“Kades Bantarjaya akan bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan provinsi Jawa Barat
Atas dugaan pembangunan saluran air yang sarat Korupsi Kolusi Nepotisme”
Kab. Bekasi || Mediacakrabuana.id
Beberapa hari ini telah berlangsung pembangunan saluran air tersier yang beralamat di kp pintu desa bantarjaya, yang di kerjakan oleh salah satu PT yang bernaung kepada negara atau kerap di sebut BUMN yaitu PT Adhikarya Persero.
Yang di mana seharusnya perusahaan perusahaan yang di rekrut oleh negara dapat memberikan contoh kepada perusahaan perusahaan swasta baik di tingkat lokal maupun nasional.
Akan tetapi pembangunan yang di garap oleh PT Adikarya Persero ini menjadi buah bibir di lingkungan kecamatan Pebayuran, khusus nya di wilayah Desa Bantarjaya, yang di mana proses pekerjaan seakan tidak ada SOP, dari mulai para pekerja yg jarang menggunakan safety, menaruh barang bangunan yg berserakan dan pemasangn baru belah (pekerjaan) asal jadi.
Hal ini di perkuat dengan pernyataan yang di sampaikan oleh kades muda yg kerap di panggil Kang Abuy” Setiap kepala desa pasti sangat berbangga ketika di wilayah nya ada pembangunan yang di mana dapat membantu kebutuhan masyrakat dalam berbagai aktivitas, akan tetapi kalaupun pembangunan tersebut berjalan baik.
Beda hal yang saat ini terjadi di wilayah saya, ada satu pembangunan saluran air yang sejajar dengan jln utama antar desa, dari awal saya ketahui adanya pembangunan yg di mana sudah ada kejanggalan yg tertulis di papan kegiatan yg memiliki kontrak kerja pada bulan Oktober 2025 dan berakhir dalam 90hari masa kerja, yang jelas jelas pekerjaan ini baru di kerjakan di awal febuari 2026,bukan hanya itu volume pekerjaan yg tidak di tuliskan bahkan nilai anggaran pun tidak di tuliskan.
Yang lebih miris cara bekerja yang di mana di kerjakan oleh perusahaan besar memiliki lebel BUMN.
Di kerjakan asal asalan seperti orang yg di kejar kejar hewan buas, bahkan beberapa hari lalau ada warga saya yang terjatuh karena barang bangunan tidak di simpan di tempat yg layak, lebih jelas di tumpuk di sepanjang jalan utama yg di gunakan masyarakat desa kami dalam menjalankan kegiatan sehari hari.
Masih lanjut kang Abuy” Dengan banyak nya kejanggalan dalam proses pekerjaan ini sy akan membuat surat aduan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) provinsi Jawa Barat dan menembuskan surat aduan informasi ini ke Bpk. Gubernur dan Kejaksaan tinggi Jawa Barat, karena menurut kacamata pengamatan saya pekerjaan ini di duga sarat KKN. Ungkap nya dengan nada yang tegas.
