Miliaran Rupiah Anggaran Bagian Umum Setda Muratara 2024-2025 Diduga Jadi Ladang Bancakan: Sewa Hotel Rp 879 Juta, Jamuan Tamu Rp 1,5 Miliar!
MURATARA, Cakrabuana.id –
Aroma dugaan penyimpangan anggaran kembali menyeruak dari jantung birokrasi Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muratara Tahun Anggaran 2024-2025.
Bagian yang seharusnya menjadi dapur pengelola kebutuhan rumah tangga pemerintah daerah ini, justru patut diduga menjadi ladang bancakan oknum dengan pola klasik: mark-up harga satuan, pembengkakan volume, dan manipulasi laporan pertanggungjawaban (SPJ).
Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dihimpun oleh tim aktivis anti korupsi Muratara menunjukkan, besarnya anggaran pada beberapa pos kegiatan dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil dan sangat rawan diselewengkan.
Totalnya mencapai miliaran rupiah bos!
Bongkar Anggaran Janggal Tahun 2024: Dari Servis Mobil Hingga Kalender Rp 200 Juta
Pada TA 2024, ada sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal dan patut dipertanyakan serta diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH):
1. Servis Kendaraan Operasional – Lintas Jaya Senilai Rp 200 Juta: Anggaran servis kendaraan operasional ini diduga ada indikasi mark-up harga serta permainan pergantian suku cadang yang tidak transparan.
2. Pakaian Olahraga TKS Bagian Umum Hampir Rp 80 Juta: Pengadaan pakaian olahraga untuk Tenaga Kontrak Sukarela (TKS) ini diduga telah terjadi manipulasi SPJ serta mark-up harga satuan pakaian yang tidak wajar.
3. Pakaian Batik Bagian Umum Lebih Dari Rp 100 Juta: Pengadaan pakaian batik dengan nilai fantastis ini dinilai tidak wajar dan melebihi harga pasaran.
4. Pakaian Dinas Harian (Aspri, TKS, dll) Lebih Dari Rp 150 Juta: Pos ini diduga telah terjadi pengelembungan harga yang signifikan dibandingkan harga pasar.
*5. Pengadaan dan Cetak Kalender 2024 Hampir Rp 200 Juta: Ini yang paling bikin publik geleng-geleng bos. Cetak kalender saja hampir Rp 200 Juta. Diduga ada penyimpangan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Kalender apa bos yang harganya Rp 200 Juta?
“Dan masih banyak item-item lain yang kami nilai perlu untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum,” tutur Aktivis Muda Muratara yang menjadi sumber Cakrabuana.id.
Lebih Fantastis di Tahun 2025: Jamuan Tamu Rp 1,5 Miliar & Sewa Hotel Rp 879 Juta
Jika di tahun 2024 sudah janggal, di Tahun Anggaran 2025 angkanya lebih fantastis dan diduga menjadi ladang empuk korupsi berjamaah. Beberapa pos anggaran yang disorot diantaranya:
– Belanja Sewa Peralatan Personal Computer Rp 144.000.000
– Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp 204.000.000
– Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp 161.250.000
– Belanja Pakaian Adat Daerah Rp 99.999.000
– Belanja Sewa Hotel Rp 879.000.000
– Belanja Bahan Cetak Rp 324.427.640
– Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp 1.550.500.000
– Belanja Bahan-Bahan Baku Rp 398.650.000
Yang paling mencolok dan menjadi pertanyaan besar publik adalah pos Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp 1,55 Miliar dan Belanja Sewa Hotel Rp 879 Juta. Jika ditotal, hanya untuk dua pos makan minum dan hotel saja sudah *Rp 2,429 Miliar atau hampir Rp 2,5 Miliar bos!*
Pertanyaan publik pun muncul: Kegiatan apa yang begitu masif di Setda Muratara hingga menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk konsumsi dan penginapan? Siapa saja pihak yang menikmati aliran dana tersebut? Sebanyak apa tamu yang dijamu hingga Rp 1,5 Miliar?
Tak hanya itu, belanja pakaian batik tradisional Rp 161 Juta dan pakaian adat daerah Rp 99 Juta juga dinilai janggal dan diduga tidak sesuai harga pasar.
Modus Klasik: Harga Dinaikkan, SPJ Dibuat Rapi
Aktivis menilai, modus yang digunakan dalam dugaan penyimpangan di Bagian Umum Setda Muratara ini diduga klasik dan terus dipelihara dari tahun ke tahun.
“Ini pola lama yang terus dipelihara bos. Belanja sewa, makanan, hotel, dan cetak itu sangat rawan dimainkan karena sulit diverifikasi secara detail oleh orang awam. Dugaan kuat ada manipulasi bukti kuitansi dan mark-up harga satuan. Harga satuan dinaikkan, volume diperbesar, lalu SPJ disusun rapi seolah-olah kegiatan berjalan sesuai prosedur,” ujar sumber dari kalangan penggiat anti korupsi Muratara.
Ia menegaskan, pos-pos seperti sewa komputer, sewa kendaraan, dan bahan cetak adalah pos abu-abu yang sangat mudah untuk digelembungkan anggarannya.
Kabag Umum Sindu dan Mantan Kabag Andrian Bungkam
Untuk menjaga prinsip keberimbangan berita, cover both side, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik, Tim Cakrabuana.id telah berupaya melakukan upaya konfirmasi kepada pihak terkait.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Sindu selaku Kepala Bagian Umum Setda Muratara saat ini dan Andrian selaku Mantan Kabag Umum sebelumnya, melalui pesan WhatsApp pada Selasa (13/10/2026).
Dalam pesan konfirmasi, tim menanyakan terkait kewajaran anggaran-anggaran janggal tersebut, mulai dari kalender Rp 200 Juta hingga jamuan tamu Rp 1,5 Miliar.
Pesan yang dikirim terlihat telah dibaca, ditandai dengan centang dua biru, namun hingga berita ini diterbitkan pada Rabu (14/10/2026) Pukul 16:30 WIB (lebih dari 1×24 jam), yang bersangkutan memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban atau klarifikasi apapun.
Sikap diam ini semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran di Bagian Umum Setda Muratara.
Aktivis Desak APH Turun Tangan
Atas temuan ini, aktivis mendesak aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Lubuklinggau maupun Polres Muratara dan Polda Sumsel, untuk segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan.
Pemeriksaan dokumen DPA, bukti SPJ, vendor penyedia barang dan jasa, serta alur pembayaran dianggap penting dan mendesak untuk membongkar dugaan permainan anggaran miliaran rupiah ini.
“Jika ini dibiarkan, maka praktik korupsi akan terus menjadi budaya di Muratara. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka mengalir. Jangan sampai Muratara hanya menjadi ladang bancakan elite,” tegas aktivis tersebut.
Kasus ini diprediksi akan terus bergulir dan berpotensi menyeret pihak lain yang terlibat dalam lingkaran pengelolaan anggaran.
Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka tabir dugaan penyimpangan anggaran di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Jika terbukti, ini bukan sekadar penyimpangan administrasi, melainkan kejahatan yang merampas hak masyarakat Muratara.
Anaz -| Biro Muratara – Cakrabuana.id
