MUARA ENIM, SUMSEL MEDIACAKRABUANA.ID

Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp10.344.405.790,20 dan Terdapat
Penerimaan Hasil Pekerjaan Jalan dengan Tebal Kurang dari Toleransi
Pemkab Muara Enim pada tahun 2022 menganggarkan Belanja Modal sebesar
Rp864.788.088.882,00 dengan realisasi sebesar Rp767.192.366.640,00 atau 88,71%
dari anggaran. Realisasi belanja modal tersebut antara lain digunakan untuk
membayar prestasi pekerjaan pada enam SKPD sebesar Rp247.975.033.543,00
dengan rincian sebagai berikut.Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban
keuangan, serta hasil penghitungan ulang atas volume pekerjaan dalam backup data
quantity dan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim
pemeriksa bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia Jasa,
Pengawas Pekerjaan, dan Inspektorat atas belanja modal pada enam SKPD tersebut
menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
a. Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp10.344.405.790,20 pada 33
paket pekerjaan
Hasil penghitungan ulang atas volume pekerjaan dalam backup data quantity dan
pemeriksaan fisik pekerjaan menunjukkan terdapat kekurangan volume
pekerjaan sebesar Rp10.344.405.790,20 pada 33 paket pekerjaan dengan rincian
sebagai berikut.Rincian kekurangan volume diuraikan dalam Lampiran 10.
Penghitungan kekurangan volume pekerjaan tersebut telah dibahas bersama-
sama dengan PPK dan Penyedia Jasa kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara Pembahasan Perhitungan Hasil Pengujian yang diantaranya menyatakan
bahwa semua pihak telah sepakat dengan hasil dan kesimpulan perhitungan
kekurangan volume dan bersedia mengembalikan ke Kasda.Pembayaran hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan tidak mengikuti
spesifikasi teknis bina marga
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Nomor
16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Teknis Bina Marga Tahun 2018 revisi 2,
yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak, pekerjaan Lapis
Pondasi Agregat dan Perkerasan Beton Semen yang tebalnya kurang dari
toleransi yang disyaratkan dapat diterima dengan harga satuan dikalikan dengan
faktor pembayaran.
Hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan nilai pekerjaan terpasang atas 10 paket
pekerjaan jalan di Dinas PUPR menunjukkan terdapat pembayaran atas hasil
pekerjaan beton dan agregat dengan ketebalan kurang dari toleransi yang dapat
diterima sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bina Marga, yaitu tidak menggunakan
harga satuan yang belum dikalikan dengan faktor pembayaran. Penghitungan
pembayaran jika harga satuan dikurangi secara proporsional sesuai dengan
pengurangan tebal menunjukkan nilai pembayaran dapat berkurang sebesar
Rp7.787.776.656,70 jika PPK memutuskan untuk menerapkan Spesifikasi Teknis
Bina Marga tersebut.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang
perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, pada:
1) Pasal 17 Ayat (2) menyatakan Penyedia sebagaimana pada ayat (1)
bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan
perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan
tempat penyerahan; dan
2) Pasal 27 Ayat (6) huruf b menyatakan Kontrak Harga Satuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan
yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis
tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah
ditetapkan dengan ketentuan antara lain pembayaran berdasarkan hasil
pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.
b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pasal 4 pada Lampiran 7.13 yang menyatakan
pembayaran dilaku ( Red)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here