Mahasiswa di seluruh penjuru Tanah air sejak Senin (17/02/2025) lalu hingga hari ini Kamis (20/02/2025), lalu KPK harus terburu-buru menahan Hasto agar Banteng-Banteng tidak ikut dikeluarkan dari kandangnya oleh Hasto?.

Mau diakui atau tidak, belum ada politisi di negeri ini yang sebegitu kritis dan gigih serta berani terang-terangan melawan penghancuran Demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi, kecuali Hasto Kristiyanto. Bahkan ketika Sekjen PDIP ini masih belum mendapatkan ancaman hukum dari siapapun, beliaulah yang paling berani dan terdepan menyuarakan perlawanan itu !.

Apa yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto tersebut adalah upaya untuk membuka kesadaran revolusioner Rakyat Indonesia, agar bangkit kesadarannya dari tipu daya Rezim Jokowi yang sekarang dilanjutkan oleh Prabowo dan putra Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka.

Terus terang, sudah beberapa kali kami ingin memberikan perlawanan sengit pada Pemerintahan Prabowo Subianto, yang nampaknya tidak bisa berkutik menghadapi pergerakan politik Jokowi, namun Hasto Kristiyanto selalu berusaha mencegah kami, dan mengingatkan agar sebaiknya kita hormati Presiden Prabowo yang mau menunjukkan kinerjanya.

Hasto Kristiyanto tidak mau gegabah menyerang Presiden Prabowo, karena baginya Presiden Prabowo belum lama menjabat dan masih perlu diberi waktu untuk merealisasikan program-programnya. Namun untuk Jokowi bagi Hasto sangatlah terang benderang, pendusta dan penghianat amanat rakyat yang harus dilawan !.

Karena itu sangatlah keliru besar bagi KPK yang sangat tergesa-gesa dan ceroboh menahan Hasto, karena itu selain hanya menunjukkan bahwa KPK telah diremout oleh Jokowi, juga hanya akan memancing amarah rakyat yang akan turun ke jalan bersatu dengan Banteng-Banteng militan di seluruh penjuru Tanah air untuk lebih giat dan militan lagi menyuarakan Adili Jokowi !.

Tak ada sepeserpun uang negara yang dikorupsi oleh Hasto Kristiyanto, maka menahan Hasto Kristiyanto sangat mudah terbaca oleh publik sebagai upaya membungkam suara tokoh politisi kritis yang selama ini vokal mengobarkan api perlawanan terhadap Raja Gadungan, Jokowi !

Oleh karena itu, kami memohon dengan sangat, agar KPK segera membebaskan Hasto Kristiyanto dari tahanan, dan sesegera mungkin melepaskan Hasto dari segala tuntutan ! Hasto tidak bersalah, tidak memgkorup sepeserpun uang negara, menahan Hasto sama halnya dengan membunuh Pemantik Nyala Api Demokrasi Indonesia ! Sadarlah KPK !…(SHE).

20 Februari 2025.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

STOP PUNGLI, Peralihan Jasa Keamanan di PT. KINRA KEK Sei Mangkei Terindikasi Sarat Permainan

0

STOP PUNGLI, Peralihan Jasa Keamanan di PT. KINRA KEK Sei Mangkei Terindikasi Sarat Permainan

SIMALUNGUN,- MEDIACAKRABUANA.ID

Peralihan Jasa keamanan di PT. KINRA KEK Sei Mangkei, yang dimenangkan oleh PT. Wira Pradana Mukti terindikasi melakukan pungli dan sarat permainan, pada Kamis 20 Februari 2025.

“Berdasarkan informasi yang beredar, PT. Wira Pradana Mukti sebagai pemenang tender jasa keamanan di PT. Kawasan Industri Nusantara’ (KINRA) diduga telah melakukan pengutipan sejumlah uang untuk biaya administrasi masuk kerja sebagai pengamanan di PT.KINRA KEK Sei Mangkei“, Kata Manager Operasionalnya Pak J. Silalahi.

“Kami harus setor uang sebesar Rp 3,1 Juta untuk biaya administrasi jika ingin mengikuti wawancara rekrutmen security di PT. Wira Pradana Mukti, kalau gak ada uang boleh disetor separuhnya dulu, kalian harus mengikuti aturan yang berlaku di perusahaan ini”, jelas sumber menyampaikan pembicaraan J. Silalahi selesai mengikuti test wawancara di Kantor PT. Wira Pradana Mukti.

Hal senada juga disampaikan dari sumber lainnya, Ia menjelaskan PT. Tri Satya Lencana (TSL) pemenang tender sebelumnya, tidak pernah membandrol sejumlah uang kepada pencari kerja untuk menjadi keamanan di PT. KINRA KEK Sei Mangkei.

”Kami yang direkrut oleh PT. Tri Satya Lencana (TSL) sebanyak 73 orang, belum pernah dipungut uang sebesar itu, PT. Tri Satya Lencana (TSL) hanya mengenakan biaya MCU sebesar Rp.270 Ribu”, ucapnya.

“Ngeri,, kami dengernya, pak. Kabarnya kami semua mau diganti apabila tidak mengikuti kemauan PT. Wira Pradana Mukti, dengan harus membayar biaya administrasi sebesar Rp.3,1 juta itu, mau uang darimana kami, pak, tolonglah kami pak janganlah kami diberhentikan, kerja kami bagusnya bagaimana lah ini pak, dimana udah mau lebaran lagi”, kata sumber yang tidak ingin dipublikasikan namanya.

Sementara itu pihak Management PT. KINRA KEK Sei Mangkei dan PT. Wira Pradana Mukti, terkait maraknya dugaan pungli masuk kerja jasa keamanan, hingga berita ini dipublikasikan belum dapat dikonfirmasi secara langsung oleh awak media, akan tetapi awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak tersebut diatas hingga berita ini telah naik ke meja redaksi. (TIM)

Lantik 961 Kepala Daerah, Presiden Prabowo: Tunjukkan Kekuatan Demokrasi Indonesia

0

Lantik 961 Kepala Daerah, Presiden Prabowo: Tunjukkan Kekuatan Demokrasi Indonesia

Nasional,- Mediacakrabuana.id

Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dari seluruh Indonesia yang digelar serentak di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pelantikan yang digelar secara serentak tersebut merupakan momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia.

