Bekasi, Jabar | Mediacakrabuana.id
Pejabat Kabupaten Bekasi yang sebelumnya menjadi subjek pemberitaan kontroversial dengan judul “GEROMBOLAN PEJABAT ATAU PENJAHAT KAB. BEKASI MENGGILA RAMPOK UANG NEGARA BELUM TERSENTUH HUKUM” kini memberikan tanggapan tegas terhadap somasi yang dilayangkan oleh pihak terkait. Dalam tanggapannya, pejabat tersebut meminta agar pihak yang menyebarkan berita tersebut dapat menunjukkan bukti yang valid terkait dengan kekeliruan atau ketidakbenaran dalam naskah berita yang telah dipublikasikan pada Sabtu, 3 Agustus 2024 kendatipun berita ini dirilis pada Sabtu 10 Agustus 2024.
Berita ini sudah tayang di fakta1.com, dengan judul: Dianggap Merugikan Kliennya, Ulung Purnama & Partners Kirim Somasi ke Pimred Media Online Cakra Buana – fakta1.com (https://fakta1.com/dianggap-merugikan-kliennya-ulung-purnama-partners-kirim-somasi-ke-pimred-media-online-cakra-buana/)
Pejabat tersebut menegaskan bahwa ia dan jajarannya selalu bekerja berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seharusnya dalam somasi pejabat dan jajarannya melakukan konferensi pers agar publik tahu dan disertai dengan kekeliruan dalam penyampaian. Jika tidak melakukan itu berarti dapat diindikasi pejabat tersebut melakukan apa yang telah diberitakan.
Redaksi Media Cakrabuana dengan senang hati menanggapi kekeliruan yang terjadi jika memang itu dibutuhkan.
Selain itu, Redaksi juga akan menyoroti pentingnya etika jurnalistik dalam pemberitaan. “Kami sangat menghargai kebebasan pers, namun kami juga berhak atas pemberitaan yang adil dan berimbang. Jika ada kesalahan dalam pemberitaan, kami berharap Pejabat yang bersangkutan bisa mengoreksi dan mempertanggungjawabkan kekeliruan terhadap pemberitaan,” tambahnya.
Terkait somasi yang dilayangkan, pejabat tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan media untuk meluruskan informasi dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan berita yang benar dan tidak memicu kesalahpahaman.
“Kami tantang pihak terkait untuk membuktikan klaim-klaim yang telah disampaikan. Jika memang terdapat kekeliruan dalam berita tersebut, kami siap untuk melakukan klarifikasi bersama demi kebenaran dan keadilan,” tutupnya.
Pernyataan ini merupakan respons atas tuduhan yang dinilai mencemarkan nama baik serta integritas pejabat tersebut. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan berbasis bukti, diharapkan kesalahpahaman dapat dihindari dan semua pihak bisa lebih bijaksana dalam menilai informasi yang beredar.
[Redaksi Media Calrabuana]
[11 Agustus 2024]
