“DUGAAN GEROMBOLAN PEJABAT WALIKOTA PALEMBANG GOROK APBD Rp112.296.399.863,99”
.Palembang || Mediacakrabuana.id
Ali Sopyan wasekjen Rambo ( Rakyat Membela Prabowo ) Nusantara . Adanya dugaan pemborosan anggaran pendapatan daerah kota Palembang Sumatera Selatan . Menimbulkan Menjamurnya gerombolan pejabat atau penjahat Maling teriak maling Ali Sopyan wasekjen Rambo nusantara
Mendesak Kortas Tipidkor Polri . Untuk Menyapu bersih dugaan gerombolan Pejabat di lingkaran Pemkot Palembang .Ucap Ali Sopyan senin 9/11/2026
Pasalnya
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada 23 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan
Pemerintah Kota Palembang pada Tahun Anggaran 2025 menganggarkan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp112.296.399.863,99 danmerealisasikan sebesar Rp104.198.402.844,00 atau 92,79% dari anggaran. Realisasi
tersebut terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar
Rp30.268.084.923,00, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar
Rp73.923.217.921,00, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
sebesar Rp9.500.000,00.
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban
Belanja Perjalanan Dinas pada 31 SKPD, menunjukkan realisasi belanja yang tidak
sesuai ketentuan sebesar Rp142.289.646,00, dengan uraian sebagai berikut.
a. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Badan Pendapatan
Daerah Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota pada Badan Pendapatan Daerah menunjukkan adanya
kelebihan pembayaran sebesar Rp107.600.000,00. Kelebihan pembayaran
tersebut terjadi karena perjalanan dinas dalam kota dipertanggungjawabkan
sebagai perjalanan dinas dengan durasi lebih dari delapan jam yang tidak dapat
dibuktikan kebenarannya.
Berdasarkan ketentuan, perjalanan dinas di dalam kota terdiri atas perjalanan
dinas yang dilaksanakan lebih dari delapan jam dan perjalanan dinas yang
dilaksanakan sampai dengan delapan jam. Perjalanan dinas dalam kota dengan
durasi sampai dengan delapan jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang
besarannya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah
masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Selain itu, berdasarkan
Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar
Biaya Kota Palembang Tahun 2025, besaran Satuan Uang Harian Perjalanan
Dinas Dalam Kota sampai dengan delapan jam ditetapkan sebesar Rp50.000,00.
Hasil analisis lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas
dengan durasi lebih dari delapan jam menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
1) Dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak didukung
dengan dokumentasi yang memadai sehingga kebenaran pelaksanaan
kegiatan tidak dapat diyakini. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan
bahwa foto dokumentasi yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban
merupakan foto petugas UPTD, bukan foto pegawai yang melaksanakan
perjalanan dinas. Selain itu, jumlah foto dokumentasi yang dilampirkan
tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang dilaporkan telah dikunjungi;
2) Terdapat pegawai yang pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas tercatat
sedang sakit, izin, atau menjalani cuti tahunan, namun tetap
dipertanggungjawabkan sebagai pelaksana perjalanan dinas; dan
3) Terdapat pegawai yang berdasarkan data absensi diketahui melaksanakan
perjalanan dinas kurang dari delapan jam, namun tetap diberikan uang
harian untuk perjalanan dinas lebih dari delapan jam.
Hasil klarifikasi dan konfirmasi kepada PPTK menyatakan bahwa kondisi
tersebut terjadi karena tidak cermat dalam melaksanakan verifikasi atas
dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.Saat penyusunan LHP telah disetor seluruhnya atas kelebihan pembayaran ke
Kas Daerah sebesar Rp107.600.000,00.
b. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada 22 SKPD Tidak Sesuai
dengan Ketentuan
Hasil analisis secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja
Perjalanan Dinas Biasa menunjukkan adanya kelebihan pembayaran sebesar
Rp34.689.646,00, yang diuraikan sebagai berikut.
1) Realisasi Pembayaran Uang Harian pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
pada 22 SKPD Melebihi Standar Biaya Umum
Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian antara biaya perjalanan dinas
yang dipertanggungjawabkan dengan Standar Biaya Umum (SBU),
diketahui terdapat pembayaran uang harian yang melebihi ketentuan
sebesar Rp20.626.000,00. Kelebihan pembayaran tersebut terdiri dari:
(a) pemberian uang harian setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen)
dalam hal konsumsi ditanggung penyelenggaran; dan
(b) pemberian uang harian yang melampaui besaran sebagaimana diatur
dalam Standar Biaya Umum.
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas yang melebihi Standar Biaya Umum
disajikan pada tabel berikut.Saat penyusunan LHP telah disetor seluruhnya atas kelebihan pembayaran
ke Kas Daerah sebesar Rp20.626.000,00.
2) Realisasi Pembayaran Biaya Transportasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa
pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan
adanya kelebihan pembayaran biaya transportasi sebesar Rp5.728.850,00.
Hasil analisis atas invoice, tiket elektronik, boarding pass, dan dokumen
pendukung lainnya menunjukkan bahwa nilai klaim biaya transportasi
masih mencakup komponen biaya yang tidak termasuk dalam standar
biaya perjalanan dinas dan tidak dapat dibebankan pada keuangan daerah.