“Saudara-saudara ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” ujar Presiden.

Kepala Negara menuturkan bahwa pelantikan yang digelar serentak tersebut adalah sebuah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang.

“Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tambahnya.

Selanjutnya, Kepala Negara menegaskan para kepala daerah akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan rakyat. Presiden mengatakan bahwa para kepala daerah harus membela kepentingan rakyat, dan berjuang untuk perbaikan hidup masyarakat.

“Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi kita satu,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja keras dan kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada para kepala daerah. “Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan, saudara telah turun ke rakyat, saudara telah minta kepercayaan rakyat dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menambahkan bahwa seluruh kepala daerah akan segera bertemu lagi dalam sebuah retreat yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Presiden pun mengingatkan untuk kesiapan dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang, saya akan jumpa saudara-saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng,” ucap Presiden. (Rizky Zulianda)

Momen Bersejarah, Pelantikan Serentak Kepala Daerah Pertama Kali di Indonesia

0

Momen Bersejarah, Pelantikan Serentak Kepala Daerah Pertama Kali di Indonesia

Nasional,- Mediacakrabuana.id

Suasana di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025, tampak suasana yang berbeda, meriah dan ramai. Ribuan orang berkumpul di halaman tengah Istana untuk mengikuti pelantikan 961 kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah seremoni yang menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia.

Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama kali dan menjadi sebuah tonggak monumental pemerintahan Indonesia. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangannya, menjelaskan bahwa pelaksanaan pelantikan serentak hari ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Terdapat pasal 6A yang mengatakan bahwa Bapak Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah dapat melantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota secara serentak di Ibu Kota Negara,” kata Yusuf.

Pelaksanaan pelantikan hari ini tidak lepas dari kolaborasi dengan sejumlah pihak, terutama Kementerian Dalam Negeri. Deputi Yusuf juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus agar pelantikan dapat berjalan dengan meriah tetapi tetap khidmat, dan meninggalkan kesan yang mendalam.

“Kami berhari-hari melakukan perencanaan, melakukan persiapan. Bersama teman-teman dari Kemdagri, kita melakukan rapat koordinasi, melakukan perencanaan, membangun tenda, kemudian melakukan pengecekan. Sampai gladi bersih terus kita lakukan, demi untuk menyelenggarakan acara yang sangat bersejarah ini, sangat monumental ini agar dapat terjadi, tercipta dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Secara khusus, pada pelantikan ini, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada seluruh kepala daerah yang dilantik beserta pendamping secara langsung. Menurut Yusuf, hal ini merupakan bentuk penghargaan Presiden kepada kepala daerah.

“Bisa dibayangkan 961 dikali dua itu hampir 2000, beliau secara langsung mendatangi untuk memberikan ucapan selamat. Ini sebuah atensi dan penghargaan yang tinggi yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada para pejabat yang baru saja dilantik,” lanjutnya.

Bagi kepala daerah yang dilantik, momen pelantikan hari ini tidak hanya bersejarah, tetapi juga menggetarkan hati. Seperti Gubenur Maluku Utara, Sherly Tjoanda yang tidak bisa menyembunyikan rasa haru mengikuti setiap prosesi pelantikan.

“Saya tadi sangat terharu dan terinspirasi dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa pertama ini adalah momen yang bersejarah 961 kepala daerah dilantik serentak di Istana Negara. Suatu momen bersejarah dan saya sangat bangga menjadi bagian dari momen bersejarah ini,” kata Sherly.

Senada, Bupati Solok Jon Firman Pandu juga merasakan kebanggaan yang sama dengan dilantik dan bertemu langsung Presiden Prabowo. Menurutnya, pelantikan ini juga menjadi simbol sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ruang inilah sebetulnya yang kita harapkan ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan kabupaten dan kita di daerah tentu juga akan mewujudkan secara bersama-sama asta cita Presiden Indonesia untuk di wilayah kita,” ucap Bupati Solok. (Rizky Zulianda)

Pelantikan Pejabat Eselon 3 dan 4, Pj Gubernur Fatoni: Pelantikan Pejabat Sudah Sesuai Aturan Untuk Percepat Program Pemerintah

0

Pelantikan Pejabat Eselon 3 dan 4, Pj Gubernur Fatoni: Pelantikan Pejabat Sudah Sesuai Aturan Untuk Percepat Program Pemerintah

MEDAN,– MEDIACAKRABUANA.ID

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan, pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, sudah sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya untuk mengisi jabatan yang kosong dan melakukan rotasi untuk penyegaran organisasi.

Hal tersebut disampaikan Fatoni, terkait pelantikan 12 pejabat eselon 3 dan 42 pejabat eselon 4 di lingkungan Pemprov Sumut, oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) MA Effendy Pohan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (19/2/2025).

Menurut Fatoni, pelantikan tersebut dilaksanakan agar organisasi bergerak cepat melaksanakan program pemerintah sesuai dengan visi misi kepala daerah, dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fatoni menjelaskan, seluruh proses pelantikan hari ini cukup panjang. Pengajuan pelantikan sudah dimulai sejak November 2024, dan sudah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, pelantikan yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah terpilih.

“Jadi, seluruh proses pelantikan hari ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah mendapat persetujuan dari Pak Boby, Gubernur Sumatera Utara terpilih,” ucap Fatoni.

Fatoni mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Dia meminta, pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri, cepat beradaptasi dan langsung bekerja pada kesempatan pertama.

“Setelah dilantik, segera menyesuaikan diri, beradaptasi dan bergerak cepat untuk langsung bekerja pada kesempatan pertama,” katanya.

Fatoni juga menekankan soal efisiensi anggaran perlu segera dilakukan, agar anggaran tepat sasaran, efektif dan efisien. “Cek anggaran yang sudah ada, lakukan pencermatan dan fokus pada program prioritas untuk kepentingan masyarakat,” imbuh Fatoni.

