Mediacakrabuana.id
Kaderisasi partai politik karbitan, jelas merupakan bagian dari cara pemaksaan yang tidak sehat, bukan saja terhadap kader politik karbitan itu sendiri, tatapi akan menjadi tontonan politik yang jorok dan mengajarkan suatu proses kaderisasi politik yang sangat buruk. Itulah sebabnya rasa ngenes yang muncul ketika ada transaksi politik — seperti jual beli partai atau semacam jual beli posisi dalam struktur partai politik — karena prosesnya jadi seperti buah yang belum cukup matang — dipaksakan supaya dapat ikut terhidang di meja perhelatan pasta demokrasi yang asal-asalan pula pelaksanaannya.
Hakekat dari pesta demokrasi dalam perhelatan Pemilu (2024), idealnya bisa dijadikan ajang ujian terhadap kematangan politik para politisi di negeri ini guna mempertaruhkan ide serta gagasan terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat. Itulah sebabnya makna dari istilah petugas partai bagi seorang Presiden dapat dipahami telah menggradasi sifat dan sikap mulia dari fungsi dan tugas seorang Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan.
Ketegangan dan kegaduhan menjelang Pemilu 2024 di Indonesia sesungguh tidak perlu terjadi bila mading-masing dapat menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak serta ambisi pribadinya. Kegelisahan Presiden Joko Widodo pada masa akhir jabatannya setelah berkuasa dua periode lamanya, sungguh tak elok terus melakukan cawe-cawe, sehingga semakin meyakinkan banyak pihak dari ambisinya untuk tetap berkuasa. Akibatnya, ambisi yang tidak terkendali ini telah menguak beragam kelemahan yang ingin mendapat jaminan keamanan dari Presiden berikutnya di Indonesia ini kelak.
Karenanya wajar, munculnya banyak pertanyaan kritis yang mempersoalkan jejak rekam dari apa yang telah dilakukan serta apa yang masih ingin dilaksanakan pada masa berikutnya. Rekam jejak dari apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dalam dua periode kekuasaannya jadi sangat mengesankan hasrat untuk terus berkuasa, seperti terungkap dari skenario dari wacana tiga periode sampai perpanjangan masa jabatan hingga memposisikan Gibran Rakabuming Raka — dengan berbagai cara — agar lolos menjadi Cawapres pada Pemilu 2024. Akibat buruknya, cercaan terhadap keluarga dan pembusukan terhadap MK jadi terlanjur menjadi malapetaka dalam sejarah konstitusi negeri kita.
Pada dasarnya dalam prahara politik yang tidak sehat ini telah meruntuhkan bangunan demokrasi di Indonesia. Dalam gambaran yang dilukiskan oleh Dr. Zainal Arifin Muchtar, mirip dengan tragedi “Rubuhnya Surat Kami” yang ditulis A.A Nafis. Jadi begitulah “Rubuhnya Mahkamah Konstitusi Kami”, kata Ketua Departemen Hukum Tata Negara FH . UGM yang dia ambil dari pengantar buku “Skandal Mahkamah Keluarga : Eksaminasi Publik Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
Sementara tangisan Sastrawan Goenawan Moehammad sebagai pendukung Joko Widodo yang gigih, mengungkapkan kesedihannya, betapa ngerinya kelak negeri ini untuk anak cucu kita. Karena itu, semacam upaya menebus rasa bersalahnya di masa lalu itu, mantan jurnalis yang sukses mendirikan Majalah paling bergengsi di Indonesia ini, merasa perlu melakukan semacam tobat nasuha, setidaknya agar tidak menjadi beban pada masa tua bagi anak dan cucunya.
Tobat nasuha itu, kata guru saya di surau dahulu adalah kesadaran terhadap kesalahan masa lalu yang perlu dimintakan pengampunan agar tidak menjadi beban atau dosa yang terus berkelanjutan. Apalagi kelak akan ditanggung oleh anak dan cucu maupun generasi berikutnya.
Banten, 5 November 2023
