“Darurat Kedaulatan Agraria: Berdasarkan Fakta Dokumen Negara, PT AGM Diduga Jarah Tanah Rakyat, Institusi Pusat Didesak Segera Bertindak!”

Hulu Sungai Selatan – Mediacakrabuana.id

11 Mei 2026- Sebuah skandal besar terkait dugaan penyerobotan lahan oleh korporasi pertambangan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mencuat ke publik melalui temuan fakta dokumen pertanahan. Aliansi masyarakat mendesak Presiden RI, KPK, BPK, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk segera menindak tegas dugaan praktik mafia tanah yang diduga berlindung di bawah payung konsesi pertambangan resmi. Berdasarkan data yang ada, proses hukum di tingkat lokal dilaporkan sempat mengalami penundaan selama kurang lebih tiga bulan tanpa alasan yang memadai, sehingga diperlukan intervensi dari instansi pusat di Jakarta.

Berdasarkan dokumen Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan secara resmi oleh Kantor Pertanahan, lahan di Desa Kaliring (SHM 00695 atas nama Normah) seluas 7.698 meter persegi dan di Desa Madang (SHM 01267 atas nama Rusna Yuda) seluas 7.407 meter persegi secara hukum adalah milik sah warga dan belum pernah melalui proses peralihan hak. Namun, dokumen Peta Situasi Lahan menunjukkan fakta bahwa kedua lahan tersebut telah berada dalam jangkauan aktivitas operasional tambang PT AGM. Dalam peta tersebut, area dimaksud bahkan ditandai sebagai lahan yang belum dibebaskan, namun diduga tetap dikeruk hasil buminya.

Ini bukan sekadar sengketa, ini adalah dugaan perampokan kedaulatan warga yang terlihat jelas melalui perbandingan data dokumen negara dengan aktivitas di lokasi, ungkap seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya demi keamanan.

Mengacu pada dokumen yang tersedia, muncul pertanyaan mendasar mengapa otoritas pemerintah setempat terkesan membiarkan aktivitas ini berjalan tanpa izin pemilik sah. Terdapat indikasi adanya kegagalan verifikasi status tanah oleh Pemerintah Kabupaten dan Kantor Pertanahan (BPN) sebelum memberikan ruang bagi aktivitas korporasi. Bungkamnya instansi terkait di daerah memicu dugaan adanya mata rantai kepentingan atau kolusi yang bertujuan menguntungkan kelompok tertentu dengan mengorbankan hak konstitusional rakyat.

Aktivitas pengerukan sumber daya alam di atas lahan yang secara dokumen belum beralih haknya memicu kekhawatiran mengenai transparansi laporan royalti dan pajak negara. Muncul dugaan kuat bahwa hasil dari pemanfaatan lahan tanpa izin tersebut mengalir ke kantong-kantong pribadi atau golongan tertentu guna memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peran PPATK untuk menelusuri dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan para pemangku kebijakan yang sengaja mendiamkan pelanggaran hukum ini.

Mempertimbangkan risiko hambatan di tingkat daerah, masyarakat menuntut langkah strategis dari pusat:

1. Kepada Presiden RI: Menginstruksikan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh izin operasional PT AGM yang diduga menabrak hak kepemilikan warga berdasarkan SHM sah.

2. Kepada KPK dan BPK: Menelusuri potensi kerugian negara serta dugaan gratifikasi di balik penerbitan rekomendasi operasional di atas lahan rakyat tanpa prosedur pembebasan yang benar.

3. Kepada Jaksa Agung dan Kapolri: Mengambil alih penanganan perkara ke tingkat Jakarta untuk menjamin objektivitas dan memutus intervensi oknum pelindung mafia tanah di daerah.

Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi manajemen PT AGM, jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kantor Pertanahan setempat untuk memberikan penjelasan resmi terkait fakta dokumen yang telah dipaparkan.

Hukum tidak boleh menjadi barang dagangan. Jika institusi pusat tetap berdiam diri terhadap fakta-fakta dokumen ini, maka kepastian hukum pertanahan di Indonesia berada dalam kondisi terancam.

URGENSI :
# Presiden Republik Indonesia
# Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
# Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
# Jaksa Agung Republik Indonesia
# Kapolri (Up. Kabareskrim & Kadiv Propam)
# Menteri ATR/BPN
# Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
# Ketua Komisi III dan Komisi VII DPR RI
# Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
# Komnas HAM

Publisher -Red

“Periksa Dan Audit..!!! Tindak Tegas Oknum Kepsek SMP N 1 Muara Rupit Diduga Lakukan Korupsi Dana Bos”

..Muara Rupit || Mediacakrabuana.id

“Dampak korupsi pada dana BOS tidak terhenti pada kerugian materiil saja. Efek paling merusak adalah pada generasi muda yang harusnya mendapatkan pendidikan layak dan berkualitas,”

Korupsi di sektor pendidikan telah lama menjadi sorotan karena dampaknya yang luas, tetapi masih juga terasa mengejutkan setiap kali terungkap.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dirancang untuk membiayai kebutuhan operasional harian sekolah di seluruh Indonesia, sering kali disalahgunakan.

