Pembangunan Jalan Swakelola DAU di Payuputat Disorot, Warga : Kualitas Buruk, Transparansi Dipertanyakan
PRABUMULIH – SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID
Proyek pembangunan jalan lingkungan yang dibiayai Dana Alokasi Umum (DAU) melalui sistem swakelola di Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat menuai sorotan tajam dari warga.
Alih-alih memberi manfaat, hasil pekerjaan justru menimbulkan kekecewaan. Warga menilai kualitas jalan yang baru selesai dikerjakan sangat buruk. Permukaan jalan tidak rata, mulai retak, bahkan ada bagian yang sudah terkikis meski belum lama digunakan.
“Dana sudah digelontorkan, tapi hasilnya jauh dari harapan. Jalan ini baru selesai dikerjakan, tapi kami khawatir tidak akan bertahan lama akan rusak,” ujar Ahmadi Yunata warga setempat, Senin (15/9/2025).
Dikatakannya, ketebalan cor beton pembangunan di Jalan Pemakaman Umum RT. 01 RW. 01 dan Jalan Lingkungan RW. 09 Kelurahan Payuputat yang seharusnya sesuai standar diduga jauh di bawah spesifikasi.
“Menurut temuan kami, cor ini tipis sekali, wajar kalau dikhawatirkan cepat rusak. Pemerintah harus turun cek langsung, jangan sampai anggaran besar terbuang sia-sia. Ini jelas merugikan kami sebagai masyarakat,” tegasnya.
Selain tipis, mutu cor juga disorot warga. Di beberapa titik, ketebalan cor yang tipis diduga disiasati dengan penimbunan pasir agar terlihat rata.
“Mutu cornya sangat diragukan, adanya dugaan manipulasi dalam pengerjaan. Lapisan cornya tipis, tapi diduga ditutup pasir supaya kelihatan tebal. Itu jelas akal-akalan, bukan kualitas pembangunan,” ungkapnya.
Kekecewaan warga kian memuncak lantaran proyek tersebut dinilai tidak transparan. Papan informasi yang seharusnya dipasang di lokasi pekerjaan tidak tampak jelas, sehingga masyarakat tidak mengetahui nilai anggaran maupun detail pengerjaan.
“Warga tidak tahu berapa besar dana yang digunakan dan siapa penanggung jawabnya. Ini rawan penyimpangan,” jelas warga lainnya.
Warga berharap proyek pembangunan tidak hanya sekadar formalitas menyerap anggaran, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata dan berjangka panjang.
“Praktik swakelola yang sejatinya bertujuan memberdayakan masyarakat dan mempercepat pembangunan kini justru dipertanyakan efektivitasnya,” terangnya.
Mereka mendesak pihak terkait maupun pemerintah kota untuk turun tangan melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan tersebut.
“Kami minta pemerintah jangan tutup mata. Kalau ada indikasi asal-asalan atau penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas,” pungkasnya.
Sementara itu hingga berita ini diterbitkan, Lurah Payuputat, Dian Brori, S.Sos., M.Si yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp belum memberikan jawaban.
( Red/ Tim)
