“DARI KONFLIK MENUJU PERDAMAIAN, KAJATI SUMUT MUHIBUDDIN SETUJUI MKR PERKARA PENGANIAYAAN YANG DIAJUKAN KEJARI SIMALUNGUN”
Simalungun, Mediacakrabuana.id
Rabu, 11 November 2026 – Komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan kembali diwujudkan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun. Usulan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun secara resmi telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.Hum., pada Rabu, 11 November 2026.
Persetujuan tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya perdamaian yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Seksi Tindak Pidana Umum pada Kamis, 29 Oktober 2026, dengan mempertemukan tersangka VN dan korban MM beserta keluarga masing-masing, tokoh masyarakat, Pangulu, Gamot, serta pihak terkait lainnya di Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun.
Dalam proses tersebut, Kejaksaan Negeri Simalungun mengedepankan dialog dan musyawarah guna memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Upaya ini menjadi bagian dari pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab tersangka, serta keharmonisan hubungan sosial di tengah masyarakat.
Perkara ini bermula pada Jumat, 27 Maret 2026, sekitar pukul 07.00 WIB, ketika korban MM sedang berbelanja sayur di halaman rumahnya yang berlokasi di Huta IV, Nagori Pematang Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Pada saat itu, tersangka VN datang menghampiri korban dan diduga melakukan penganiayaan berupa menjambak rambut serta memukul bagian kepala korban sebanyak tiga kali hingga korban terjatuh.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala, pusing, muntah, serta pembengkakan pada bagian kanan tengah kepala. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 400.7.22.1/276/2026 tanggal 6 April 2026, ditemukan tanda trauma akibat kekerasan benda tumpul.
Atas perbuatannya, tersangka disangka melanggar Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sebelumnya, proses upaya perdamaian di tingkat Kejaksaan Negeri Simalungun dilaksanakan dengan dihadiri Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Ardyansyah, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Yudhi Saputra, S.H., serta Jaksa Fasilitator Suci Farhahdilla, S.H. Seluruh rangkaian proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif.
Dengan telah disetujuinya usulan MKR oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, langkah ini menjadi wujud komitmen Kejaksaan dalam mengedepankan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, perdamaian, dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, H. Munawal Hadi, S.H., M.H., melalui jajaran Seksi Tindak Pidana Umum menyampaikan bahwa penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif merupakan salah satu upaya menghadirkan hukum yang lebih humanis, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Kejaksaan Negeri Simalungun akan terus berkomitmen menghadirkan penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan humanis, serta menjadikan hukum sebagai sarana pemulihan dan penyelesaian persoalan di tengah masyarakat.
Kejaksaan Hadir untuk Keadilan, Bukan Sekadar Pemidanaan.
( Hadi S Purba)
