Pemkab Purwakarta Diduga Korupsi Berjemaah Digagalkan BPK.

Purwakarta, Mediacakrabuana.id

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai
berikut.

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Sebesar
   Rp24.789.338.878,00 pada 19 Perangkat Daerah;
2. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
   Kegiatan Melebihi Ketentuan Tarif yang Berlaku Sebesar Rp701.527.500,00 pada
   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Rekonsiliasi Tagihan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Belum
   Optimal Sehingga Terdapat Potensi Kelebihan Pembayaran Tagihan Peserta Pekerja
   Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Sebesar Rp666.376.200,00 pada Dinas
   Kesehatan;
4. Proses Pemilihan Penyedia Barang Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis
   Kurikulum 2013 untuk SD Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Terdapat Ketidakwajaran
   Harga Sebesar Rp1.113.249.918,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati
Purwakarta antara lain agar menginstruksikan:

1. TAPD untuk lebih cermat dalam mengevaluasi RKA Perangkat Daerah dan
   memverifikasi usulan anggaran belanja daerah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meningkatkan pengawasan dan
   pengendalian terhadap usulan besaran honorarium kegiatan dan memerintahkan PPK
   untuk memproses kelebihan honorarium sebesar Rp701.527.500,00 sesuai ketentuan
   yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah;
3. Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk
   melakukan rekonsiliasi ulang atas data tagihan iuran PBPU dan BP Tahun 2021 dengan
   melakukan pemadanan data peserta PBPU dan BP dengan data kependudukan yang
   dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hasilnya digunakan
   sebagai dasar perhitungan kompensasi kelebihan/kekurangan pembayaran pada tagihan
   berikutnya;
4. Kepala Dinas Pendidikan memberikan teguran tertulis kepada Kepala Bidang Bina
   Sarana dan Prasarana selaku PPK atas ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas dan
   tanggung jawabnya;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menginventarisasi aset tetap yang tidak
   diketahui keberadaannya dan apabila tidak ditemukan, telusuri penyebabnya dan
   dilakukan proses Tuntuan Ganti Rugi kepada penanggung jawabnya.
   Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini. ( Redaksi)