www.mediacakrabuana.id | PT Media Cakrabuana News | Halaman 107    
Beranda blog Halaman 107

RAMICO KADES INDRAMAYU KECAMATAN PANANG ENIM KAB MUARA ENIM SUMSEL DIDUGA KUAT SUNAT DANA BANTUAN DESA.

0

RAMICO KADES INDRAMAYU KECAMATAN PANANG ENIM KAB MUARA ENIM SUMSEL DIDUGA KUAT SUNAT DANA BANTUAN DESA.

MUARA ENIM SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Devisi Pengawasan dan Penindakan DPP WRC PAN. RI . Mendesak Kajari Muara Enim Diminta usut alokasi DD/ADD.Desa Indramayu kec. Panang Enim Kab.Muara Enim Sumsel .

Diduga keras banyak penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan Desa Sejak tahun 2022 . Setiap melaksanakan pekerjaan proyek Desa tidak pernah ada papan nama proyek. Sehingga warga desa tidak pernah tau nilai Anggaran pembangunan untuk umum yang di laksanakan sehingga warga Desa Indramayu tidak pernah mengetahuinya.hal tersebut di katan oleh sejumlah warga setempat yang namanya tidak mau ditulis .

Menurut keterangan RIO AMRO RAMIKO Kades Indramayu
Menjawab surat konfirmasi secara tertulis mengarahkan untuk . Kekantor biar biso memberikan keterangan, berhubung pertanyaannya detail sarankan bae langsung ke inspektorat karena setiap realisasi APBDes sudah dilaporkan ke Bupati melalui pihak Kecamatan . Tegas RIO AMRO RAMIKO. Secara tertulis.

Ironisnya haltersebut bertolak belakang. Ungkap
Ali Sopyan dengan tegas mendesak pihak satnarkoba agar secepatnya untuk tes urin kades Indramayu ada aroma bau narkoba .

( Red/ Tim)

DIDUGA DIKERJAKAN ASAL-ASALAN PEMBANGUNAN DRAINASE PEMUKIMAN RT 09 RW 03 KEL BANDAR AGUNG LAHAT APBD TA 2025 TERINDIKASI LADANG KORUPSI BERDALIH PEMBANGUNAN

0

DIDUGA DIKERJAKAN ASAL-ASALAN PEMBANGUNAN DRAINASE PEMUKIMAN RT 09 RW 03 KEL BANDAR AGUNG LAHAT APBD TA 2025 TERINDIKASI LADANG KORUPSI BERDALIH PEMBANGUNAN

LAHAT SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Pekerjaan Pembangunan Drainase Permukiman Rt.09 Rw.03 Kel.Bandar Agung Kecamatan Lahat
pelaksana Cv.KCD GROUP
Sumber Dana APBD Kbupaten Lahat Tahun 2025
Nilai Kontrak Rp.475.851.000,.
Diduga Kuat Pembangunan Drainase Pemukiman Rt.09 Rw.03 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan dikerjakan asal jadi,menggunakan pasir kotor bercampur tanah,diduga tanpa ada galian pondasi,diduga batu yang digunakan tidak sesuai SPEK pembangunan Drainase terlalu besar-besar.

Hal ini terungkap saat awak media ini investigasi langsung kelapangan menindaklanjuti laporan dari beberapa masyarakat.
Seperti yang dikatakan salah satu masyarakat Rt 09 kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera
Selatan mengaku bernama henrix 11-09-2052 , siring yang dibangun tempat kami dikhawatirkan tidak akan bertahan lama karena lokasi pekerjaan tidak digali terlebih dahulu,batunya sangat besar-besar pasirnya juga sangat kotor bercampur tanah,pengerjaan seperti asal jadi saja, batunya juga langsung diletakan begitu saja diatas lumpur lalu diberi adukan Agar batu menyatu setelah itu langsung dirapikan dengan cara diplester menggunakan adukan pasir biar menutupi celah-celah pekerjaannya terlihat bagus dan sempurna,”jelasnya”

Sama seperti yang dikatakan salah masyarakat Bandar Agung Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan mengaku bernama Exel 15-09-2025 mengatakan, saya lihat pekerjaan siring Drainase diRt 19 seperti asal jadi saja,dikerjakan asal-asalan,karena terlihat saat mereka berkerja batunya langsung diletakkan lalu diberi papan untuk mal.Lokasi pekerjaan sedikitpun tanpa ada galian,untuk batunya sangat besar-besar dan pasir yang digunakan bercampur tanah,seharusnya lokasi pekerjaan digali terlebih dahulu,batunya menggunakan batu mangga ,untuk pasirnya harus bersih agar saat ditampelkan dengan batu lengket dengan sempurna,dana untuk pembangunan tersebut hampir setengah miliar yang dihasilkan dari pajak rakyat kembali kerakyat namun dikerjakan seenaknya saja tanpa memikirkan ketahanan dan kekuatan maksimal saya mengerti dan paham pembangunan siring karena saya bekerja buruh harian lepas dibangunan .”jelasnya”

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sampai berita ini diterbitkan belum bisa dikomfirmasi.

NITA YUPIKA & HERI AS
“TEAM PEMBURU KORUPTOR”

Warkop Koki Agam RA. Rozak Palembang: Nongkrong 24 Jam dengan Menu Spesial Mie Bangladesh dan Suasana Nyaman

0

Warkop Koki Agam RA. Rozak Palembang: Nongkrong 24 Jam dengan Menu Spesial Mie Bangladesh dan Suasana Nyaman

Palembang – Media Cakrabuana ID

Kota Palembang kini semakin ramai dengan kehadiran Warkop Koki Agam, sebuah warung kopi dan kuliner kekinian yang berlokasi strategis di Jalan R.A. Rozak, Simpang Celentang. Mengusung konsep “Ngopi Nikmat, Makan Lezat, Nongkrong Tanpa Batas Waktu”, Warkop Koki Agam menjadi pilihan favorit baru bagi warga kota untuk bersantai, berkumpul, dan menikmati kuliner khas dengan harga bersahabat.

Yang membuat tempat ini semakin istimewa adalah jam operasionalnya yang buka 24 jam nonstop. Baik pagi, siang, malam, bahkan dini hari pengunjung bisa datang kapan saja untuk menikmati suasana warkop yang hangat, nyaman, dan penuh cita rasa.

Daya tarik utama Warkop Koki Agam terletak pada menu andalannya, yaitu Mie Bangladesh. Hidangan ini terkenal dengan cita rasa gurih pedas khas rempah yang kuat, tekstur mie kenyal, serta topping melimpah yang menggugah selera. Mie Bangladesh menjadi favorit para pelanggan, mulai dari anak muda, pekerja malam, hingga keluarga yang ingin menikmati sajian berbeda.

Selain itu, Warkop Koki Agam juga menawarkan beragam menu kuliner lainnya, antara lain:
– Nasi goreng khas warkop dengan aroma rempah menggoda
– Martabak telor ayam & bebek yang renyah di luar dan lembut di dalam
– Minuman segar seperti teh tarik, kopi racikan khas, es kopi susu kekinian, dan berbagai minuman hangat & dingin lainnya

“Kami ingin Warkop Koki Agam bukan hanya jadi tempat makan, tapi juga tempat singgah nyaman kapan saja. Menu spesial kami seperti Mie Bangladesh sudah jadi ikon tersendiri, banyak pelanggan datang khusus untuk itu,” ujar Agam, pemilik Warkop Koki Agam.

