DIERA, REZIM PEMBOHONG SEJUMLAH KEPALA DINAS DI PEMDA OKU KEBOCORAN MELYARAN, RUPIAH MALING BERTERIAK MALING.

OKU, MEDIACAKRABUANA.ID

ALI SOOYAN DEVISI. Pengawasan dan Penindakan DPP. WRC . Miris melihat hasil pemeriksaan , BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidak patuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara
lain sebagai berikut.

1. Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal pada empat SKPD yang mengakibatkan lebih saji Belanja Modal dan kelebihan / potensi kelebihan
   pembayaran sebesar Rp1.318.547.809,17;
2. Pekerjaan perkerasan beton semen Belanja Modal pada dua SKPD tidak sesuai
   spesifikasi kontrak yang mengakibatkan lebih saji Belanja Modal dan kelebihan
   pembayaran sebesar Rp3.708.693.139,64;
3. Lima paket pekerjaan perkerasan beton semen Belanja Hibah pada Dinas PKP tidak
   sesuai spesifikasi kontrak yang mengakibatkan lebih saji Belanja Hibah dan
   kelebihan pembayaran sebesar Rp1.648.964.458,32;
4. Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan terlambat menyampaikan Laporan
   Pertanggungjawaban Belanja dan terdapat belanja yang tidak ada dokumen
   pertanggungjawaban pada lima SKPD yang mengakibatkan kekurangan kas sebesar
   Rp2.698.353.320,00;
5. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu belum memadai
   yang mengakibatkan saldo aset tetap tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya
   dan meningkatnya risiko penyalahgunaan dan kehilangan aset tetap.Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati
   Ogan Komering Ulu, antara lain agar memerintahkan:
6. Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PKP, Kepala Dinas PUPR
   untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp620.780.668,53 sesuai dengan
   ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke Kas Daerah serta
   memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp697.767.140,64 dengan
   memperhitungkan pada termin pembayaran terakhir;
7. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas PKP untuk memproses kelebihan
   pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
   menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.708.693.139,64;
8. Kepala Dinas PKP untuk memproses kelebihan pembayaran dari lima paket
   pekerjaan sebesar Rp1.648.964.458,32 sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan dengan menyetorkan ke Kas Daerah;
9. Kepala Pelaksana BPBD, Kepala DLH, dan Inspektur untuk memproses kekurangan
   kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas
   Daerah sebesar Rp2.121.013.136,00;
10. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang agar menginventarisasi 30 bidang tanah
    yang tidak diketahui keberadaannya pada Sekretariat Daerah.
    Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini. ( Redaksi )*