Depok Mediacakrabuana.id

Dua orang warga RT 01 RW 10 kelurahan Meruyung Kecamatan Limo, Saini dan Suryadi menggugat Lurah Meruyung, Yuyun Purwana, ke Pengadilan Negeri Depok, Senin 20/3-2023 kemarin.
Mereka ditemui Saini dan Suryadi saat selesai mendaftarkan gugatan.di Pengadilan Negeri Depok.”Pada dasarnya gugatan ini kami lakukan karena Saini dan Suryadi merasa dirugikan oleh kebijakan Lurah Meruyung.

Saini dan Suryadi menjelaskan, dasar gugatan mereka terhadap lurah Meruyung kecamatan Limo kota Depok karena dianggap menghalangi niat mereka untuk membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan girik yang mereka miliki di atas tanah dan bangunan yang mereka sudah tempati selama puluhan tahun.
Dikatakan mereka, Yuyun selaku lurah selalu menolak menandatangani Surat Riwayat Tanah dan Sporadik sebagai salah satu syarat pembuatan Sertifikat hak milik di kantor Badan Pertanahan Nasional kota Depok.
Sainih meriwayatkan, ia dan Suryadi beberapa kali mengajukan permohonan ke Lurah Yuyun untuk meminta surat riwayat tanah dan surat sporadik, namun Yuyun mengatakan tidak bisa karena harus ditandatangani ketua RW 10 Nurani terlebih dahulu. Dan girik mereka dianggap tidak sah karena yang berlaku adalah SK KINAG.
” Karena berulang kali kami di tolak kami terpaksa menggugat lurah dan ketua RW 06 Nurani, soalnya surat Girik kami sah dan tercatat di kelurahan Meruyung tapi tetap tidak diakui dan dipaksa harus pakai SK KINAG,” jelasnya.
Kami membeli tanah tersebut dari ahli waris Asenih yakni Hasan Basri dalam bentuk Girik dan tercatat di buku C kelurahan Meruyung.
Dulunya girik ini memang Sk Kinag lalu di beli oleh alamarhum pak Asenih dan dirubah menjadi girik, jadi menurut hukum sah, apalagi giriknya tercatat di kelurahan kok sekarang kami dipaksa harus pakai SK KINAG lagi, aneh sekali kebijakan lurah dan RW,”10 tegasnya Suryadi.
Sayangnya Lurah Meruyung , Yuyun Purwarna saat dikonfirmasi masalah ini justru terkesan enggan menjelaskan secara rinci alasan penolakan dirinya dan melemparkan masalah ini ke ketua RW 10 Nurani
Silahkan tanya pak RW 10 Nurani ya, itu jawabannya melalui telpon dan Whatssapp kepada awak media.
Lain halnya dengan ketua RW 10 yang menjelaskan bahwa tanah yang di miliki Sainih dan Suryadi dasarnya adalah SK Kinag atau tanah negara yang dibagikan ke penggarap.
” Silahkan di gugat, saya siap karena saya tidak akan tanda tangan permohonan mereka, karena tanah ini berdasarkan SK KINAG bukan girik milik Asenih, itu tidak berlaku, jelas Nurani.
Praktisi Hukum DR.Tardip Panggaburan mengatakan bahwa Lurah Meruyung Yuyun Wardana di duga telah melanggar UU no 51 tahun 1960 pasal 385 KUHP tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
Terdapat pada pasal 2 dan 6 dengan adanya aturan ini, ada unsur yang harus di penuhi yaitu : adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan yang artinya, kurang lebih sebagai pemuatan seseorang yang menjual atau menukarkan tanah yang bukan haknya, lahan yang bukan haknya dan tanpa izin kepada yang tidak berhak,maka bisa kenakan sanksi hukum pinjarah maksimal 2 tahun lamanya.( zis/ Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here