Warkop Koki Agam didesain dengan suasana yang sederhana namun hangat. Area duduknya luas, cocok untuk nongkrong bareng teman, kumpul keluarga, atau tempat singgah bagi para pekerja malam dan komunitas. Musik ringan dan aroma kopi yang khas membuat siapa pun betah berlama-lama di sini.

Suasana ini membuat Warkop Koki Agam menjadi pilihan pas untuk berbagai kebutuhan, mulai dari santai sore, makan malam keluarga, tugas mahasiswa, hingga nongkrong larut malam bersama teman.

Salah satu keunggulan terbesar Warkop Koki Agam adalah jam operasionalnya yang buka 24 jam penuh. Hal ini membuat tempat ini menjadi titik favorit bagi banyak kalangan — mulai dari pekerja shift malam, komunitas motor, hingga anak muda yang suka nongkrong hingga larut.

Kapan pun rasa lapar atau haus melanda, Warkop Koki Agam siap melayani dengan menu lengkap dan suasana hangat. Baik untuk makan berat, ngopi santai, atau sekadar melepas lelah di tengah perjalanan malam, semua bisa dilakukan di sini.

Dengan lokasi strategis, menu khas yang lezat, harga bersahabat, serta jam buka 24 jam, Warkop Koki Agam RA. Rozak, Simpang Celentang layak menjadi pilihan utama tempat nongkrong dan kulineran di Palembang.

Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ajak teman, keluarga, atau rekan kerja untuk menikmati Mie Bangladesh legendaris dan suasana nongkrong 24 jam hanya di Warkop Koki Agam Palembang, tempat di mana kuliner, kopi, dan kehangatan bertemu dalam satu meja.(Harto)

Prof DR KH Sutan Nasomal dan Media Nasional Mengucapkan Terimakasih Kepada Dewan Pers Atas Gebrakannya

0

Prof DR KH Sutan Nasomal dan Media Nasional Mengucapkan Terimakasih Kepada Dewan Pers Atas Gebrakannya

Jakarta, Mediacakrabuana.id

Adanya penarikan kartu pers di Istana Negara membuat perhatian nasional para pimpinan nasional Organisasi Media Nasional dan para pakar Hukum Ilmu Tata Negara serta International. 29/09/2025

Prof DR KH Sutan Nasomal SE,SH,MH juga mengamati permasalahan terkini ketika seperti kehilangan hak dan fungsi Insan Pers karena KTA di ambil. Seakan Istana tidak menghormati dan mematuhi UU Pers No 40 th 1999. Atau sedang melakukan perubahan peraturan Tatib di Istana Negara kusus wartawan

Ucapan terimakasih seluas kuasnya dari Prof DR KH Sutan Nasomal SE,SH,MH bersama Para pimpinan media nasional kepada Prof DR Komarudin Hidayat sebagai Ketua Pimpinan Nasional Dewan Pers yang telah melakukan gebrakan hebat sehingga tidak perlu berlama lama terjadi penarikan KTA Istana untuk wartawan.

Semoga Kerja Keras Prof Dr Komarudin Hidayat sebagai Ketua Umum Pimpinan Dewan Pers tidak hanya sampai di situ. Masih banyak tugas penting yang menantikan perhatian besar Prof Dr Komarudin Hidayat dengan berbagai kasus besar yang mencabut KEMERDEKAAN PERS

Agar tidak ada lagi wartawan di penjara serta di intimidasi dalam menjalankan tugas tupoksinya

Agar tidak ada lagi wartawan di bunuh atau di bakar rumahnya

Agar tidak ada lagi wartawan di usir serta di keroyok di saat meliput berita

Agar tidak ada lagi oknum di Instansi pemerintah menghina serta mengusir wartawan di semua lembaga pemerintah

Agar tidak ada lagi di semua lembaga suwasta baik Perusahaan atau RS yang merendahkan tugas tupoksi wartawan

Agar tidak ada lagi aksi brutal di serang serta di intimidasi saat menjalankan tugas tupoksinya
Baik di jalan umum atau di dalam rumah pribadi wartawan. Karena sudah terjadi dan hampir saja saling bertengkar.

Prof DR KH Sutan Nasomal mengapresiasi Prof DR Komarudin Hidayat sebagai seorang tokoh pejuang pers yang memiliki perhatian serta karakter istimewa dalam memperjuangkan Hak Insan Pers

Narasumber : Prof DR KH Sutan Nasomal SE,SH,MH

Gubernur, Pangdam, Ormas & Ulama Bersatu dalam Zikir Akbar Sumsel: Wujud Sumsel Damai dan Sejuk

0

Gubernur, Pangdam, Ormas & Ulama Bersatu dalam Zikir Akbar Sumsel: Wujud Sumsel Damai dan Sejuk

Palembang – Mediacakrabuana.id

Suasana haru, khidmat, dan penuh kehangatan menyelimuti acara Peresmian Sekretariat Zikir Akbar Sumatera Selatan dan Majelis Taklim Al-Ikhlas, sekaligus peringatan 1 Tahun Haul Muhabah Nur Binti Mukhsin Assegaf serta syukuran khitanan Muhajir dan Mumu, putra dari Ustadz Amak Shahab atau yang lebih akrab disapa Habib Amak, Senin (29/09).

Acara religius yang digelar dengan nuansa kebersamaan ini dihadiri sejumlah tokoh penting daerah, mulai dari Gubernur Sumsel, Pangdam II/Sriwijaya, Walikota Palembang, Kapolrestabes, Dandim 0418 Palembang, hingga jajaran TNI AU, TNI AL, serta ormas-ormas di Sumatera Selatan. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata kuatnya sinergi lintas elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan persatuan di Bumi Sriwijaya.

Habib Amak Shahab menegaskan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan hidup, terutama dalam membangun masyarakat yang sejuk, damai, dan saling menghargai perbedaan.

“Kita bersyukur malam ini kita dapat berkumpul dalam acara maulid Nabi Muhammad SAW. Kita undang semua Gubernur, Pangdam, Walikota, Kapolres, Dandim, jajaran TNI dan ormas, tujuannya hanya satu: mari kita teladani Nabi Muhammad SAW. Jadilah penyejuk, jadilah orang yang bermanfaat bagi banyak orang,” ujar Habib Amak Shahab.

Beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergitas antara pemerintah, ormas, dan masyarakat, agar Sumatera Selatan tetap damai dan tidak mudah diadu domba.

“Kalau ada masalah, jangan berkelahi. Duduk bersama, libatkan ulama, pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi. Masalah besar kita kecilkan, masalah kecil kita hilangkan,” tambahnya

Momen kebersamaan tersebut juga mengundang apresiasi dari Gubernur Sumatera Selatan yang hadir dan menyampaikan rasa bangganya. Ia bahkan secara spontan “mengangkat topi” sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan acara yang mampu menghadirkan banyak tokoh lintas lembaga dan ormas dalam satu majelis yang damai.

Walikota Palembang pun turut memberikan dukungan penuh meski memiliki agenda padat. Ia menyempatkan diri hadir, menilai kegiatan ini sebagai acara luar biasa yang memberikan keteladanan dan kesejukan bagi masyarakat.