Komponen tersebut antara lain biaya pemilihan kursi (close seat), biaya
asuransi tambahan, serta biaya jaminan pengembalian dana penuh (refund
guarantee). Biaya-biaya tersebut merupakan layanan tambahan yang
bersifat opsional dan berada di luar harga tiket pesawat sehingga tidak
memenuhi kriteria sebagai pengeluaran yang sah dalam pelaksanaan
perjalanan dinas. Pembebanan komponen biaya tersebut mengakibatkan
realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak sesuai dengan ketentuan.
Saat penyusunan LHP telah disetor seluruhnya atas kelebihan pembayaran
ke Kas Daerah sebesar Rp5.728.850,00.
3) Realisasi Pembayaran Akomodasi Hotel Belanja Perjalanan Dinas pada
Lima SKPD Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak hotel yang dicantumkan dalam
dokumen pertanggungjawaban, diketahui terdapat ketidaksesuaian antara
pertanggungjawaban dengan kondisi yang sebenarnya sebesar
Rp8.334.796,00, dengan uraian sebagai berikut.
1) Pelaksana perjalanan dinas tidak menginap pada hotel yang
dipertanggungjawabkan. Atas kondisi tersebut, pelaksana perjalanan
dinas seharusnya hanya diberikan penggantian sebesar 30% dari biaya
penginapan sesuai ketentuan Standar Biaya Umum (SBU); dan
2) Tarif biaya penginapan yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi
dibandingkan dengan tarif berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak
hotel.
Rincian Belanja Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan kondisi
sebenarnya disajikan pada tabel berikut.Saat penyusunan LHP telah disetor seluruhnya atas kelebihan pembayaran
ke Kas Daerah sebesar Rp8.334.796,00.
Hasil konfirmasi dan klarifikasi kepada Bendahara Pengeluaran SKPD
terkait menyatakan bahwa pembayaran uang harian yang melebihi ketentuan,
pembayaran biaya transportasi yang tidak sesuai ketentuan, dan pembayaran
akomodasi hotel yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya terjadi karena tidak
melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas.
Hasil konfirmasi dan klarifikasi telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi
Hasil Perhitungan Kelebihan Pembayaran Belanja yang memuat pernyataan bahwa
telah melakukan penelaahan ulang atas nilai perhitungan kelebihan pembayaran,
klarifikasi hasil perhitungan, dan menyetujui hasil perhitungan serta bersedia
mengembalikan dan menyetorkan nilai kelebihan pembayaran tersebut.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran daerah
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang
diperoleh oleh pihak yang menagih;
b. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan
Regional, pada:
1) Lampiran I, pada:
a) Angka 2.1 tentang Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas
Dalam Negeri dan Uang Representasi, yang menyatakan bahwa
Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam
hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarannya ditentukan
oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan
dipertanggungjawabkan secara riil; dan
b) Angka 2.2 tentang Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam
Negeri yang menyatakan Biaya penginapan perjalanan dinas dalam
negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil. Dalam hal perjalanan
dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya
penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
2) Lampiran II angka 2.1 tentang Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan
Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) yang menyatakan satuan biaya tiket
pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk
pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara
keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam
perencanaan anggaran.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab IV Huruf D angka
1, yang mengatur bahwa PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran wajib
melakukan pengujian, verifikasi, dan memastikan kelengkapan serta keabsahan
dokumen sebelum pembayaran dilaksanakan;Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal biaya konsumsi kegiatan
ditanggung oleh panitia penyelenggara/instansi pengundang maka dapat
diberikan uang harian setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari
uang harian sesuai dengan tingkatan satuan biaya perjalanan dinas yang
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
e. Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 323/KPTS/BPKAD/2025 tentang
Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 228/KPTS/BPKAD/2025 tentang
Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar
Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2025 pada
Lampiran angka 2.1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
yang antara lain menetapkan bahwa Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas
Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam sebesar Rp50.000,00.
Permasalahan di atas mengakibatkan risiko penyalahgunaan atas belanja
yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Kepala SKPD terkait kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan
pengawasan atas pelaksanaan serta pertanggungjawaban Belanja Perjalanan
Dinas;
b. PPTK SKPD terkait tidak memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan
dengan dokumen pertanggungjawaban;
c. PPK-SKPD terkait kurang cermat dalam memverifikasi keabsahan dan
kelengkapan bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai
ketentuan;
d. Bendahara Pengeluaran SKPD terkait kurang cermat dalam melakukan
verifikasi atas kelengkapan, keabsahan, kewajaran, dan kesesuaian dokumen
pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dengan kondisi yang sebenarnya
serta ketentuan yang berlaku; dan
e. Pelaksana Perjalanan Dinas tidak mematuhi ketentuan tentang
pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas.
Atas permasalahan tersebut, Wali Kota menyatakan sependapat dengan
temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi
BPK.
BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palembang agar memerintahkan
Kepala SKPD terkait untuk:
a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan serta
pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas;
b. Menginstruksikan masing-masing PPTK agar memastikan kesesuaian antara
pelaksanaan kegiatan dengan dokumen pertanggungjawaban;Menginstruksikan PPK-SKPD agar lebih cermat dalam memverifikasi
keabsahan dann kelengkapan bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan
Dinas sesuai ketentuan;
d. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam melakukan
verifikasi atas kelengkapan, keabsahan, kewajaran, dan kesesuaian dokumen
pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dengan kondisi yang sebenarnya
serta ketentuan yang berlaku; dan
e. Menginstruksikan pelaksana perjalanan dinas agar mematuhi ketentuan tentang
pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas.
““Redaksi membuka Ruang bagi Kepala Dinas,Team Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Palembang memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku,guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang”.
Bersambung Edisi berikut nya ….!!!
( Redaksi)
