”Mandulnya Eksekusi Putusan MA: Ketum DPP ICC-RI Kuliti Kinerja Ketua PTUN Jambi, Desak Penerapan Sanksi Tegas!”
JAMBI || CAKRABUANA.ID
Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi kembali mendapat sorotan tajam dan rapor merah. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Hukum Investigation Crime Corruption – Republik Indonesia (DPP ICC-RI), yang diwakili oleh DARMAWAN. SR, sebagai Ketua Umum dan Sekaligus Pendiri, selaku pihak Penggugat, melancarkan kritik keras sekaligus mendesak Ketua PTUN Jambi untuk segera mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 178 K/TUN/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Desakan keras ini dilayangkan menyusul lewatnya tenggat waktu 60 hari kerja sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, namun pihak Tergugat BUPATI SAROLANGUM, tetap bergeming dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Sikap pembiaran ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan nyata terhadap supremasi hukum dan wibawa lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
”Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/TUN/2026 sudah inkrah! Waktu 60 hari sudah terlewati, namun BUPATI SAROLANGUM, selaku Pihak Tergugat terkesan kebal hukum dan mengabaikan amar putusan. Kami mendesak Ketua PTUN Jambi untuk tidak mandul dan segera menggunakan kewenangannya melakukan eksekusi paksa sesuai mekanisme undang – undang,” tegas Ketua Umum DPP ICC-RI dalam keterangannya.
Lebih lanjut, pihak Penggugat menegaskan bahwa mekanisme eksekusi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), serta pedoman teknis Mahkamah Agung. Bergantung pada isi amar putusan—baik berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), penerbitan KTUN baru, rehabilitasi, maupun ganti rugi, Ketua PTUN tingkat pertama memiliki instrumen hukum penuh untuk memaksa kepatuhan Tergugat.
Ancaman Sanksi Hukum bagi Pejabat yang Membangkang
Apabila pihak BUPATI SAROLANGUN, selaku Pihak tergugat Tergugat (pejabat pemerintahan) tetap membandel tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkrah, Pasal 116 ayat (4) dan (5) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN secara tegas mengamanatkan serangkaian sanksi berjenjang:
Upaya Paksa dan Uang Paksa (Dwangsom): Ketua PTUN berwenang memerintahkan BUPATI SAROLANGUN, pejabat yang bersangkutan membayar sejumlah uang paksa setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan.
Sanksi Administratif Berat: Pejabat yang tidak melaksanakan putusan dikenai sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatannya oleh atasan langsung maupun Presiden.
Publikasi di Media Massa Cetak: Ketua PTUN wajib mengumumkan pembangkangan pejabat tersebut melalui media massa cetak setempat sebagai bentuk sanksi sosial dan moral atas pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Pengajuan ke Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat: Jika putusan tetap tidak dilaksanakan, Ketua PTUN mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan, serta kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Potensi Pidana Penyalahgunaan Wewenang: Pengabaian putusan pengadilan secara sengaja yang merugikan hak warga negara atau keuangan negara dapat membuka ruang pelaporan pidana terkait penyalahgunaan wewenang jabatan (Pasal 421 KUHP lama / ketentuan tindak pidana jabatan dalam KUHP Nasional) maupun pelaporan maladministrasi berat ke Ombudsman RI dan Komisi Yudisial (jika ditemukan indikasi ketidakprofesionalan aparat peradilan).
”Tidak ada pejabat yang kebal hukum di negeri ini. Jika Ketua PTUN Jambi tidak segera mengambil langkah konkret dan tegas untuk mengeksekusi putusan ini, kami tidak akan ragu membawa persoalan ini ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), Komisi Yudisial, hingga Presiden RI,” pungkasnya.
REDAKSI.
