Majelis Taklim Al-Ikhlas bukanlah hal baru di Palembang. Berdiri sejak 1998, majelis ini konsisten menjadi tempat menimba ilmu agama dan mempererat silaturahmi.
Dengan 287 KK anggota tetap serta ratusan simpatisan aktif, majelis ini terus tumbuh menjadi wadah pembinaan akhlak dan persaudaraan.

“Kalau ingin mengenal siapa sosok Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana kita meneladani beliau, maka datanglah ke majelis taklim,” tutur Habib Amak Shahab dengan penuh semangat.

Acara ini bukan sekadar peresmian dan haul, melainkan pengingat bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI melalui jalur yang penuh berkah, majelis ilmu dan zikir. Dalam suasana hangat dan religius, seluruh tamu undangan tampak larut dalam zikir dan doa bersama, mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebangsaan.

Dengan semangat kebersamaan dan keteladanan Rasulullah SAW, acara ini menjadi simbol bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan warna indah yang menyatukan. Melalui majelis taklim dan zikir, masyarakat Sumatera Selatan diajak untuk terus menjadi penyejuk, perajut kedamaian, dan penguat persaudaraan di tengah keberagaman. Harto

Temuan Salah Anggaran 27,79 M di Pemkab Purwakarta, Audit Investigatif Harga Mati

0

Temuan Salah Anggaran 27,79 M di Pemkab Purwakarta, Audit Investigatif Harga Mati

Purwakarta – Mediacakrabuana.id

30 September 2025, Zaenal Abidin, Ketua Komunitas Madani Purwakarta menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024 mencatat adanya salah anggaran senilai Rp27,79 miliar di APBD Kabupaten Purwakarta. Namun belakangan, angka tersebut “menyusut” menjadi hanya Rp6,17 miliar setelah dilakukan reklasifikasi oleh Pemkab.

Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Kang ZA, menilai perbedaan mencolok ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan indikasi serius upaya obstruction of justice – pengaburan fakta demi menutupi kerugian negara.

> “Kalau temuan resmi BPK Rp27,79 miliar bisa disulap jadi Rp6,17 miliar hanya dengan permainan kertas, itu bukan sekadar kelalaian. Itu indikasi obstruction of justice. Audit investigatif harga mati, tidak boleh ada permainan angka,” tegas Kang ZA.

Audit Investigatif Bukan Hitung Ulang di Atas Kertas

Audit investigatif bertugas membongkar realitas lapangan, bukan sekadar koreksi administratif:

1. Bukti fisik belanja – apakah proyek, barang, dan jasa benar-benar ada.
2. Transaksi riil – apakah pencairan dana sesuai dengan kegiatan.
3. Tanggung jawab – siapa pejabat atau pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban atas selisih lebih dari Rp21 miliar tersebut.

KMP Mendesak

1. BPK RI wajib menjelaskan secara terbuka mengapa temuan Rp27,79 M bisa menyusut jadi Rp6,17 M.
2. Kejari Purwakarta jangan hanya terima hasil reklasifikasi administratif, tetapi segera turun dengan audit investigatif sebagai dasar penyelidikan pidana.
3. DPRD Purwakarta harus berani menggunakan hak interpelasi atau angket untuk membongkar misteri selisih Rp21 miliar lebih ini.

> “Kasus ini bukan soal angka semata. Ini soal integritas. Jika Rp21 miliar bisa menguap begitu saja, maka Purwakarta akan tercatat sebagai contoh buruk pengelolaan APBD nasional,” pungkas Kang ZA.

Melalui Forum Konsultasi Publik 2025, Cara Polda Sumsel Tingkatkan Standar Pelayanan Publik

0

Melalui Forum Konsultasi Publik 2025, Cara Polda Sumsel Tingkatkan Standar Pelayanan Publik

Palembang — Mediacakrabuana.id

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima terus dilakukan Polda Sumsel dan jajaran.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Biro Perencanaan (Rorena) Polda Sumsel dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 dengan tema “Reviu Standar Pelayanan Polda Sumsel”

Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Emilia Hotel Palembang Selasa 30 September 2025 yang dibuka langsung Karo Rena Polda Sumsel Kombes Pol Budi Suryanto Msi diwakili Kabag RBP AKBP Gustavianus ST.

Dalam Forum tidak hanya diikuti seluruh Satker Polda Sumsel saja tetapi juga menghadirkan narasumber eksternal dari Ombudsman Sumsel dan dosen Fisip Unsri serta undangan eksternal mulai dari LSM, wartawan dan tokoh masyarakat.

AKBP Gustavianus mengatakan fokus utama Forum Konsultasi Publik ini sangat penting dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih efektif, cepat, sesuai dengan SOP dan standar pelayanan.

“Kita wajib konsisten dan kontinyu dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satu caranya adalah melalui forum konsultasi publik ini, di mana masyarakat bisa memberikan masukan secara langsung,” ujar AKBP Gustavianus Selasa (30/9/2025).

Dikatakan Gustav, partisipasi maupun masukan masyarakat sangat dibutuhkan untuk semua Satker di Polda Sumsel dan jajaran. Semua masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Polda Sumsel dan jajaran agar kedepannya bisa meningkatkan standar pelayanan yang lebih baik.

“Melalui forum ini kedepan, Polda Sumsel harus memiliki standarisasi pelayanan publik yang jelas, serta melakukan evaluasi secara berkesinambungan,”tuturnya

Melalui Forum ini kualitas standar pelayanan dapat terukur sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.(Harto)

PROYEK PEMASANGAN YUDIT GORONG GORONG DI JALAN GANG KOPI DESA CIWARENG DIDUGA DIKERJAKAN ASAL JADI

0

*PROYEK PEMASANGAN YUDIT GORONG GORONG DI JALAN GANG KOPI DESA CIWARENG DIDUGA DIKERJAKAN ASAL JADI*

Purwakarta, Jabar ||Mediacakrabuana.id

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  Purwakarta Istimewa Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat  Meningkatkan perbaikan Gorong gorong Di Gang kopi Desa Ciwaring Kecamatan Babakan Cikao

Pembaguna yang berkualitas, Dan bagus Akan memberikan kenyamanan bagi semua Orang yang melintasi jalan tersebut

Namun yang sering menjadi Pertanyaan,Sejauh mana Perencanaan Pembangunan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Penyedia Jasa,Karena tidak bisa di pungkiri,Masih banyak  Oknum  penyedia Jasa yang bermoral,  Tidak Amanah Rakus, dan korupsi. Untuk Mengambil Uang Negara”

Untuk itu Pengerjaan yang  berlangsung,Diperlukan Pengawasan dari Instasi terkait.  Dari konsultan, Dinas maupun dari kontraktor yang Amanah, Berakhlak. Jujur Baik yang tidak bermoral Rakus serta bermoral Korupsi”.

