Tangkap . Dana BUMDes. Desa Marengan Laok Kec Kalianget Sumenep Diduga Dibuat Bancakan gerombolan Bangsat:”

0
2 views

“Tangkap .
Dana BUMDes. Desa Marengan Laok Kec
Kalianget Sumenep DiduGa Dibuat Bancakan gerombolan Bangsat:”

Sumenep || Mediacakrabuana.id

(04-06-2026– Warga Desa Marengan Laok Kecamatan kalianget Kabupaten Sumenep . Mendesak pihak polres tangkap gerombolan bangsat dana BumDes di buat Bancakan pasalnya warga desa mengeluhkan macetnya operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata. Program yang digadang-gadang mampu menggerakkan roda perekonomian desa tersebut kini justru terbengkalai, terutama pada unit usaha fotokopi dan alat tulis kantor (ATK) yang sudah tidak beroperasi sejak setahun 2024 terakhir.Berdasarkan informasi yang dihimpun,

BUMDes Permata menerima penyertaan modal sebesar kurang lebih Rp 200 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2023. Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan mesin fotokopi, etalase, dan modal pengadaan alat tulis.Sayangnya, geliat usaha tersebut hanya bertahan seumur jagung. Saat ini, kios BUMDes yang terletak didekat area balai desa tampak tutup dan berdebu.sebuah unit mesin fotokopi yang dibeli dari anggaran desa terlihat dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, bahkan beberapa komponennya mulai berkarat.Salah satu warga setempat,menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, sejak awal pembukaan, pengelolaan unit usaha fotokopi dinilai kurang matang dan tidak mempertimbangkan untuk mengelola usaha tersebut.”Warga di sini kalau mau fotokopi harus ke desa sebelah yang jaraknya kurang lebih 1km,dan saat ini usaha tersebut malah dibiarkan mangkrak begitu saja,” ujar masyarakat yang tidak mau disebut namanya saat ditemui, Kamis (3/6/2026).Dan menurut keterangan dari Sekdes setempat’untuk masalah anggaran itu saya tidak tau pak lebih jelasnya sampeyan konfirmasi ke ketua BUMDes yang saya tau usaha tersebut mangkrak dikarenakan karna tidak ada yang mau menjaga”Ujarnya.pada saat Nando yang menjabat sebagai ketua BUMDes Permata saat dikonfirmasi lewat via WA tidak menjawab.Kondisi ini memicu keresahan warga.

Mereka menuntut adanya transparansi dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes terkait laporan pertanggung jawaban keuangan. Sesuai dengan aturan tata kelola, pengurus wajib menyampaikan laporan tahunan dan evaluasi usaha kepada masyarakat.Diminta kepada aparat kepolisian terkait khususnya daerah kabupaten untuk segara turun menyikapi kasus tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini