PURWAKARTA, JABAR|| MEDIACAKRABUANA.ID

KMP akan perkarakan dan buka Laporan Polisi dengan terlapor Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil II, dan KADISNAKERTRANS Purwakarta. Demikian disampaikan Zaenal kepada awak media.

Menurut Zaenal kondisi penyakit kronis menahun ini diduga karena adanya pembiaran dari kedua instansi tersebut. Pidana Kejahatan Ketenagakerjaan diduga terjadi saat dimulai operasional perusahaan-perusahaan tersebut, bahkan sudah berpuluh tahun.

Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil II seharusnya teguh berpegang pada regulasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menpan-RB 30/2022 bahwa salah satu tugas pokok fungsi Pengawas Ketenagakerjaan adalah penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

Demikian juga KADISNAKERTRANS seharusnya kokoh terhadap tupoksinya yaitu membantu Bupati di bidang Ketenagakerjaan, dalam hal ini dipatuhinya ketetapan Upah Minimun di Purwakarta.

Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil II maupun KADISNAKERTRANS sebagai Pegawai Negeri, dalam melaksanakan tupoksinya harusnya merujuk pada pasal 108 ayat (3) UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan adalah : (1) Membayar Upah dibawah Upah Minimum adalah pelanggaran Pasal 89 dan Pasal 90 Jo Pasal 185 UU 13/2003 Jo UU 11/2020. Pidana kurungan tidak lantas menghilangkan kewajiban pengusaha membayar kurang bayar kepada para karyawannya dikalikan berapa lama waktu pelanggaran tersebut. (2) Tidak membayar BPJS TK adalah pelanggaran UU 24/2011 Pasal 54 Jo Pasal 19. (3) Un-Proporsional Tenaga Pemagangan. Permenaker 6/2020 hanya membolehkan keberadaan tenaga magang sejumlah 20% dari total jumlah karyawan. Konsekuensi pelanggaran ini, maka karyawan tersebut harus dibayar upahnya sesuai ketentuan UMR dikalikan berapa lama kejadian pelanggaran ini.

Diduga baik kadisnakertrans maupun kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil II , mengetahui atas tindakan pidana ketenagakerjaan yang terjadi di pabrik-pabrik. Jawaban surat PT. Global Anugerah Setia (GAS) merupakan salah satu fakta yang ada : “Segala keterkaitan mengenai hal tersebut, Perusahaan melaporkannya kepada Disnaker Purwakarta dan kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II”.

Komunitas Madani Purwakarta (KMP) telah melaporkan dugaan tindakan pidana ketenagakerjaan yang terjadi di beberapa pabrik di Purwakarta kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil II pada tanggal 7 September 2022 dengan No.056/IX/Ekt.hkm/2022. Namun tidak mendapat atensi sebagaimana mestinya, dan tindakan pidana ketenagakerjaan tersebut masih terus terjadi.

PERTANYAAN BESARNYA adalah : Kenapa KADISNAKERTRANS dan Kepala UPTD tidak segera melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum, sebagaimana amanat Pasal 108 ayat 3 UU 8/1981? “Setiap Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindakan pidana WAJIB segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik”. ( Red)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here