Saat Beberapa awak media sedang berada di lokasi pekerjaan. Ada seorang warga Rt 2 Rw.3 desa Ciwareng yang mendatangi media dan menyampaikan komplen dan mengeluhkan mengenai pekerjaan gorong gorong yang di pasang lebih tinggi dari jalan di mana penguna jalan sering terjebak dan mengerem mendadak di kernakan goreng gorong tinggi seperti jebakan untuk mencelakakan penguna jalan”. aspal yang baru selesai di kerja sudah pada megelupas Seraya megatakan saluran air juga tidak berpungsi dangan baik kalau hujam banjir. Ucap narsum

Yanto LPM desa ciwareng Saat di konfirmasi Senin 29/9/25 Dikantor desa mengatakan itu pekerjaan DPUTR. Kabupaten Purwakarta  bulan kemarin agustus  watu itu ada plang proyek. tapi di cabut lagi . Kalau masalah proyek seharus yang di utamakan ke indahan  kenyamanan pengendara sekang pas belokan ada gejelukan di mana kenyamanan.nya Waktu itu  pernah komplen. Katanya mau di aspal semua. Kita sudan berapa kali minta plang proyek ke bina marga sampai sekarang belum di kirim”. Tegas Yanto

Cecep Endang muklis ST. Kades Ciwareng Saat di konfirmasi mengenai Gorong gorong  mengatakan. Papan proyek waktu pelaksanaan ada. Tapi sekarang sudah tidak ada kita cari untuk dokumintasi desa sudah tidak ada lagi di lokasi. Waktu kita kelokasi tgl 26 Agustus 25.waktu pekerjaan  Kalau masalah anggaran Ratusan juta. Yang pasti nya tidak tahu dan ada plang proyek tersehut di lepas “. Ucap kades

Subianto Kasi Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten purwakarta jawa barat Senin 29 /9/25 saat di konfirmasi melalu Whatsapp dan memberikan beberapa pertanyaan  subianto tidak membalas whatsapp

Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat DPUTR dan Driktur Penyedia jasa Belum di Konfirmasi

Bersambung Edisi berikut nya …!!

( Red/ Tslm)

Kepala Bapenda Palembang Ikuti Gladi Hari Kesaktian Pancasila: Momentum Perkuat Semangat Kebangsaan dan Tertib Pajak

0

Kepala Bapenda Palembang Ikuti Gladi Hari Kesaktian Pancasila: Momentum Perkuat Semangat Kebangsaan dan Tertib Pajak

Palembang – Mediacakrabuana.id

Dalam semangat memperingati nilai-nilai luhur bangsa, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang Marhaen, SH., M.Si turut hadir dan mengikuti Gladi Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, yang digelar di Lapangan Utama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, Jalan Pramuka No.1 Kecamatan Alang-Alang Lebar, Selasa (30/09/2025).

Kehadiran Marhaen tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam menghormati sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi bentuk teladan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme di tengah masyarakat. Dalam gladi ini, seluruh peserta tampak berbaris rapi dan penuh khidmat, mencerminkan semangat gotong royong dan persatuan sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

“Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025. Mari kita jadikan momentum bersejarah ini untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, menjaga keutuhan bangsa, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Marhaen dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Marhaen juga menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang untuk taat dan disiplin dalam membayar pajak daerah tepat waktu.

“Pajak yang Bapak/Ibu bayarkan sangat berarti untuk kemajuan kota kita. Dari pajaklah pembangunan jalan, fasilitas umum, pendidikan, dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan. Untuk itu, kami mengajak seluruh warga Palembang untuk patuh membayar pajak tepat waktu sebagai wujud nyata cinta pada kota dan kontribusi membangun Palembang yang lebih baik,” tegasnya.

Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, Bapenda Kota Palembang berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersatu, tidak hanya dalam menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak.

“Mari bayar pajak tepat waktu! Pajak Anda adalah semangat untuk Palembang yang lebih baik,” pungkasnya. (Harto)

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022 Mengungkap Adanya Potensi Kehilangan Aset Berupa Peralatan dan Mesin Di Dinas Kesehatan

0

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022 Mengungkap Adanya Potensi Kehilangan Aset Berupa Peralatan dan Mesin Di Dinas Kesehatan

Kabupaten Muara Enim. Sumsel || Mediacakrabuana.id

30 september 2025] –
Aset yang tidak diketahui keberadaannya ini meliputi berbagai jenis peralatan kedokteran dan kesehatan dengan nilai total mencapai Rp 12.218.282.689,00 (Dua belas miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengelolaan aset daerah dan potensi kerugian negara. Pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab hilangnya aset-aset tersebut dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan.
Ketua DPW LP2KP SUMSEL menyatakan, setelah kami mengetahui adanya aset berupa peralatan dan mesin di dinas kesehatan kabupaten muara enim akan menyampaikan laporan tertulis kepada komisi pemberantasan korupsi mengingat nilainya cukup fantastis yakni 12 miliar lebih” Ungkap ketu DPW LP2KP sumsel silvanus dlm press release nya.

Kasus ini menjadi sorotan penting bagi publik dan diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Media akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
Menanggapi hal ini kepala dinas kesehatan kanupaten muara enim menyampaikan bahwa……(RED)

(WAKA BIRO M.ENIM)

APBD PEMKOT TENGGERANG SELATAN DIDUGA JADI SANTAPAN PEJABAT ATU BUAYA DARAT

0

APBD PEMKOT TENGGERANG SELATAN DIDUGA JADI SANTAPAN PEJABAT ATU BUAYA DARAT

TANGERANG SELATAN – MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Devisi Pengawasan dan penindakan DPP WRC.PAN.RI.Kritik keras terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) tahun 2024 Ali Sopyan Mendesak pihak Kajati segera mengusut dugaan adanya kerugian negara yang dilontarkan oleh artis Leony Vitria Hartanti kini telah bergeser menjadi sorotan yang lebih serius. Pembukaan data anggaran fantastis untuk birokrasi, seperti perjalanan dinas Rp117 miliar, konsumsi rapat Rp60 miliar, dan suvenir Rp20,48 miliar, seolah membuka kotak Pandora yang mengungkap kelemahan tata kelola keuangan Pemkot tenggerang selatan

Kontras mencolok antara anggaran birokrasi yang “mewah” dan alokasi yang dinilai minim untuk kebutuhan publik—termasuk klaim anggaran perbaikan jalan hanya Rp731 juta—telah memaksa Wali Kota Benyamin Davnie memberikan klarifikasi.

Pemkot berdalih bahwa anggaran besar tersebut tersebar di puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sekolah dan puskesmas, serta bertujuan memberdayakan UMKM lokal. Namun, penjelasan ini justru dihadapkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya praktik yang merugikan keuangan daerah.

*Dari Anggaran Raksasa ke Temuan ‘Fiktif’ BPK*

Meskipun Pemkot Tangsel dengan bangga mengklaim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 mereka meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengungkap sejumlah temuan signifikan yang menguatkan keraguan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, Sabtu 27 September 2025.

Perjalanan Dinas Fiktif dan Kelebihan Bayar. Sorotan utama publik, yakni anggaran perjalanan dinas, terbukti bermasalah. BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran sewa kendaraan untuk perjalanan dinas sebesar Rp44,8 juta. Temuan ini memperkuat dugaan adanya pengawasan yang lemah dan potensi penyalahgunaan dalam pos anggaran Rp117 miliar yang telah dikritik.

Proyek fisik di bawah standar sejumlah proyek infrastruktur dan pengadaan terindikasi tidak sesuai ketentuan, berpotensi merugikan negara dan merusak kualitas layanan publik. Kekurangan Volume Proyek Pengecatan: Ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada proyek pengecatan senilai Rp142,3 juta.

