Astaga!!! Hasil Temuan BPK RI Pemkab Purwakarta Tahun 2020 Milyaran Rupiah.

Purwakarta, Mediacakrabuana.id

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Penetapan Tarif Pajak Air Tanah Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan
   kekurangan penetapan atas Pajak Air Tanah sebesar Rp2.351.179.183,50;
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata
   dan Kebudayaan Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan
   pembayaran sebesar Rp1.216.394.746,52, pemborosan sebesar Rp531.254.486,40, dan
   kekurangan penerimaan denda keterlambatan minimal sebesar Rp217.805.262,50;
3. Kekurangan Volume Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dua SKPD sebesar
   Rp444.930.500,00.
   Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati
   Purwakarta antara lain agar:
4. Memerintahkan Kepala Bapenda menetapkan kurang bayar Pajak Air Tanah Tahun
   2020;

Memerintahkan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
untuk menginstruksikan:

a. PPK pekerjaan Pembangunan dan Rehab Stadion Sepakbola Purnawarman oleh PT
BBPJ-PT S Pro 77, KSO memproses kelebihan pembayaran sebesar
Rp1.196.660.083,32, serta mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar
Rp217.805.262,50 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

b. PPK pekerjaan Rehabilitasi Berat Gedung KNPI oleh CV CI memproses kelebihan
pembayaran sebesar Rp19.734.663,20 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

3. Memerintahkan Sekretaris Daerah mengintruksikan PPK untuk memproses kelebihan
   pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah atas:

a. Pekerjaan Pengadaan Penataan Interior Rumah Dinas Wakil Bupati oleh CV MMM
sebesar Rp104.850.000,00;
b. Pengadaan Meubelair oleh CV UPP sebesar Rp24.800.000,00;

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor oleh CV FA sebesar
Rp21.000.000,00;

d. Pengadaan Meubelair oleh CV FA sebesar Rp144.860.000,00;

e. Pengadaan Infokus oleh CV UJ sebesar Rp43.400.000,00.

4. Menegur Kepala Dinas Sosial P3A agar mematuhi ketentuan pengadaan barang/jasa,
   dan menyetor kelebihan pembayaran Belanja Peralatan Kantor sebesar
   Rp81.148.500,00 dan Belanja Meubelair Kantor sebesar Rp24.872.000,00 ke Kas
   Daerah.
   Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini. ( Redaksi)*