Salah satunya d Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, oknum M saat masih menjabat di SMP Negeri 1 Muara Rupit Muratara, ada dugaan kuat.

Praktik koruptif ini tak hanya menimbulkan kerugian finansial besar bagi negara, tetapi juga memperparah ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas.

Lebih dari itu, dampak korupsi pada dana BOS tidak terhenti pada kerugian materiil saja. Efek paling merusak adalah pada generasi muda yang harusnya mendapatkan pendidikan layak dan berkualitas.

Karena praktik koruptif, banyak sekolah di daerah terpencil atau kurang mampu tidak menerima dana yang cukup untuk menjalankan program-program pendidikannya secara efektif.

Hal ini secara langsung mengancam hak dasar setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ironisnya, meskipun masalah ini sudah lama diketahui, solusi yang efektif dan tindakan tegas dari pihak berwenang masih sering kali terhambat birokrasi dan kepentingan politik.

Realitas kelam di balik pengelolaan dana BOS Data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat dugaan adanya temuan mengkhawatirkan.

Dana bos Tahap 1 dan 2 tahun 2025
SMAN 1 Pulau Panggung, jumlah siswa 668.

Rincian Pemakaian :

1. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Rp. 34.122.200
2.Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Asemen Pembelajaran dan Betmain Rp. 320.832.700
3. Pelaksanaan Adminitrasi Kegiatan Satuan Pendidik Rp. 124.575.000
4. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Pendidik Rp. 0.
5. Langganan dan dan Layanan Rp. 5. 400.000.
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rp. 87.025.000
7. Menyediakan alat Multimed Pembelajaran Rp. 26.973.000.
8. Pembayaran Kehormatan Rp. 87.4p0.000.

Penggelembungan biaya menjadi salah satu masalah utama, di mana sekolah-sekolah tertentu melaporkan pengeluaran yang jauh lebih tinggi dari biaya sesungguhnya untuk memperkaya pihak tertentu.

Selain itu, nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa sering kali terjadi, di mana kontrak-kontrak diberikan kepada kerabat atau kenalan tanpa melalui proses tender yang adil. Pemotongan dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan sekolah, seperti pembelian buku dan alat pendidikan, juga sering dilaporkan.

Selain itu, korupsi dalam pengelolaan dana BOS juga menimbulkan efek domino yang memperburuk citra institusi pendidikan di mata masyarakat.

Kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan merosot ketika mereka melihat bagaimana dana yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendidikan malah dijadikan ladang korupsi.

Pengawasan harus melibatkan pihak internal sekolah maupun eksternal, dengan tiap transaksi keuangan didokumentasikan secara mendetail dan transparan.

Penggunaan sistem laporan keuangan berbasis daring yang mudah diakses oleh publik, seperti orangtua dan masyarakat luas, dapat memfasilitasi pemantauan yang lebih efektif dan meminimalkan ruang untuk penyalahgunaan dana.

Selanjutnya, pentingnya audit independen secara berkala tidak bisa diabaikan. Auditor eksternal yang netral dapat melakukan evaluasi objektif terhadap penggunaan dana BOS, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku.

Pengenaan sanksi berat bagi yang terbukti bersalah, termasuk pemecatan dan proses hukum yang transparan, esensial untuk menanamkan efek jera dan memastikan integritas pendanaan pendidikan di masa mendatang.

Pemberantasan korupsi dalam pengelolaan dana BOS tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat, khususnya orangtua siswa, juga harus aktif berpartisipasi mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah.

Sementara itu, LBH Ali Mudrikin.S.H.M.H mengambil sikap perihal ada dugaan korupsi yang tersarang di SMP Negeri 1 Muara Rupit Muratara ketika M masih menjabat.

Tim segera melaporkan oknum Kepsek M diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana bos tahun 2024.

Tim redaksi bersama LBH Ali Mudrikin, S.H., M.H meminta Kepada Dinas Pendidikan Muratara dan Inspektorat agar segera audit semua dana bos saat M menjabat di SMPN 1 Muara Rupit.

Bila terbukti M telah melakukan korupsi, berharap tindak tegas dan pencopotan PNS-nya hingga jabatan kepala sekolahnya. Hingga berita ini ditayangkan, Oknum Kepsek M belum bisa dihubungi. (Red)

“Pungutan Biaya Pendaftaran Calon BPD Adalah Pungutan Liar, Sekjen JAMPIDKOR Indonesia. Angkat Bicara.”