Proyek Penanganan Banjir Tidak Sesuai Kontrak: Di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK), proyek penanganan banjir ditemukan tidak sesuai kontrak, dengan selisih mencapai Rp42 juta. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesiapan kota menghadapi musim hujan.

*Kelemahan Pengelolaan Dana Pendidikan dan Pengadaan*

Dana BOSP Tak Sesuai Ketentuan. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di 12 sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) ditemukan tidak sesuai ketentuan. Ini mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana vital untuk pendidikan.

Pengadaan Kendaraan Sampah Tidak Kompetitif: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) disorot karena pengadaan kendaraan angkutan sampah dinilai tidak kompetitif, sebuah praktik yang berpotensi merugikan daerah karena harga yang tidak sesuai nilai pasar.

*Sorotan Tak Masuk Akal: Proyek Trotoar Rp7,1 Miliar*

Belum selesai menghadapi desakan klarifikasi anggaran 2024, publik dihebohkan dengan munculnya data baru yang kembali viral: proyek pembangunan trotoar senilai Rp7 miliar lebih tahun anggaran 2025. Papan informasi proyek dari DSDABMBK Tangsel ini menjadi perbincangan karena biaya yang dinilai tidak masuk akal untuk pembangunan trotoar sepanjang satu kilometer dengan lebar empat meter.

Meskipun proyek ini merupakan temuan baru, kemunculannya di tengah pusaran kritik anggaran 2024 memperkuat narasi publik tentang adanya pola alokasi dana yang tidak wajar dan inefisiensi anggaran dari masa ke masa di Pemkot Tangsel.

Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan kini dihadapkan pada tantangan besar untuk tidak hanya membela LKPD yang mendapat WTP, tetapi juga menjawab tuntutan publik mengenai pertanggungjawaban atas temuan BPK dan praktik yang dianggap menjalankan konsep “Birokrasi Mewah, Infrastruktur Melarat”. Bola panas transparansi anggaran kini berada di tangan Pemkot Tangsel.

( Redaksi)

SD Negeri 41 Palembang Peringati Hari Guru Sedunia, Dorong Guru Beradaptasi dengan Zaman

0

SD Negeri 41 Palembang Peringati Hari Guru Sedunia, Dorong Guru Beradaptasi dengan Zaman

Palembang, –Mediacakrabuana.id

Dalam momentum Hari Guru Sedunia, Kepala Sekolah SD Negeri 41 Palembang menyampaikan pentingnya peran guru untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam dunia pendidikan. Senin (29/09/2025)

Plt Kepala Sekolah SDN 41 Palembang Ika Lestari S.Pd., M.Pd mengucapkan Selamat Hari Guru Sedunia, Semoga dengan Hari Guru ini, kita semakin maju dalam berpikir. Mindset kita sebagai guru harus berkembang, terus mengajar dengan mengikuti perkembangan zaman. Walaupun IT terkadang berdampak negatif bagi anak, kita sebagai pendidik harus mampu mengarahkan agar teknologi justru bermanfaat bagi mereka,” ujarnya.

SD Negeri 41 Palembang sendiri menjadi salah satu dari dua sekolah di Palembang yang bersertifikat Google, bersama dengan SD Negeri 111. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar sekolah, sekaligus mendorong semangat guru untuk semakin melek teknologi.

Menurut Ika Lestari, sejauh ini penerapan IT di sekolah berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat. Guru-guru juga dinilai mampu mendidik dengan baik, ramah terhadap siswa, dan terus berupaya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.

“Alhamdulillah, selama menjadi guru, kami tetap menjalankan tugas dengan lancar. Tidak ada kendala berarti, justru anak-anak di sini pintar-pintar dan suasana belajar juga menyenangkan. Ke depan, kami berharap guru-guru semakin berpotensi dan siap menghadapi tantangan kurikulum terbaru dengan pembelajaran yang lebih mendalam,” tambahnya.

Peringatan Hari Guru Sedunia ini diharapkan menjadi momen refleksi bagi seluruh guru Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas, profesionalisme, serta semangat dalam mencerdaskan generasi bangsa. (Harto)

Polres Pagar Alam Ikuti Dialog Publik Mabes Polri Terkait Penyampaian Pendapat di Muka Umum

0

Polres Pagar Alam Ikuti Dialog Publik Mabes Polri Terkait Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Pagar Alam -Sumsel || Mediacakrabuana.id

Senin 29 September 2025 Polres Pagar Alam di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K mengikuti kegiatan Dialog Publik dengan tema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si melalui zoom meeting.

Kegiatan yang berlangsung pukul 14. 00 WIB tersebut dihadiri oleh Kapolres AKBP Januar Kencana Setia Persada. SIK bersama para pejabat utama, Brigadir Polri. Dialog publik ini menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman hukum serta menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum.

Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, namun harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setiap tindakan anarkistis dalam penyampaian aspirasi tidak dapat ditoleransi dan akan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K menyampaikan bahwa arahan Kapolri akan menjadi pedoman penting bagi seluruh personel Polres Pagar Alam. “Kami siap melaksanakan kebijakan ini, mendukung kebebasan berpendapat yang sehat, serta memastikan tindakan anarkistis ditindak tegas sesuai hukum. Polri hadir untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan rasa aman kepada masyarakat,” tegas Kapolres. (Heri.ck)

Muswil X LDII Sumsel Perkuat SDM Perluas Kontribusi Untuk Negeri

0

Muswil X LDII Sumsel Perkuat SDM Perluas Kontribusi Untuk Negeri

Palembang – Mediacakrabuana.id

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) X di Pondok Pesantren Al Fatah Palembang, Senin (29/09). Dengan tema “Penguatan SDM LDII Profesional Religius Menuju Sumatera Selatan Maju Terus untuk Semua”, forum ini menjadi momentum penting bagi LDII untuk memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Muswil X ini dihadiri berbagai tokoh penting, di antaranya Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, Ketua Umum DPP LDII Ir. KH. Chriswanto Santoso, M.Sc, serta jajaran Forkopimda, ulama, tokoh masyarakat, dan para pengurus LDII se-Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan pentingnya soliditas internal organisasi sebagai fondasi kemajuan.

“Kalau kita ingin maju, baik negara, daerah, maupun organisasi, kuncinya satu: solid di dalam dulu, baru bisa bicara keluar. Jangan sampai seperti organisasi lain yang pecah karena tarik menarik kepentingan,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Herman Deru juga mengapresiasi perkembangan LDII Sumsel yang signifikan. Ia mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir jumlah masjid LDII meningkat dari sekitar 100 menjadi lebih dari 300 unit, berdasarkan data Kemenag dan verifikasi lapangan.

Ia mendorong LDII untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Sumsel, kata Deru, memiliki potensi besar seperti sawah seluas 519 ribu hektar dan 30% potensi nasional sawit.

“Petani kita harus jadi tuan di tanah sendiri, bukan hanya penonton. LDII bisa berperan sebagai penggerak perubahan di sektor ini,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDII, KH. Chriswanto Santoso, mengingatkan bahwa Muswil bukan sekadar rutinitas organisasi, tetapi ajang evaluasi dan adaptasi terhadap dinamika zaman.

“Geopolitik dan bioekonomi global kini sangat dinamis. Muswil harus mampu merespons perubahan strategis dan merumuskan program kerja yang bermanfaat nyata bagi masyarakat,” pesannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Herman Deru yang sejak lama dikenal memiliki komitmen besar terhadap pembangunan dan masyarakat Sumsel.

