“Sorotan Temuan Klasifikasi Anggaran Belanja Modal TA 2024 di Prabumulih:
Prabumulih, Sumsel Mediacakrabuana.id
Kamis, 9 Oktober 2025 – Realisasi anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih menjadi fokus perhatian. Data pemeriksaan menunjukkan adanya kegiatan senilai total Rp883.518.000,00 yang diklasifikasikan sebagai Belanja Modal, padahal peruntukannya sesuai dengan kriteria Belanja Hibah.
Temuan ini merupakan bagian dari total realisasi Belanja Modal sebesar Rp251.051.778.496,09 pada dinas-dinas terkait.
Angka Rp883.518.000,00 tersebut meliputi belanja pembangunan gedung pada sekolah swasta serta pembelian Alat Kesehatan (Alkes) yang diserahkan kepada Kepolisian Resor (Polres) Kota Prabumulih.
Pemeriksaan lebih lanjut menyoroti kelengkapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebuah dokumen wajib untuk menjamin akuntabilitas penyaluran hibah:
* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Kegiatan hibah untuk sekolah swasta tercatat telah dilengkapi dengan NPHD, meskipun tanggal penandatanganannya berbeda:
* Rehabilitasi Ruang Kelas SD Muhammadiyah Prabumulih (NPHD No. 032/07/NPHD/DISDIKBUD.PBM/2025, tanggal 2 Januari 2025).
* Pembangunan Area Bermain (APE) TK Kartika II-13 Prabumulih (NPHD No. DAK.1833.a/b/NPHD/DISDIKBUD/2024, tanggal 12 November 2024).
* Dinas Kesehatan: Belanja Modal Alat Kesehatan yang telah diserahkan kepada Polres Kota Prabumulih dilaporkan belum memiliki NPHD yang melengkapi serah terima tersebut saat pemeriksaan dilakukan.
Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait klasifikasi anggaran dan kelengkapan administrasi hibah. Penyaluran hibah tanpa NPHD berpotensi menimbulkan masalah dalam pertanggungjawaban dana publik.
Awak media menekankan perlunya klarifikasi resmi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih terkait klasifikasi anggaran yang keliru dan tindak lanjut pengurusan NPHD untuk Alkes Polres.
Berita ini disajikan berdasarkan fakta data pemeriksaan untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang akurat dan berimbang mengenai penggunaan anggaran daerah.
Publisher -Red