Fatoni juga meminta agar seluruh ASN harus loyal, kreatif dan inovatif. Jangan bekerja biasa-biasa saja.

“Lakukan inovasi dan terobosan, agar hasilnya bisa maksimal dan kinerja organisasi meningkat,” pungkas Fatoni.

Sebelumnya, Sekdaprov Sumut MA Effendy Pohan usai pelantikan menyampaikan, pelantikan ini adalah amanah yang diberikan oleh pimpinan Provinsi Sumatera Utara yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dia juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik.

“Pertama dan paling utama adalah loyalitas kepada pimpinan yang proporsional dan profesional. Kerjakan apa yang ditugaskan kepada saudara-saudari. Gunakan Amanah ini sebaik-baiknya sehingga pemimpin ataupun pimpinan dapat menilai Bapak Ibu layak duduk di situ,” imbaunya. (Rizky Zulianda)

FOTO : PJ SEKDA LANTIK PEJABAT ESELON III & IV
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) MA Effendy Pohan melantik 12 pejabat eselon 3 dan 42 pejabat eselon 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (19/2/2025).

BURSAH ZARNUBI, SE DAN WIDIA NINGSIH,S.H.M.H RESMI DILANTIK PRABOWO SUBIANTO PRESIDEN RI BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT

0

BURSAH ZARNUBI, SE DAN WIDIA NINGSIH,S.H.M.H RESMI DILANTIK PRABOWO SUBIANTO PRESIDEN RI BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT

LLAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih dilantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diIstana Negara Jakarta. Bursah dan Widia meraih suara terbanyak dengan 103.950 suara pasangan nomor urut 01 dalam pilkada Lahat 2024 lalu.
Dari berbagai tahapan Proses mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan kemenangan Bursah dan Widia tetap Sah, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)pasangan ini resmi diterapkan sebagai pemenang dan dilantik 20-02-2025 oleh Presuden RI.

Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia 20-02-2025 memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan,dan menekankan bahwa kepemimpinan daerah harus sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bursah Zarnubi Bupati Kabupaten Lahat usai pelantikkannya 20-02-2025 menyampaikan Apresiasi kepada seluruh masyarakat Lahat yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Widia Ningsih. Kami akan fokus pada pembangunan yang merata , memastikan infrastruktur kota yang tertata dengan baik sekaligus membangun desa agar semakin maju dan mandiri, “ujarnya”.

Widia Ningsih Wakil Bupati Kabupaten Lahat 20-02-2025 menyampaikan Program-program yang telah dirancang akan segera dijalankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, untuk seluruh elemen masyarakat bersinergi dalam membangun lahat lebih maju, ” ujarnya”.

NITA YUPIKA
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

Jacob Ereste :Reshuffle Kabinet Merah Putih Wajar Dilakukan Setelah 100 Hari Kerja Uji Coba Dilakukan

0

Jacob Ereste :
Reshuffle Kabinet Merah Putih Wajar Dilakukan Setelah 100 Hari Kerja Uji Coba Dilakukan

Mediacakrabuana.id

Reshuffle Kabinet Merah Putih sudah dimulai. Sejumlah Menteri yang sudah ada catatannya tidak becus, banyak ulah, membuat gaduh, terkesan membangkang merusak citra Presiden Prabowo, membuat rakyat marah karena dibuat susah, memang sudah sepantasnya dicopot. Toh, penggantinya cukup banyak yang lebih baik, lebih mumpuni untuk mendukung program Kabinet Merah Putih yang telah dicanangkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti luas.

Program Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sudah cukup waktu untuk dievaluasi dengan melakukan reshuffle kepada mereka yang tidak menunjukkan upaya maksimal untuk mensukseskan program luhur Kabinet Merah Putih yang sudah berusia lebih dari 100 hari untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui makan bergizi bagi anak-anak, memberdayakan usaha rakyat bersama pemerintah membangun swasembada pangan, energi, gas dan bahan bakar minyak hingga usaha masyarakat kecil untuk membangun ketahanan dan pertahanan bangsa dan negara dalam arti luas, tak hanya sebatas ekonomi, tapi juga politik, sosial dan budaya hingga kerukunan antar umat beragama untuk berhimpun bersama menuju Era Indonesia Emas tahun 2045.

Penghematan dana pengeluaran yang tidak perlu — efisiensi — sungguh patut dilakukan, setidaknya untuk sedikit mengerem sifat dan sikap materialistik yang diracun oleh kapitalisme global yang kini bermantel Neo liberal di Indonesia. Hingga dengan penghematan ini, kecemburuan sosial masyarakat yang sedang merintih oleh tekanan ekonomi yang tak kunjung membaik dapat diredam. Agar tidak menimbulkan gejolak yang bisa merugikan semua pihak.

Teropongan dari aksi mahasiswa yang melihat Indonesia dalam suasana yang gelap dapat dipahami karena sikap kritis dan kecintaan mereka yang semakin sadar untuk menyelamatkan negeri ini dari ancaman yang tidak kita inginkan untuk kelangsungan mass depan yang lebih baik dan lebih beradab. Maka itu, teropongan dari dari wilayah yang gelap perlu disikapi lebih bijak — positif — sebagai bentuk kepedulian serta rasa tanggung jawab mahasiswa yang kelak akan mewarisi sepenuhnya negeri ini di masa mendatang.

Oleh karena itu, segenap usaha dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui beragam program yang sudah dilakukan pemerintah wajib didukung, utamanya untuk menggerakkan berbagai sektor serta bidang pekerjaan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi, mutu kehidupan serta membangun sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam yang ada di dalam negeri sendiri.

Berbagai kebocoran dan penyimpangan, mulai dari tata kerja, administrasi hingga pelaksanaan di lapangan perlu dibersihkan bersama dengan rakyat yang kritis memberi masukan, usulan serta peringatan seperti pemagaran laut yang semena-mena, perambahan hutan secara liar, hingga pemanfaatan jabatan dalam menggunakan fasilitas negara, baik langsung maupun tidak langsung seperti sindikat judi online yang melibatkan pejabat di kementerian hingga sindikat narkoba yang tak kunjung habis melenggang masuk — yang kini telah banyak diolah di dalam negeri sendiri — adalah indikator dari tugas dan fungsi aparat penegak hukum yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai aparat yang mengemban amanah mulia dari rakyat.

