Muara Enim Mediacakrabuana.id

Denda keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan pada 22 paket Pekerjaan
Belum Disetor ke kasda sebesar
Rp5.296.614.571,00
BPK merekomendasikan kepada
Bupati Muara Enim agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim agar:


a. meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya
Bupati Muara Enim akan memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim agar:


a. meningkatkan pengawasan dan
pengendalian atas pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya; Surat Bupati kepada Kepala Dinas PUPR dan kepala Dinas Perkim yang berisi perintah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya menginstruksikan PPK terkait untuk
memproses potensi kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar
Rp5.201.758.721,00 dengan rincian sebagai berikut:


1) Dinas PUPR sebesar Rp5.201.370.785,00 terdiri dari;
a) CV DKa sebesar Rp402.166.320,00;
b) CV DPJ sebesar Rp21.965.820,00;
c) CV SnC sebesar Rp146.757.600,00;
d) PT MSG sebesar Rp148.904.050,00;
b. menginstruksikan PPK terkait untuk memproses potensi kekurangan penerimaan atas
denda keterlambatan sebesar Rp5.201.758.721,00 dengan rincian sebagai berikut:


1) Dinas PUPR sebesar Rp5.201.370.785,00 terdiri dari;
a) CV DKa sebesar Rp402.166.320,00;
b) CV DPJ sebesar Rp21.965.820,00;
c) CV SnC sebesar Rp146.757.600,00;
d) PT MSG sebesar Rp148.904.050,00;

  1. Surat Bupati kepada Kepala Dinas PUPR dan
    Kepala Dinas Perkim yang berisi perintah
    untuk menginstruksikan PPK terkait untuk memproses potensi kekurangan penerimaan
    atas denda keterlambatan dengan jumlah total sebesar Rp5.201.758.721,00; dan
  2. Bukti Setor (STS) dengan jumlah total sebesar
    Rp5.201.758.721,00 yang sudah diverifikasi kebenarannya oleh inspektorat. ( Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here