“PUNCAK GUNUNG ES SENGKETA DESA PULAU PANDAN SAROLANGUN: Saat Negara Kalah oleh Alat Berat Tambang Ilegal dan Lambannya Polisi”
SAROLANGUN, JAMB. MEDIACAKRABUANA.ID
Sengketa lahan yang berujung pada pertumpahan darah di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Kamis (5/11/2026), bukan sekadar letupan konflik horizontal biasa. Di balik sabetan senjata tajam dan jerit kesakitan para korban yang nyaris merenggut nyawa, terkuak borok penegakan hukum: lambannya respons dan pembiaran sistematis oleh aparat kepolisian yang menjadi detonator utama ledakan kekerasan di tanah ulayat tersebut. Peristiwa kelam ini bermula ketika sekelompok warga berinisial N, JT, A, dan keluarganya nekat mendatangi lahan yang diklaim milik mereka untuk melakukan pengukuran. Situasi mendadak berubah menjadi medan pertempuran ketika pemilik sah lahan berinisial JD bersama keluarganya datang melakukan penolakan keras. Pasalnya, lahan seluas hampir 4 hektare itu berada di bawah perlindungan hukum tetap (inkrah). Bentrokan brutal tak terelakkan: adu jotos, sabetan senjata tajam, hingga kejar-kejaran kendaraan mengubah perkebunan warga menjadi arena tanpa hukum. Akibat kebrutalan ini, N dan JT dilarikan ke Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun. Sementara di kubu sebaliknya, JD dan R mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam, memaksa mereka dirujuk secara darurat ke RSUD Sarolangun hingga rumah sakit di Kota Jambi untuk penanganan intensif.
Polres Sarolangun sendiri telah mencatat dua Laporan Polisi, masing-masing bernomor LP/B-144/XI/2026/SPKT/Res Srl/Polda Jambi dan LP/B-145/XI/2026/SPKT/Res Srl/Polda Jambi tertanggal 5 November 2026, dengan sangkaan Pasal 262 ayat (3) tentang pengeroyokan dan Pasal 466 ayat (2) tentang penganiayaan. Namun, kertas laporan kepolisian diragukan tajamnya jika akar masalah dibiarkan mengakar. Sisi Gelap Kasus: Kuasa Hukum Bongkar “Dosa” Pembiaran dan Aktivitas PETI Kendati rilis resmi kepolisian berupaya meredam situasi, tabir gelap kasus ini dibongkar tanpa kompromi oleh Tim Penasihat Hukum korban JD. Ditemui di kediamannya, Rabu (12/11/2026), Kuasa Hukum JD, Dian Burlian, S.H., M.A. —yang dikenal luas sebagai pembela wong cilik— melontarkan kritik pedas yang menelanjangi ketidakbecaian aparat penegak hukum di tingkat lokal. Dian Burlian menegaskan dengan suara lantang bahwa kliennya adalah pemilik sah atas lahan seluas 39.280 meter persegi di Desa Pulau Pandan. Kepemilikan itu bukan kaleng-kaleng; selain mengantongi sertifikat resmi, posisinya diperkuat oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Ia menuding tragedi berdarah ini murni akibat kelalaian fatal Polres Sarolangun yang mandul dalam merespons laporan awal penyerobotan lahan yang sebelumnya telah dilimpahkan dari Polda Jambi.
”Kasus ini adalah puncak gunung es dari busuknya penanganan aparat. Laporan klien kami soal penyerobotan lahan dibiarkan mengendap dan mangkrak, hingga akhirnya pihak lawan dengan arogan berani memasukkan dua unit alat berat dan mengeruk tanah demi meraup untung dari Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI),” tegas Dian Burlian dengan nada tinggi.
Fakta Lapangan vs Alibi Murahan: “Jangan Bodohi Publik!” Menanggapi dalih picisan pihak lawan yang berkedok melakukan pembersihan lahan (steking), Dian Burlian menepisnya mentah-mentah. Ia menantang siapapun untuk membuka mata melihat kerusakan nyata di lokasi kejadian. ”Masak steking tapi tanahnya berlubang-lubang dan pasirnya diangkat-angkat dengan alat berat? Jangan bodohi publik dengan alasan sampah! Secara kasatmata di lapangan, itu jelas-jelas aktivitas PETI ilegal yang dibiarkan merajalela tanpa tersentuh hukum,” ungkapnya tajam menyayat. Berdasarkan kronologi pihak korban, JD yang mendapati alat berat merangsek masuk merusak tanah miliknya datang hanya untuk menegur, lengkap dengan sebilah parang yang lazim dibawa petani lokal ke ladang. Namun, situasi berubah menjadi upaya pembunuhan ketika pihak lawan diduga menyerang dan membacok korban terlebih dahulu. Akibatnya, tiga orang dari pihak JD mengalami luka robek menganga. Salah satu korban, Ramsi, hingga kini masih terbaring kritis di rumah sakit di Kota Jambi dalam kondisi belum sepenuhnya sadar, sementara korban dari pihak lawan mengalami luka yang jauh lebih ringan. Ultimatum Keras: “
Mati Pun Kami Siap, Asal Hak Kami Kembali!” Menutup pernyataannya, Dian Burlian melontarkan ultimatum emosional mewakili kliennya yang menuntut keadilan mutlak di tanah kelahiran mereka sendiri di Sarolangun. Pesan ini menjadi alarm keras bagi institusi kepolisian setempat. ”Kalaupun kami harus dipenjara, kami siap! Asalkan hukum ditegakkan sebenar-benarnya tanpa pandang bulu. Tanah ini adalah hak kami yang sah secara konstitusi dan pengadilan. Mati pun kami siap asal hak atas tanah ini kembali, karena ini darah daging dan hak milik kami!” pungkasnya berapi-api. Kini, bola panas berada di tangan Polres Sarolangun dan Polda Jambi. Publik mendesak agar insiden berdarah ini dijadikan momentum besar untuk menyikat tuntas jaringan mafia tanah dan cukong PETI di Sarolangun. Jika institusi penegak hukum terus bersikap lembek dan masuk angin, bukan tidak mungkin konflik berdarah jilid dua akan kembali meledak dan merenggut nyawa yang lebih banyak. (DM PIGAI)