Keengganan aparat penegak hukum menangani berbagai kasus yang sudah sangat terang benderang dilakukan dengan melanggar hukum, patut ditelisik yang dievaluasi ulang. Sebab perintah Presiden kepada pihak Kejaksaan, Kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya sangat jelas harus segera bertindak, seperti upaya pemberantas korupsi yang patut dilipatgandakan pelaksanaan penindakan dan pencegahannya agar tidak semakin meluas berimbas pada rakyat menjadi sekarat.

Evaluasi terhadap PSN ( Proyek Strategis Nasional) perlu disegerakan agar tidak terlanjur menimbulkan masalah seperti PSN PIK 2 di pantai Utara Tangerang, Banten yang pasti melibatkan banyak pejabat dari berbagai instansi yang patut dikoreksi ulang untuk segera dibenahi. Setidaknya dari 40 lebih program PSN yang ada di Indonesia harus segera dikaji ulang, demi efisiensi, pelaksanaan yang bersih serta tidak menambah kerugian negara yang akan berimbas terhadap rakyat semakin didera derita.

Karena itu, dalam momentum 100 hari perjalanan Kabinet Merah Putih patut melakukan evaluasi, koreksi ulang, reshuffle utamanya terhadap pejabat yang sudah berulang kali membuat gaduh, meresahkan masyarakat, membuat ulah seperti menggunakan kendaraan dinas dan mereka yang songong mencerca — melecehkan — rakyat kecil. Semua catatan buruk itu sedang ditunggu — karena menjadi perhatian sekaligus tolok ukur — dari keseriusan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang sedang mendapat apresiasi positif masyarakat untuk membersihkan sisa-sisa dari rezim sebelumnya yang tengah menjadi puncak kemarahan rakyat yang harus menanggung beban dan derita yang telah diperbuat oleh rezim penguasa sebelumnya. Termasuk tumpang tindih penunjukan dan pengajaran staf khusus Menteri yang bersilangan dengan kebijakan Presiden.

Reshuffle Kabinet Merah Putih Patut dilakukan setelah 100 hari kerja uji coba dilakukan, agar percepatan program pembangunan untuk memulihkan kesejahteraan rakyat dalam arti luas dapat terlaksana dan mencapai target seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Banten, 19 Februari 2025

Jacob Ereste :Tragisnya Rezim Penguasa di Suriah Yang Dramatik Bersama Keluarga di Tempat Pelariannya

0

Jacob Ereste :
Tragisnya Rezim Penguasa di Suriah Yang Dramatik Bersama Keluarga di Tempat Pelariannya

Mediacakrabuana.id

Tragika dipenghujung kekuasaan Presiden Suriah Bashar Al Assad bersama keluarganya dapat menjadi pelajaran yang direnungkan oleh penguasa yang lazim, tidak amanah berjuang untuk kepentingan rakyat. Hingga hampir tiga bulan dalam pelarian meninggalkan kampung halaman sejak 8 Desember 2024 tersuruk di Rusia karena terguling dari kekuasaannya yang korup. Secara de facto Suriah kini dikendalikan oleh pemimpin oposisi Ahmed Al Sharaa dari Tahrir Al Sham, organisasi pembebasan Syam.

Kini beragam isu yang menyeruak dari pengasingannya. Mulai dari istrinya yang cantik asal Inggris itu yang meminta cerai dan berupaya untuk pulang ke kampung halamannya, hingga Bashar Al Assad sendiri yang hendak diracun sebagai pembunuhan untuk meredakan kerusuhan yang tak kunjung mendingin.

Isu Asma menggugat cerai dari Bashar Al Assad dirilis Haberturk, media dari Turki. Asma menggugat cerai dan ingin kembali ke negaranya Inggris, karena merasa gerah tinggal di negara pengasingan yang dingin itu. Dan Asma sendiri memang memiliki dua paspor Inggris dan Suriah.

Bashar Al Assad dan Asma menikah tahun 2000. Cerita lain menginformasikan bahwa Asma sempat sekarat oleh media Inggris sendiri, yaitu The Telegraph. Juga diberitakan dia mengidap kanker leukemia hingga diperkirakan tak lagi berumur panjang. Padahal usianya masih cukup muda dengan tiga anaknya yang sudah beranjak dewasa.

The Telegraph memperoleh informasi langsung dari para dokter yang merawat Ibu Negara Suriah ini mempunyai peluang hidup 50:50. Sehingga dia pernah mendekam lama dalam ruang isolasi agar tidak mendapat resiko inspeksi. Ayah Asma sendiri, Fawaz Akhras sebagai dokter ahli jantung yang langsung merawat putrinya itu di Mskow sejak enam bulan lalu semasa masih berada di dalam Istana Suriah yang super megah itu. Bashar Al Assad sendiri memang memiliki tiga Istana mewah yang lengkap dengan koleksi 1300 mobil mewahnya yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Bahkan diantara kendaraan antiknya itu tidak lagi diproduksi. Sementara dari pihak keluarga mengatakan Asma sempat sekarat, sehingga tidak beloh seorang pun berada di kamar tempatnya terbaring lemah, akibat dera penyakitnya yang terbilang parah.

Media Inggris lainnya, The Times berkabar bila Asma tidak dapat kembali ke Inggris. Isu ini merebak ditengah seruan agar kewarganegaraan Inggrisnya dicabut, karena perannya dalam rezim Bashar Al Assad sangat memalukan bahkan berlumuran darah. Sementara The Sun mengutip akun daring General SVR yang dikelola oleh mantan mata-mata utama di Rusia menyebut Bashar Al Assad jatuh sakit sejak Minggu, 29 Desember 2024, belum genap sebulan berada di tempat pelariannya, Rusia.