“Beliau adalah sosok pemimpin berkualitas dan visioner. LDII beruntung dapat bersinergi dengan pemimpin seperti ini,” ucap Chriswanto.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Sumsel, H. Rahmatullah S.Ag., M.Si menegaskan komitmen LDII untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Sumsel.

“Kami siap menjadi bagian dari lumbung pangan nasional. Di Karang Agung, misalnya, ada ratusan hektar lahan padi yang dikelola warga LDII. Selain itu, kami juga mulai mengembangkan sorgum sebagai alternatif pangan,” jelas Rahmatullah.

LDII Sumsel juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kajati, Kapolda, dan Kodam II/Sriwijaya, dalam penguatan wawasan kebangsaan dan kemandirian ekonomi umat.

Muswil X LDII Sumsel bukan hanya forum memilih pemimpin, tetapi juga wadah meneguhkan komitmen organisasi untuk menjadi bagian solusi bangsa. Dengan SDM profesional dan religius, LDII diharapkan mampu melahirkan program-program unggulan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Acara ini ditutup dengan semangat kebersamaan dan harapan besar agar LDII Sumsel semakin maju, bermanfaat, dan menjadi teladan dalam membangun Sumatera Selatan serta Indonesia.(Harto)

Buron Selama Tujuh Tahun, Mantan Kades Sukamenang Akhirnya Ditangkap Polres Muratara

0

Buron Selama Tujuh Tahun, Mantan Kades Sukamenang Akhirnya Ditangkap Polres Muratara
‎
Musi Rawas Utara || Mediacakrabuana.id

Setelah buron selama tujuh tahun, mantan Kepala Desa Sukamenang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Jamil Abdul Yazer, akhirnya berhasil diamankan oleh jajaran Polres Muratara. Penangkapan dilakukan pada Jumat (26/9/2025) di kediamannya, setelah sebelumnya sempat menghilang sejak kasus dugaan korupsi yang menjeratnya mencuat ke publik.
‎
‎Dalam press release yang digelar Senin (29/9/2025), Kapolres Muratara AKBP Rendy Surya Aditama, SH., SIK., MH mengumumkan keberhasilan pengungkapan kasus dugaan korupsi dana desa tersebut. Jamil, yang menjabat sebagai kepala desa periode 2016–2022, diduga kuat menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019–2021, dengan total kerugian negara mencapai Rp744.078.479.
‎
‎“Perkara ini cukup menyita perhatian publik karena proses penyelidikannya memerlukan waktu panjang. Penyidik bekerja secara teliti, mengumpulkan barang bukti dan menghitung kerugian negara agar perkara ini dapat dibawa ke pengadilan tanpa hambatan,” ujar Kapolres.
‎
‎Ia juga menegaskan, kasus yang telah dilaporkan ke Unit Tipikor Polres Muratara akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
‎
‎Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Muratara IPTU Nasirin, SH., MH menjelaskan bahwa laporan dugaan korupsi pertama kali diterima pada 25 Oktober 2024. Setelah laporan polisi diterbitkan, penyidik memeriksa sejumlah saksi dan menunggu hasil audit resmi untuk memastikan besaran kerugian negara.
‎
‎Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa dana desa yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi.
‎
‎“Bahkan, pembayaran gaji perangkat desa sering tertunda karena uangnya digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari hingga berfoya-foya,” ungkap IPTU Nasirin.
‎

Perempuan Pengusaha Sumsel Kobarkan Semangat Ekonomi Nasional

0

Perempuan Pengusaha Sumsel Kobarkan Semangat Ekonomi Nasional

Palembang, Mediacakrabuana.id

29 September 2025 — Semangat pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha kembali menggelora di Sumatera Selatan. Bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Provinsi Sumsel, pelantikan pengurus BPD HIPMI Womenpreneur Sumatera Selatan berlangsung meriah, disertai talkshow bertajuk “Perempuan Hebat, Ekonomi Kuat: Dari Lokal Menuju Nasional.”

Acara ini menjadi momentum penting bagi perempuan-perempuan tangguh Sumsel untuk unjuk kiprah, melahirkan ide-ide besar, dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa melalui peran aktif UMKM.

Pelantikan pengurus resmi dipimpin oleh Sekretaris Umum BPD HIPMI Sumsel. Hadir dalam jajaran pengurus, Ketua BPD HIPMI Womenpreneur Sumsel Ar. Desy Natalia, Sekretaris Shella Callestya Anwar, serta Bendahara Umum Hj. Liza Rahayu Pratiwi, bersama para anggota resmi dilantik dan siap bergerak bersama mewujudkan visi besar organisasi ini.

“Pelantikan hari ini berjalan lancar. Kami juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Mandiri sebagai langkah awal membuka kolaborasi strategis. Fokus kami jelas mengangkat UMKM perempuan Sumatera Selatan agar naik kelas dan menembus pasar nasional,” ujar Desy Natalia penuh semangat.

Selain memperkuat sektor bisnis, HIPMI Womenpreneur Sumsel juga menunjukkan komitmennya dalam aspek sosial. Salah satu program yang tengah digagas adalah kegiatan berbagi dan pelatihan kewirausahaan di Lapas Perempuan, sebagai bentuk kepedulian untuk memberi dampak positif bagi sesama perempuan dari berbagai latar belakang.

“Kami ingin organisasi ini bukan hanya aktif, tapi juga bermanfaat. Baik bagi anggota, pelaku usaha perempuan, maupun masyarakat luas,” lanjut Desy.

Dalam pesannya kepada seluruh anggota, Desy menegaskan pentingnya kebersamaan dan saling dukung dalam komunitas.

“Mari jadikan HIPMI Womenpreneur sebagai wadah untuk tumbuh bersama. Kita kuat bukan hanya karena satu orang hebat, tapi karena kita bergerak bersama,” katanya.

Meski baru terbentuk di Sumatera Selatan, organisasi ini membawa misi besar. Jika di tingkat nasional HIPMI Womenpreneur telah eksis selama tiga tahun, kini giliran Sumsel menjadi bagian dari gerakan perempuan penggerak ekonomi.

Desy, yang juga dikenal sebagai seorang arsitek, kontraktor, dan developer, siap mengemban amanah besar untuk mengarahkan organisasi menjadi komunitas yang aktif, berdampak, dan inspiratif bagi perempuan pengusaha di Sumsel.

“Pelantikan HIPMI Womenpreneur Sumsel bukan sekadar seremonial, tetapi awal dari langkah nyata perempuan Sumatera Selatan untuk memperkuat ekonomi lokal dan menembus pasar nasional melalui kolaborasi dan semangat kebersamaan,” harapnya.

Sebagai rangkaian acara, juga dilakukan penandatanganan MoU antara HIPMI Womenpreneur dengan Pemerintah dan Bank Mandiri, kemudian dilanjutkan dengan talkshow inspiratif yang menghadirkan para tokoh perempuan dan pelaku usaha sukses.(Harto)

RAMBO Resmi Terbentuk, Gerakan Rakyat Kawal Pemerintahan Prabowo Subianto*

0

*RAMBO Resmi Terbentuk, Gerakan Rakyat Kawal Pemerintahan Prabowo Subianto*

BEKASI – MEDIACAKRABUANA.ID

Sebuah momentum penting lahir pada Minggu (28/9/2025) di Bekasi. Dengan semangat kebersamaan dan tekad kuat, rakyat dari berbagai kalangan resmi mendirikan organisasi Relawan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO). Kehadiran organisasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah wujud nyata partisipasi rakyat dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan Presiden H. Prabowo Subianto.

