PERAMPOKAN TERSTRUKTUR DANA APBD DI DINKES BANYUASIN : PEMERINTAH PUSAT DIMINTA BERTINDAK, BUKAN DIAM PANGKALAN BALAI, BANYUASIN SUMSEL
BANYUASIN SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID
Senin 1 September 2025 — Sebuah skandal megakorupsi yang merampok uang rakyat Banyuasin akhirnya terungkap. Sindikat mafia NIP (Nomor Induk Pegawai) palsu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin diduga telah membobol dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara masif, mencapai angka fantastis Rp511.068.887.153 pada tahun 2023 saja. Ini bukan lagi dugaan, melainkan perampokan terstruktur yang memanfaatkan celah birokrasi.
Investigasi mendalam oleh tim Rajawali News Grup mengungkap bahwa kejahatan ini bukanlah kasus tunggal, melainkan sindikat yang beroperasi sejak tahun 2021. Mereka dengan berani menyalahgunakan data NIP pegawai lain demi memuluskan laporan keuangan fiktif. Para pejabat yang diduga kuat sebagai dalang, antara lain Kadin Kes Dr. dr. Hj. Rini Pratiwi M.Kes, Sekdin Kes dr. Hj. Reny Sahara M.Kes, dan Kasubak Keuangan dan Aset Rosmala Dewi S.Sos M.M., seolah merasa kebal hukum.
Melihat fakta ini, muncul pertanyaan besar: Mengapa pemerintah pusat belum juga bertindak? Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa lagi berpangku tangan. Kasus ini adalah ujian nyata bagi komitmen negara dalam memberantas korupsi. Apakah negara akan membiarkan uang yang seharusnya digunakan untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur rakyat miskin malah dinikmati oleh segelintir pejabat serakah?
Ali Sopyan, Pimpinan Umum Rajawali News Grup, menyatakan dengan tegas, “Ini adalah kejahatan murni yang menampar muka keadilan. Rakyat Banyuasin berhak mendapatkan kejelasan dan pengembalian uang mereka. Kami meminta dengan keras kepada pemerintah pusat, jangan hanya mengeluarkan pernyataan, tetapi segera turunkan tim investigasi khusus, tangkap dan adili para pelaku seberat-beratnya! Tunggu apalagi? Jangan biarkan rakyat menjadi korban ketidakseriusan pemerintah!”
Publisher -Red