Alasan Bashar Al Assad memilih Rusia tempat pelariannya bersama keluarga sejak digulingkan oleh gerakan oposisi pada 8 Desember 2024, cukup beralasan karena asetnya banyak di negeri beruang kutub ini. Setidaknya dia punya 19 unit apartemen mewah yang berada di kawasan elite Moskow.

Melalui saluran Telegram milik Kepresidenan Suriah, selama di pengasingan Bashar Al Assad untuk pertama kalinya membuat pernyataan secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024 bahwa dia dan keluarganya tidak merencanakan untuk melarikan diri, karena ingin tetap berada di Damaskus untuk menghadapi tanggung jawab yang patut dilakukannya. Namun realitasnya, pada 8 Desember 2024 waktu dini hari ia dan keluarganya melarikan diri ke Rusia.

Ketika itu saat kelompok para penghujatnya memasuki kota Suriah, Bashar Al Assad melakukan koordinasi dengan sahabat-sahabatnya untuk mengungsi ke Latakia, provinsi di bagian pesisir Suriah agar dapat melakukan pengarahan utamanya untuk operasi militer, katanya ketika itu.

Ketika Pemimpin Kelompok Islamis Suriah Hayati Tahrir Al Sham, Ahmed Sharaa tiba masjid Umayyah, Suriah, 8 Desember 2024, dia menjadi Pemimpin de facto Suriah sejak Bashar Al Assad terbirit-birit melarikan diri ke Rusia.

Bashar Al Assad sendiri pun mengklaim bahwa untuk meminta suaka maupun mundur dari jabatannya tidak pernah terbersit di benaknya. Karena opsi bagi dirinya sebelum semua ini terjadi adalah akan terus berjuang. Dia pun menepis telah menelantarkan rakyat dengan bukti menolak berbagai kesepakatan dan godaan yang telah dilakukan sejak tahun 2011 yang justru telah menimbulkan krisis kemanusiaan di Suriah.

Di tempat pengasingannya di Rusia, Bashar Al Assad harus tunduk pada pembatasan yang ketat oleh otoritas Rusia, agar dia tidak meninggalkan Moskow dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik apapun. Bahkan aksesnya terhadap semua asset dan uang miliknya telah dibekukan oleh otoritas Rusia. Cara ini dilakukan untuk membatasi kekuatan finansial serta pengaruh keluarga Bashar Al Assad.

Saudaranya, Maher Al Assad menyatakan tidak tahu menahu soal suaka politik yang dilakukan Bashar Al Assad. Dia pun bersama keluarganya berada dalam tahanan rumah. Begitulah konsekuensi logis dari kezaliman rezim penguasa yang zalim bersama keluarga dan saudaranya yang lain. Kekuasaan yang sudah berlangsung selama 24 tahun jadi berakhir dalam cerita yang sangat dramatis dan berujung di tempat pengasingan yang juga dirasakan cukup banyak tekanan.

Bashar Hafiz Al Assad, lahir 22 September 1965, adalah politikus, Sekretaris Jendral Komando Pusat Partai Ba’ath Sosialis Arab, perwira militer dan dokter bedah yang menjabat Presiden Suriah ke-19 sejak Juli 2000 hingga terguling oleh oposisi pada 8 Desember 2024. Ayahnya, Hafiz Al Assad adalah Presiden Suriah pada periode sebelumnya, 1971-2000. Artinya, lebih dari setengah abad dinasty Al Assad berkuasa di Suriah.

Cipayung, 19 Februari 2025

PIMPIN APEL TERAKHIR IMAM PASLI, S. STP. MSI UCAPKAN SALAM PERPISAHAN KEPADA PEMKAB LAHAT

0

PIMPIN APEL TERAKHIR IMAM PASLI, S. STP. MSI UCAPKAN SALAM PERPISAHAN KEPADA PEMKAB LAHAT

LLAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Diakhir masa jabatan Imam Pasli , S.STP.MSi Pj Bupati Kabupaten Lahat 17-02-2025 dengan menggunakan seragam Korpri Pimpin apel terakhir di halaman Pemkab Lahat sekaligus berpamitan dengan seluruh ASN Kabupaten Lahat. Diakhir masa jabatannya Imam Pasli menyiapkan Kado perpisahan dengan mengusulkan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN Pemkab Lahat.

Imam Pasli , S.STP.MSi 17-02-2025 menyampaikan tujuh (7) bulan sebagai Pj Bupati Lahat merupakan perjalanan yang menantang , karena mengemban tanggung jawab yang besar, namun nyatanya tanggung jawab tersebut tidak begitu terasa berat , karena selama menjabat ditemani dan didukung ASN Pemkab Lahat”sampainya”.

Imam Pasli menambahkan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Pemkab Lahat yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan selama saya memimpin Kabupaten Lahat. Jika tidak ada rekan-rekan ASN tanggung jawab ini pasti terasa sangat berat. Karena rekan Kepala OPD sudah sepakat tahun ini TPP ASN sudah saya usulkan untuk ditingkatkan semua syarat sudah siap tinggal menunggu rekomendasi dari Kemendagri semoga proses ini bisa lebih cepat, “tambahnya”.

NITA YUPIKA
” TEAM PEMBURU KORUPTOR”

Ketua Umum Ormas GMPB Kirimkan Karangan Bunga Ucapan Selamat Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta

0

Ketua Umum Ormas GMPB Kirimkan Karangan bunga Ucapan Selamat bupati dan wakil bupati Purwakarta

Purwakarta, Jabar || Mediacakrabuana.id

Kamis 20-02-2025 Ketua Umum Ormas GMPB (Gerakan Masyarakat Purwakarta Bersatu) KANG ANDI Selaku Ormas putra Daerah Kab. Purwakarta Bentuk Suport Kepada Pemerintah Daerah Di acara Pelantikan Bupati & wakil Bupati purwakarta Kang Andi memberikan Ucapan Selamat karangan bunga sebagai simbolis Dukungnya Terhadap Acara Yang di Selenggarakan Oleh Pemerintah daerah kabupaten purwakarta “ujar Andi

Dalam Statment yang Kang Ketum GMPB terhadap media mempunyai Harapan terhadap Pemimpin Daerah yang baru kabupaten purwakarta