Struktur ;
Ketua Umum Haetami Abdallah,
Sekjen Mulyadi SH. MH.
Bendahara. Hasan.
Berempat di sekertariat RAMBO di kedung Waringin, Jalan Pebayuran kabupaten
bekasi Jawa Barat..

Rapat pembentukan menetapkan
H.Haetami Abdullah sebagai
Ketua Umum. (RAMBO)
Dalam sambutannya, ia menyampaikan pesan tegas sekaligus menggelorakan semangat perjuangan.

“RAMBO lahir dari tekad rakyat untuk menjaga keberlanjutnya kepemimpinan Presiden H.Prabowo Subianto. Kami berdiri tegak sebagai benteng rakyat, untuk menghadapi segala bentuk ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam ranah politik maupun aspek lain yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Kami ingin memastikan program pembangunan nasional benar-benar berjalan demi kepentingan rakyat. Dari desa hingga kota, dari akar rumput hingga pusat, RAMBO, akan hadir sebagai kekuatan rakyat yang solid, mandiri, dan berdaulat. Kami bukan hanya mendukung, tetapi juga mengawal. Karena bagi kami, menjaga pemerintahan berarti menjaga masa depan bangsa.”

Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan riuh peserta rapat. Bagi mereka, kata-kata Haetami bukan sekadar retorika, melainkan amanah perjuangan yang harus diwujudkan bersama.

Dalam struktur awal, Mulyadi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal, sementara Hasan dipercaya sebagai Bendahara Umum. Keduanya memiliki latar belakang aktivisme sosial dan komitmen dalam memperkuat peran rakyat di tingkat akar rumput.

Struktur ini dipandang cukup untuk memulai langkah pertama RAMBO. Selanjutnya, organisasi berkomitmen membentuk kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Dengan begitu, RAMBO dapat benar-benar hadir di tengah rakyat dan memastikan program pembangunan nasional menjangkau semua lapisan masyarakat.

*Visi dan Misi RAMBO*

Sebagai organisasi rakyat, RAMBO berdiri di atas landasan Pancasila dan UUD 1945. Visi RAMBO jelas: mewujudkan gerakan rakyat yang solid, mandiri, dan berdaulat dalam mendukung kepemimpinan nasional Prabowo Subianto demi Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

Adapun misi RAMBO meliputi:

1. Menghimpun kekuatan rakyat untuk mendukung program-program pembangunan nasional.

2. Melaksanakan kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Menjadi wadah aspirasi rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI.

4. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

*Dari Rakyat untuk Rakyat*

Dalam perjalanan bangsa, organisasi rakyat kerap lahir sebagai bentuk kesadaran kolektif. RAMBO menegaskan dirinya bukan sekadar pendukung, melainkan pengawal. Ia hadir untuk memastikan bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto tetap berada di jalur perjuangan rakyat.

Haetami Abdullah menekankan, “Dari desa kita kuatkan, dari rakyat kita kokohkan. RAMBO akan hadir di setiap jengkal tanah air untuk memastikan program pro-rakyat Presiden Prabowo benar-benar sampai kepada rakyat.”

*Harapan Besar dari Bekasi untuk Indonesia*

Bekasi ini menjadi titik awal. Dari sini, semangat RAMBO digadang akan menyebar ke seluruh pelosok negeri. Bekasi menjadi saksi bahwa rakyat mampu berinisiatif, bersatu, dan bergerak demi memastikan masa depan bangsa tetap kokoh.

Bagi para pendiri, RAMBO bukan sekadar singkatan. Ia adalah simbol keteguhan hati rakyat, simbol kebersamaan, sekaligus simbol perlawanan terhadap segala bentuk ancaman yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan.

Dengan deklarasi resmi ini, RAMBO menegaskan diri sebagai gerakan rakyat yang siap mendukung dan membela Presiden H.Prabowo Subianto dalam menjalankan amanat konstitusi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itulah napas perjuangan RAMBO.

Divisi Media Dan Informasi Bang Mulis Media Bersama Tim Media ucapan terimakasih kepada H.Haetami Abdullah sudah mengajak dalam struktur RAMBO

Alhamdulillah Acarpun berjalan lacar
Billbarokah Wallkaromah Kobul Hajat Aamiin Ya Robbal Allamin

(Mulis)

Prof Dr Sutan Nasomal Minta Presiden Peringatkan Ketum Partai Tindak Anggota Buat Kegaduhan Di Proses Hukum.

0
  • Prof Dr Sutan Nasomal Minta Presiden Peringatkan Ketum Partai Tindak Anggota Buat Kegaduhan Di Proses Hukum.

Lhokseumawe – Mediacakrabuana.id

ter endusnya dugaan penjualan tanah negara oleh salah satu anggota DPR-RI dari Partai Gerindra, TA Khalid di Lhokseumawe pada tahun 2021 yang lalu kepada Sofyan M.Diah. MBA.

Tim investigasi yang terdiri dari beberapa media tak sengaja mendapatkan surat somasi II sehingga tim investigasi mencoba mencari kebenarannya dan juga mencoba untuk mempertanyakan hal tersebut kepada beberapa tokoh pakar politik, salah satunya adalah Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal S.Pdi SH MH Pakar Hukum Pidana Internasional.

Prof Dr. KH. Sutan Nasomal S.Pdi SH MH menjelaskan pada tim media pada Sabtu (27/09/2025) pukul 13.33, Adanya Anggota Partai buat kegaduhan meskipun dia anggota DPRD Provinsi Kota Kab bahkan anggota DPR RI sekalipun harus disidik pimpinan partainya yaitu Ketua Umum partai untuk membersihkan nama partai dari anggota partai yang berbuat tidak baik bahkan melakukan kejahatan sekalipun ini harus dilakukan para pemimpin partai yaitu Ketua Umum partai”, ujar Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Pidana Internasional.

Ekonom menanggapi materi pertanyaan tim investigasi dari beberapa media online di kantornya, Markas Partai Oposisi Merdeka Di Jakarta, (27/9/2025) via telpon selulernya.

Terkait dugaan yang dilakukan salah satu anggota DPR-RI yang juga ketua Forbes DPR dan DPD-RI, pada saat tahun 2021, dimana terjadinya penjualan tanah negara yang saya pelajari dari surat yang rekan rekan media berikan ke saya, setelah saya pelajari terkait penjualan aset negara jelas ini melanggar hukum dan tidak bisa dilakukan penjualan aset negara (sesuai dengan undang undang di negara republik Indonesia, sungai laut, bukit, danau, hutan, gunung di sekitarnya tidak boleh di jual oleh siapapun, apalagi untuk merauk keuntungan pribadi atau kelompok, sambung Prof . KH. Sutan Nasomal S.Pdi SH MH Pakar Hukum Pidana Internasional.

Ia juga mengatakan presiden RI Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia harus menindak tegas siapapun orangnya yang melakukan penjualan aset negara yang bukan hak nya, jelas melakukan pelanggaran hukum, maka harus segera di tindak lanjuti dengan tegas, lanjut nya.

