Aktor Pemekaran BMR Menghilang, Aktivis: “Jangan Permainkan Masa Depan Rakyat!”
Jakarta — Mediacakrabuana.id
Isu pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) kembali mencuat. Namun alih-alih menunjukkan progres, publik justru dihadapkan pada tanda tanya besar: ke mana para aktor yang dulu lantang mengklaim sebagai penggerak utama perjuangan pemekaran? Aktivis BMR, Rahmat Abo’ Mokoginta, menilai hilangnya suara dan langkah mereka sebagai indikasi bahwa ada pihak-pihak yang sengaja membiarkan proses ini mandek tanpa kejelasan.
“BMR butuh kepastian, bukan slogan-slogan yang hanya indah saat dibutuhkan. Dulu banyak yang tampil mengaku panitia, tim perjuangan, bahkan tim lobi. Sekarang, entah ke mana semua itu. Jangan permainkan masa depan rakyat,” tegas Abo’.
Panitia Pemekaran Menghilang, Jejak Tim Lobi Makin Samar
Panitia pemekaran yang selama bertahun-tahun mengklaim memimpin gerakan kini tak lagi menunjukkan aktivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada rapat, laporan, maupun sikap resmi. Bahkan struktur organisasi pun tidak pernah diperbaharui, seolah perjuangan hanya sebatas simbol.
Kelompok yang sebelumnya menyebut diri “tim lobi Jakarta” juga tak menampakkan bukti apa pun terkait kerja mereka.
“Kalau memang pernah bertemu kementerian, tentu minimal ada surat audiensi atau dokumentasi resmi. Jangan sampai lobi itu hanya terjadi dalam cerita, bukan dalam kenyataan,” ujar Abo’ dengan nada menyindir.
Wali Kota dan Empat Bupati Dinilai Terlalu Sunyi
Abo’ juga menyoroti sikap para kepala daerah se-BMR—Wali Kota Kotamobagu dan empat Bupati Bolmong Raya—yang menurutnya terlalu hening dalam isu sebesar ini.
“Provinsi ini nanti bukan milik segelintir orang, tetapi untuk seluruh rakyat BMR, termasuk kepala daerah. Namun justru mereka lah yang paling minim bersuara. Tidak ada deklarasi bersama, tidak ada konsolidasi, tidak ada langkah politik yang tegas. Sikap diam seperti ini bisa menimbulkan tafsir, apakah mereka sungguh mendukung atau sekadar mengikuti arus?” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah pusat pun menilai ketidakkompakan ini sebagai tanda bahwa dukungan pemekaran BMR belum benar-benar solid.
Aktivis Desak Transparansi: “Kalau Tidak Mampu, Lebih Baik Serahkan Pada yang Mau Bekerja”
Abo’ menekankan pentingnya keterbukaan semua pihak yang mengaku terlibat dalam perjuangan pemekaran. Mereka wajib mempublikasikan:
• status dokumen,
• bukti lobi,
• progres terbaru,
• serta kendala nyata yang dihadapi.
“Kalau panitia tidak mampu bekerja, serahkan pada yang lebih siap. Kalau kepala daerah tidak ingin bicara, lebih baik jujur sejak awal. Jangan menumpang popularitas dengan isu pemekaran, sementara kerja nyatanya tidak terlihat,” kritiknya.
BMR Butuh Keberanian Politik, Bukan Seremonial Tanpa Arah
Di akhir pernyataannya, Abo’ kembali mengingatkan bahwa perjuangan pemekaran tidak boleh dijadikan panggung untuk kepentingan tertentu.
“Kami akan terus mengawasi siapa yang sungguh bekerja, dan siapa yang hanya pandai berpose saat kamera menyala. Pemekaran BMR bukan drama panitia, ini kebutuhan rakyat. Dan rakyat sudah cukup sabar melihat sepak terjang para aktor yang muncul saat ingin dipuji, lalu menghilang saat diminta pertanggungjawaban,” tutupnya.
