Belanja Hibah Dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tidak Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.

.Belanja Hibah Dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tidak Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.

Sumatera selatan , Mediacakrabuana.id

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan antara
lain sebagai berikut.

1. Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tidak
   Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah. Permasalahan ini mengakibatkan
   tidak terpenuhinya urusan wajib pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Penetapan Kenaikan Besaran Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD
   Tidak Sesuai Ketentuan. Permasalahan ini mengakibatkan pemborosan keuangan
   daerah sebesar Rp6.267.509.000,00 atas kenaikan besaran tunjangan transportasi dan
   perumahan Anggota DPRD;
3. Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah dan Dinas
   Pendidikan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya. Permasalahan ini mengakibatkan
   kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.541.750.411,00 dan
   belanja tidak sesuai dengan peruntukkannya sebesar Rp697.567.300,00

Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Permanen Kurang Memadai. Permasalahan ini
mengakibatkan nilai Investasi PD Prodexim, PD IGM, dan PT SAI sebesar Rp6.646.499.832,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;

5. Kerja Sama Bangun Guna Serah Kawasan Pasar Modern Pasar Cinde Terbengkalai. Permasalahan ini mengakibatkan beban sosial dan ekonomi bagi pedagang atas revitalisasi pasar yang tidak selesai;
6. Pengelolaan Kerja Sama Bangun Guna Serah Belum Memberikan Kontribusi dan penggunaan Aset oleh Pihak Ketiga Belum Didukung dengan Perjanjian Sewa.
   Permasalahan ini mengakibatkan tertundanya penerimaan kontribusi dari Kerja Sama
   atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas Aset Bangunan Guna Serah minimal
   sebesar Rp3.618.563.755,00;
7. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Belum Menganggarkan Bagian Pemda dan
   Belum Memotong Tambahan Iuran Kesehatan BPJS atas Tambahan Penghasilan
   Pegawai dan Tunjangan Profesi. Permasalahan ini mengakibatkan kontribusi
   Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pendanaan BPJS Kesehatan kurang
   optimal.
   Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
   Gubernur Sumatera Selatan, antara lain agar:
8. Menetapkan kriteria yang jelas dan terukur untuk penetapan alokasi Belanja Hibah
   dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dengan pertimbangan berdasarkan prioritas
   dan kemampuan keuangan daerah setelah terpenuhinya urusan wajib pemerintah
   daerah;
9. Menyesuaikan besaran tunjangan transportasi dan perumahan Anggota DPRD dalam
   Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 dengan memedomani Peraturan
   Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan mendasarkan pada perhitungan yang dapat
   dipertanggungjawabkan;
10. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses
    kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa dengan menyetorkan ke Kas Daerah
    sebesar Rp4.223.750.411,00;
11. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk mempercepat proses kejelasan status PD
    Prodexim dan penyelesaian likuidasi PD IGM dan segera mengusulkan status aset
    sebesar Rp775.486.958.865,13 yang digunakan oleh PT SMS dan PT JSC;
12. Memerintahkan Sekretaris Daerah mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk
    keberlanjutan pembangunan Pasar Cinde;
13. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk melakukan penagihan kepada PT JSC atas
    kontribusi pemanfaatan Bowling Center yang belum dibayar sebesar
    Rp1.402.260.179,00;
14. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk menganggarkan pembayaran utang iuran
    kesehatan BPJS Tahun 2020 dan 2021. ( Redaksi)*