Prof Dr. KH Sutan Nasomal S.Pdi SH MH berharap sangat kepada Presiden RI bapak Prabowo Subianto untuk segera menindak tegas terkait dugaan tersebut yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR RI, bukan cuma anggota DPR RI saja, tapi siapapun di harus di tindak tegas.

Penyegaran Organisasi, Kapolres Pagar Alam Pimpin Serah terima Pejabat Utama dan Kapolsek Jajaran

0

Penyegaran Organisasi, Kapolres Pagar Alam Pimpin Serah terima Pejabat Utama dan Kapolsek Jajaran

Pagar Alam – Sumsel || Mediacakrabuana.id

Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada, SIK memimpin langsung upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama dan kapolsek jajaran di halaman Mapolres Pagar Alam, Senin (29/9/2025) pagi.

Dalam Sertijab tersebut, Iptu Irawan Adi Candra, SH yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polres Pagar Alam mendapat promosi sebagai Kasat Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Polda Sumsel. Posisi Kasat Reskrim Polres Pagar Alam kini dijabat oleh Iptu Heriyanto, SE.

Sementara itu, jabatan Kasat Intelkam Polres Pagar Alam resmi dipercayakan kepada Iptu Yoga Suganda, SE yang sebelumnya menjabat Kaur Binopsnal Sat Intelkam. Sedangkan jabatan Kapolsek Pagar Alam Utara kini diisi oleh Iptu Ramdani, menggantikan Iptu Akhirudin, SH yang dipercaya menjadi Kapolsek Dempo Selatan.

Kapolres AKBP Januar Kencana Setia Persada, SIK dalam amanatnya menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. “Rotasi ini adalah hal yang wajar demi penyegaran, sekaligus memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengembangkan kemampuan dalam jabatan baru. Saya berharap pejabat baru segera beradaptasi dan memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

Kasi Humas Polres Pagar Alam, Iptu Mansyur, SH menambahkan bahwa Sertijab ini diharapkan semakin memperkuat soliditas dan pelayanan Polri kepada masyarakat. “Polres Pagar Alam berkomitmen terus meningkatkan pelayanan yang humanis, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ungkapnya.(Heri.ck)

PEMPROV SUMSEL TAHUN 2024 DIDUGA HAMBURKAN APBD Rp.488.298.387.064.00

0

“PEMPROV SUMSEL TAHUN 2024 DIDUGA HAMBURKAN APBD Rp.488.298.387.064.00”

PEMPROV SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan Devisi Pengawasan dan penindakan DPP WRC.PAN RI.. menelisik
Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Natura Tidak Sesuai Ketentuan
Pemprov Sumsel pada TA 2024 menganggarkan Belanja Tambahan
Penghasilan ASN sebesar Rp488.298.387.064,00 dan telah direalisasikan sebesar
Rp454.005.640.181,00 atau sebesar 92,98% dari anggaran. Pemprov Sumsel
memberikan empat jenis Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai
sesuai dengan validasi dari Kementerian Dalam Negeri dengan surat hasil verifikasi
atas distribusi TPP Nomor 900.1.3.2/614/SJ tanggal 1 Februari 2024. Adapun TPP
yang divalidasi tersebut adalah TPP Beban Kerja, TPP Kondisi Kerja, TPP Prestasi
Kerja, dan TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban TPP ASN
diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut.
a. Pemprov Sumsel memberikan Tambahan Penghasilan berupa Natura yang
tidak divalidasi oleh Kemendagri.
Hal tersebut diketahui berdasarkan telaah atas SK Gubernur Nomor
215/KPTS/VII/2024 dan surat validasi Kemendagri Nomor 900.1.3.2/614/SJ
tanggal 1 Februari 2024. Perbandingan TPP yang diberikan dan validasi
Kemendagri diuraikan pada Tabel 1.18 sebagai berikuitBerdasarkan permintaan keterangan Tim TPP Pemprov Sumsel diketahui bahwa
Tambahan Penghasilan berupa Natura merupakan TPP yang diberikan dalam
bentuk beras untuk setiap pegawai. TPP ini merupakan kebijakan Gubernur
Sumsel yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan PNS di lingkungan
Pemprov Sumsel serta mendorong penyerapan hasil produksi beras petani dan
diberikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat/petani lokal.
Tim TPP mengakui bahwa Tambahan Penghasilan berupa Natura ini tidak
termasuk dalam bagian yang divalidasi oleh Kemendagri. Pada TA 2024,
Tambahan Penghasilan berupa Natura yang tidak divalidasi oleh Kemendagri
sebesar Rp35.803.974.860,00.
Dalam proses pencairannya, Tambahan Penghasilan berupa Natura dicairkan
menggunakan mata anggaran TPP Prestasi Kerja dan dibayarkan bersamaan
dengan TPP Prestasi Kerja. Dalam pelaksanaannya, Tambahan Penghasilan
berupa Natura tersebut tidak diterima pegawai melainkan dibayarkan ke Bulog
untuk pembelian beras pegawai.
b. Kelebihan pembayaran pembelian beras ke Perum Bulog sebesar
Rp172.863.211,00.
Dalam pelaksanaan penyaluran Tambahan Penghasilan berupa Natura, Pemprov
Sumsel bekerja sama dengan Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel sesuai dengan
Nota Kesepakatan Bersama Nomor 013/KSB/OTDA/I/2024 dan Nomor PK-
031/06030/06/2024 tanggal 4 Juni 2024. Kemudian Kesepakatan Bersama
tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara SKPD
dengan Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel.
Mekanisme pemesanan beras kepada Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel
dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan mengirimkan surat permintaan
penyaluran beras. Untuk penyaluran beras dibagi menjadi dua wilayah kerja,
yaitu Palembang dan Ogan Komering Ulu. Terdapat dua mekanisme pembayaran
Tambahan Penghasilan berupa Natura pada saat pencairan TPP. Mekanisme
pertama adalah dengan langsung membayarkan Tambahan Penghasilan berupa
Natura ke Perum Bulog. Mekanisme kedua dengan cara menitipkan Tambahan
Penghasilan berupa Natura ke rekening giro SKPD baru kemudian diproses
pembayarannya ke Perum Bulog.
Pada Tahun 2024, Nota Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sumsel dengan
Perum Bulog baru dikeluarkan pada Juni 2024 dikarenakan proses
penyusunannya membutuhkan koordinasi dan waktu yang lebih lama pada saat
perubahan kepemimpinan kepala daerah. Nota kesepakatan tersebut mengatur
harga beras sebesar Rp14.110,00 per kilogram termasuk harga pengepakan dalam
kemasan 9 kg (total nilai Rp126.990,00) dan disepakati berlaku untuk bulan
Januari 2024 s.d. Desember 2024. Harga ini telah mengalami perubahan dari
Tahun 2023 yang mengatur harga beras sebesar Rp127.000,00 per kemasan 10
kg.
Dikarenakan nota kesepakatan baru terbit bulan Juni 2024 sementara TPP berupa
natura tetap dibayarkan sejak Januari 2024 sesuai dengan besaran tambahan
penghasilan berupa beras dalam Kepgub TPP, hal tersebut mengakibatkan adanya
kelebihan pembayaran sebesar Rp10,00 per kemasan 9 kg. Pemeriksaan “.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya …!!!

( Redaksi)

BERITA TERBARU