°Purwakarta Semakin Baik
Purwakarta Semakin Maju
°Purwakarta kota Religius
°Purwakarta kota Tasbih
°Purwakarta Lebih Baik Kebijakan dan Maju Ekonominya
°Purwakarta Bersih Dari Koruptor
°Purwakarta Pro terhadap Kaum marjinal
°Purwakarta lebih baik SDM nya
°Purwakarta Damai dan Sejahtera

Harapan-harapan yang di tuangkan Ketum GMPB terhadap Pemimpin yang baru Agar bisa terealisasikan untuk Purwakarta kembali ke Jatidirinya yang Bertasbih

Kang Andi Berpesan kepada Pemimpin yang Baru Untuk fokus terhadap kaum milenial yang lebih di perhatikan Kegiatan dan pengawasan di lingkungan pemerintah Desa dalm melakukan pengawasan terhadap Kaum milenial yang Sekarang Tak Hilang Jatidiri nya terhadap warisan leluhur nya dlam melestarikan Budaya dan Agama karena Majunya Suatu Daerah Harus menyiapkan SDM penerus yang lebih Baik agar Siap Menghadapi perkembangan Hilirisasi di era moderenisasi.

KAJATI SUMSEL MANDUL. HADAPI GEROMBOLAN SENDIKAT MAFIA TANAH MILIK ASASET KOTA MADIA PALEMBANG SEBIDANG TANAH SELUAS 3646 METER DIJUWAL Rp 11.760. 000.000. MASIH BELUM DI TAHAN JAMWAS SEGERA BERTINDAK.

0

KAJATI SUMSEL MANDUL. HADAPI
GEROMBOLAN SENDIKAT MAFIA TANA MILIK ASASET KOTA MADIA PALEMBANG SEBIDANG TANAH SELUAS 3646 METER DIJUWAL Rp 11.760. 000.000. MASIH BELUM DI TAHAN JAMWAS SEGERA BERTINDAK.

PALEMBANG SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Devisi Pengawasan dan Penindakan Aset negara Republik Indonesia DPP WRC. PANRI. Menyikapi adanya Penjualan tanah Yayasan Batang Hari Sembilan yang saat ini buminh di berbagai media . Pasalnya Kasus tersebut sudah mulai terungkap sejak beberapa tahun yang silam ironisnya EDISON Mantan kepala BPN Kota Palembang belum juga ditahan oleh pihak kejaksaan sehingga menimbulkan pelomik pertanyaan di kalangan Warga Sumsel . Pasalnya Kepala BPN Kota Palembang Tahun 2017. Kemudian inisial AH selaku Kasi Penetapan PBB Bapenda Kota Palembang Tahun 2016.
Lalu ada saksi inisial AD selaku Staf Penagihan PBB Bapenda Kota Palembang Tahun 2016 dan inisial FS selaku Koordinator Pelayanan Loket PBB Bapenda Kota Palembang Tahun 2016 Selanjutnya saksi inisial EP selaku Kasi BPHTB Bapenda Kota Palembang Tahun 2017, kemudian inisial I selaku Staf Input Data di pelayanan loket PBB Bapenda Kota Palembang Tahun 2016, dan inisial YA selaku Staf Input Data di pelayanan loket PBB Bapenda Kota Palembang Tahun 2016.Nah Pemeriksaan ke 7 saksi dilakukan dari pukul 09.00 di gedung Kejati Sumsel, sampai selesai dengan agenda sebanyak kurang lebih 20 pertanyaan,” tutupnya.

Diketahui, tim penyidik bidang tindak Pidsus Kejati Sumsel telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan Batanghari Sembilan berupa sebidang tanah seluas 3.646 M di Jalan Mayor Ruslan Kelurahan Duku Kecamatan IT II, Palembang. Rabu, (22/1/2025). Ketiganya yakni Harobin Mustofa (HRB) Mantan Sekda Pemkot Palembang, Yuherman (THR) mantan Kasi Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang dan Usman Goni (USG) selaku kuasa penjualAsisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Umaryadi, mengatakan, Kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam. Kasus tersebut sebesar Rp. 11.760.000.000.
Modus yang dilakukan yakni prosedur penerbitan sertifikat tidak sesuai ketentuan, dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu. Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan subsider pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
( Red)

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama (Komut) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), Imam Apriyanto Putro (IAP).

0

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama (Komut) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), Imam Apriyanto Putro (IAP).

NASIONAL || MEDIACAKRABUANA.ID

Pemeriksaan Imam dalam kapasitasnya sebagai mantan Sekretaris Kementerian BUMN, berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama IAP (Sekretaris Menteri BUMN),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Kali ini, Imam diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero/PGN) Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE). “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait kerja sama jual beli gas antara PGN dan IAE,” kata Tessa.

Sebelumnya, tim penyidik KPK mendalami isi rapat direksi PGN terkait perjanjian jual beli gas dengan IAE. Berbagai informasi digali KPK saat memeriksa Direktur Utama PGN, Jobi Triananda Hasjim, dan mantan Direktur Komersial PGN, Dilo Seno Widagdo.

“Saksi hadir, pendalaman tentang rapat direksi terkait dengan perjanjian jual beli gas PGN dengan PT IAE,” kata Tessa, Sabtu (28/9/2024).

Namun, Tessa enggan merinci isi pembahasan dalam rapat direksi tersebut. Kedua petinggi PGN itu diperiksa tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (27/9/2024).

Mengingatkan saja, pada 13 Mei 2024, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi di PGN tahun anggaran 2018-2020. Penyidikan mengacu kepada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dugaan tindak pidana korupsi ini juga terjadi dalam proses jual beli gas antara PGN dan perusahaan berinisial PT IG pada 2018-2020. Ditengarai merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Berdasarkan temuan BPK, ada pemberian uang muka PGN kepada IAE yang tidak didukung mitigasi risiko memadai, menimbulkan potensi tidak tertagih sebesar US$14,2 juta.

Sesuai kebijakan KPK, konstruksi perkara beserta pasal yang disangkakan, dan nama-nama tersangka bakal diumumkan secara lengkap, ketika penyidikan rampung dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

Dalam perkembangan penyidikan perkara ini, tim penyidik KPK telah menerapkan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang yang terkait dengan perkara tersebut. Kedua orang tersebut terdiri atas satu penyelenggara negara dan satu pihak swasta.

(;Redaksi)

PBB-P2 Deli Serdang Naik 6,22 Persen

0

PBB-P2 Deli Serdang Naik 6,22 Persen

DELI SERDANG,- MEDIACAKRABUANA.ID

Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Deli Serdang Buku I, II, III dan buku IV, V meningkat sebesar 6,22 persen dari ketetapan tahun 2024, yaitu berjumlah 491.507 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp386.279.516.015.

Pun begitu, Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Ir Wiriya Alrahman MM meminta seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang, para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Deli Serdang untuk tetap menjngkatkan kinerja dalam pemungutan PBB-P2, sehingga penerimaan pajak daerah tahun 2025 bisa tercapai dengan baik.

“Dengan persentase meningkatnya yang cukup signifikan, membuktikan ada bukti perbaikan pengolahan pajak daerah, khususnya PBB-P2 untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang,” kata Pj Bupati, pada Penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) PPB-P2 Buku I, II, III dan Buku IV, V serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (19/2/2025).

Sebagai salah satu sektor penyumbang PAD terbesar Kabupaten Deli Serdang, Tim Intensifikasi harus terus menggali potensi PBB-P2 di Kabupaten Deli Serdang.

“Kepada para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Deli Serdang agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan guna meningkatkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya membayar pajak, khususnya PBB-P2. Ini berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kelangsungan kelancaran pembangunan Kabupaten Deli Serdang,” papar Pj Bupati.

Mengingat, pentingnya pemasukan keuangan PBB-P2, Pj Bupati meminta para camat membentuk tim bersama antara KUPT, kepala desa, lurah dan para petugas pajak untuk segera mendistribusikan SPPT PBB-P2 tahun 2025 kepada wajib pajak sebelum pendekatan jatuh tempo pelaksanaan pendistribusian serta penagihan pajak daerah.

Bapenda yang telah membuat aplikasi Rekapitulasi Informasi (Reformasi) Geografis Realtime (GR) PBB yang berbasis geografis dan koordinat, Pj Bupati meyakini, penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2 akan lebih optimal.

Sebelumnya, Kepala Bapenda, Muhammad Salim SP MSI dalam laporannya mengemukakan, ketetapan cetak massal PBB-P2 tahun pajak 2025 di Kabupaten Serdang sesuai DHKP PBB-P2 buku I, II III berjumlah 477.147 lembar dengan nominal nilai sebesar Rp85.503.493.701. Sedangkan, untuk buku IV, V berjumlah 14,096 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp300.778.073.854.

Ketetapan PPB-P2 tahun 2025 meningkat 6.22 persen dari nilai ketetapan tahun pajak 2024 sebesar Rp362.265.359.663 dan jumlah SPPT 477.709 lembar.

Jatuh tempo PPB-P2 tahun 2025 sampai tanggal 31 Juli 2025, dan bila pembayaran dilaksanakan lewat batas waktu jatuh tempo, maka sanksi admnistrasi berupa denda sebesar I persen setiap bulannya dari besaran pajak terhutang SPPT PPB-P2.

Mengenai aplikasi Reformasi GR PBB, sangat mudah digunakan dan tidak membutuhkan waktu lama untuk satu SPPT. “Hanya dibutuhkan waktu lebih kurang dua menit. Besar harapan kami, dengan adanya aplikasi Reformasi GR PBB ini, pendapatan daerah jauh lebih optimal dan terukur sesuai potensi yang ada,” terang Kepala Bapenda di pertemuan yang turut dihadiri para asisten, organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Deli Serdang, dan lainnya tersebut. (Rizky Zulianda)

Ketua Bhayangkari Kota Pagar Alam Nyonya Resti Erwin Dan Rombongan Memberikan Bantuan Kemanusiaan Kepada Warga Tidak Mampu

0

Ketua Bhayangkari Kota Pagar Alam Nyonya Resti Erwin Dan Rombongan Memberikan Bantuan Kemanusiaan Kepada Warga Tidak Mampu

Pagar Alam-sumsel || Mediacakrabuana.id
Ketua Bhayangkari Kota Pagar Alam Nyonya Resti Erwin dan Rombongan Rela Berjalan kaki dan terjal berliku-liku sejauh Ratusan meter guna untuk melakukan kegiatan kemanusiaan dengan memberikan bantuan Sembako kepada masyarakat tidak mampu yang ada di Kota Pagar Alam.

Seperti hari ini Ketua Bhayangkari Pagar Alam Ny Resti Erwin didampingi ketua Bhayangkari Ranting Pagar Alam Utara Ny Debbi Budianto melakukan hal serupa dengan memberikan bantuan sembako kepada tiga tempat yang ada di Kawasan curup kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Sumatra Selatan. Selasa (18/ 2/2025)

Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Aras Genda didampingi Melalui Kapolsek Pagar Alam Utara Ipda Budianto mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Pagar Alam melalui persatuan istri Polisi atau anggota Bhayangkari terhadap masyarakat sekitar yang memerlukan uluran bantuan dan hari ini di pimpin langsung oleh Ketua Bhayangkari Pagar Alam Ny Resti Erwin, adapun Masyarakat yang mendapat bantuan dari Pengurus Bhayangkari Polres Pagar Alam yakni :

  1. Ibu Mariam, berumur 50 tahun yang berstatus Janda sebatang kara yang beralamat di RT/RW.01/01 Curup Jare yang tinggal menumpang di lahan milik saudara Cawuk warga Sukorejo.
  2. Keluarga yusuf, hidup menumpang di lahan milik keluarga jauh, anak pertama menderita sakit saraf di bagian kepala mengakibatkan pertumbuhan badan sebelah kiri kurang optimal.
  3. Keluarga bapak Imam Safei, kurang mampu hidup menumpang di lahan milik orang lain.

” Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan saya juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Seluruh pengurus Bhayangkari Cabang Kota Pagar Alam. Kanit Intelkam Polsek Pagar Alam Utara Aipda Selamet Kurniawan, Kanit Binmas Aipda Dwi Cahya, Bhabinkamtibmas Bripka Eko,” pungkas Kapolsek Pagar Alam Utara Ipda Budianto.

Sambung Kapolsek Pagar Alam Utara Ipda Budianto dirinya juga meminta kepada masyarakat jika ada sanak saudara yang mengalami kesusahan untuk segera melaporkan kepada Polsek Pagar Alam Utara atau kepada para Bhabinkamtibmas yang ada di 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Pagar Alam Utara untuk ditindaklanjuti sesuai laporan.

” Saat ini kita sudah menerima laporan masyarakat tentang kesenjangan sosial dan mudah mudahan secepatnya akan kami lakukan pengecekan guna memastikan kebenaran nya dan apapun bantuan yang kita berikan ini bentuk kepedulian terhadap sesama manusia,” pungkas Kapolsek Pagar Alam Utara Ipda Budianto.

Heri.(CK )

Hari Ini Dua Anggota Dewan Pagaralam Dilantik Sisa Masa Jabatan 2024. -2029

0

Hari Ini Dua Anggota Dewan Pagaralam Dilantik Sisa Masa Jabatan 2024. -2029

Pagaralam Sumsel|| Mediacakrabuana.id
DPRD pagaralam Gelar Paripurna PAW Dua Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pagaralam menggelar rapat paripurna pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu (PAW) anggota dewan setempat, Rabu 19/2/2025

Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD pagaralam Hj Desy Siska,SE didampingi Wakil 2 , H.Syarol affendy ,S,pd Paripurna itu juga diikuti anggota dewan lainnya, baik hadir.

Turut hadir dalam acara tersebut beserta jajaran OPD dan Forkopimda Kota Pagaralam.

Anggota DPRD Pagaralam yang di PAW tersebut, yakni Gapurhan menggantikan Efsi dari partai Golkar Kemudian, Agus.S Wibowo SKM menggantikan Alfikriasyah dari Partai PPP (partai persatuan pembangunan)

Dalam hantaran sidang Wakil Ketua DPRD pagaralam Hj Desy Siska mengungkapkan, rapat paripurna kali ini merupakan rangkaian pemberhentian dan PAW anggota DPRD pagaralam sisa masa bhakti 2024-2029

Dikatakan, pengangkatan Gapurhan dan Agus.S.wibowo sebagai anggota dprd telah melalui proses tahapan administrasi serta kepartaian.

Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua 2 DPRD pagaralam Syarol Effendy dalam sambutanyaselamat datang dan bertugas kepada kando gapur dan adindan Agus sebagai anggota dewan yang baru.

Menurutnya, bergabungnya dua tokoh ini diharapkan menambah solid DPRD pagaralam secara kelembagaan.

“Kami tentunya berharap saudara segera beradaptasi dan berkerjasama dengan seluruh anggota DPRD pagaralam serta badan eksekutif dalam membangun daerah ini jadi lebih maju,” katanya,

Sementara itu, PJ Walikota Pagaralam Nelson Firdaus dalam dalam keterangan kepada awak media mengatakan mengharapkan momentum Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota DPRD pagaralam dapat menambah sinergitas dalam membangun pagaralam yang lebih maju.

“Dengan lengkapnya kembali formasi anggota legislatif semoga dapat meningkatkan sinergitas dalam mewujudkan Kota pagaralam yang lebih maju,” ujarnya.

Dia juga berharap dua anggota dewan yang baru saja diangkat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

Dibincangi salah satu anggota dewan yang baru saja dilantik Agus,S.wibowo mengucapkan terimakasih atas dukungan serta doa dari keluarga dan rekan semua mudah atas dilantiknya saya menjadi anggota dewan pagaralam ini dan berkontribusi terhadap pembangunan kota Pagaralam kedepan.

Heri (CK)

Kades DPO Mafia Tanah di Karawang Akhirnya Diringkus Polisi

0

Kades DPO Mafia Tanah di Karawang Akhirnya Diringkus Polisi

Bekasi – Mediacakrabuana.id

Kepala desa Tanjung Bungin kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak Kepolisian Polres Karawang berhasil diciduk Polisi dari Mabes Polri pada Rabu dinihari pagi 19 Februari 2025 di Rest Area KM 19, Tol Jakarta-Cikampek.

Informasi tersebut disampaikan oleh Arkan Cikwan S.H, salah satu Kuasa Hukum Korban penipuan lahan seluas 103 Hektar di Desa Tanjung Bungin, Desa Tanjung Mekar dan Desa Solokan di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang.

“Setelah diintai sejak dari tempat persembunyiannya di daerah Banten, semalam DPO dari Polres Karawang berhasil ditangkat di Rest Area KM 19 Tol Jakarta Cikampek oleh Kepolisian dari Mabes Polri sekitar pukul 01.00 WIB.

“Kades Enjun yang dikenal dengan sebutan lurah Jago dan Dukun sakti yang menjadi buronan (DPO) setelah kami laporkan ke Polres Karawang dan ditetapkan statusnya dalam daftar pencarian orang dengan nomor DPO/001//IV/2025, cetus Arkan Cikwan kepada Temporatur.com, Rabu, 19/02/2025.

Ditambahkan oleh Narasumber yang enggan disebutkan kan namanya mengungkapkan bahwa tersangka Kades Enjun dan kelompoknya (mafia tanah -red)sering meresahkan masyarakat dengan modus gada dan jual beli yang ujungnya merugikan warga, ungkapnya

Arkan Cikwan sangat mengapresikinerja Kepolisian atas tindakan cepat sehingga dapat tertangkapnya Buronan mafia tanah di Karawang ini.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Karawang dan Mabes Polri dalam menindak dan menangkap Buronan (DPO) Kades Tanjung Bungin Enjun Bin Kolasi yang sudah merugikan kliennya itu, pungkasnya.
( Red)

BERITA TERBARU