‎
‎Bekasi- Mediacakrabuana.id

-Terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan panitia penyelenggara pemilihan calon BPD di desa Karangbahagia Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi, Menurut Sekretaris Jenderal Jampidkor Indonesia, Trie Dedi SH, berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, tidak ada ketentuan yang membolehkan panitia pengisian BPD memungut biaya pendaftaran atau administrasi dari calon anggota.
‎
‎”Tugas panitia hanya meliputi penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon. Seluruh biaya operasional kegiatan sudah dianggarkan melalui APBDes; panitia hanya menyusun rencana anggaran yang disetujui pemerintah desa, tidak boleh menarik biaya dari peserta,” ujarnya kepada jurnal investigasi, Rabu (09/05/2026).
‎
‎Lebih lanjut Tri Dedi menjelaskan. Syarat menjadi anggota BPD yang diatur dalam peraturan hanya meliputi usia minimal 20 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya SMP, berdomisili di desa, tidak sedang menjabat perangkat desa, serta persyaratan administratif lain. Tidak ada kewajiban membayar biaya apa pun.
‎
‎”Jika ada panitia yang meminta uang pendaftaran, hal itu tergolong pungutan liar dan melanggar hukum. Pelaku bisa dikenakan UU Tipikor Pasal 12 huruf e. Masyarakat yang menemukan hal serupa dapat melaporkan ke camat atau inspektorat Kabupaten,” Pungkasnya.
‎
‎( red ).
‎
‎

Pungutan Biaya Pendaftaran Calon BPD Adalah “Pungutan Liar, Sekjen JAMPIDKOR Indonesia. Angkat Bicara.”

‎
‎Bekasi- Mediacakrabuana.id

Terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan panitia penyelenggara pemilihan calon BPD di desa Karangbahagia Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi, Menurut Sekretaris Jenderal Jampidkor Indonesia, Trie Dedi SH, berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, tidak ada ketentuan yang membolehkan panitia pengisian BPD memungut biaya pendaftaran atau administrasi dari calon anggota.
‎
‎”Tugas panitia hanya meliputi penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon. Seluruh biaya operasional kegiatan sudah dianggarkan melalui APBDes; panitia hanya menyusun rencana anggaran yang disetujui pemerintah desa, tidak boleh menarik biaya dari peserta,” ujarnya kepada jurnal investigasi, Rabu (09/05/2026).
‎
‎Lebih lanjut Tri Dedi menjelaskan. Syarat menjadi anggota BPD yang diatur dalam peraturan hanya meliputi usia minimal 20 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya SMP, berdomisili di desa, tidak sedang menjabat perangkat desa, serta persyaratan administratif lain. Tidak ada kewajiban membayar biaya apa pun.
‎
‎”Jika ada panitia yang meminta uang pendaftaran, hal itu tergolong pungutan liar dan melanggar hukum. Pelaku bisa dikenakan UU Tipikor Pasal 12 huruf e. Masyarakat yang menemukan hal serupa dapat melaporkan ke camat atau inspektorat Kabupaten,” Pungkasnya.
‎
‎( red ).
‎
‎

“Patahkan Isu “Kabur” ke Malaysia, Kades Sinama Nenek Kembali Ngantor dan Bongkar Fakta Sebenarnya”

Kampar – Mediacakrabuana.id

Kepala Desa Sinama Nenek, H. Abdoel Rachman Chan, memberikan tamparan keras terhadap pemberitaan spekulatif yang menuding dirinya melarikan diri ke Malaysia untuk menghindari proses hukum di Polda Riau. Narasi “pelarian” tersebut dipatahkan dengan bukti kehadiran fisik Rachman di kantor desa untuk melayani masyarakat.
Pemberitaan liar yang beredar sebelumnya menuding Rachman sengaja menghilang di tengah penyelidikan dugaan sengketa lahan BUMN. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang.

Keberadaan Rachman Chan di Malaysia pada tanggal 3 hingga 7 Mei 2026 ternyata bukan dalam rangka sembunyi dari panggilan aparat, melainkan menghadiri agenda profesional.

“Uwak (saya) pergi ke Malaysia untuk mengikuti study Management dan Bisnis. Jadi bukan kabur sebagaimana yang dinarasikan secara liar,” ungkap Rachman dalam keterangannya sambil menunjukkan bukti dokumentasi kegiatan yang sah di negara tetangga tersebut.

Ketajaman tudingan yang menyebut Rachman melarikan diri runtuh seketika saat ia diketahui telah berada di Pekanbaru sejak 8 Mei 2026. Alih-alih bersembunyi, Rachman langsung terjun ke masyarakat untuk menjalankan tugas kedinasannya.

Pada tanggal yang sama, Rachman terpantau aktif memimpin kegiatan Sosialisasi Ramah Lingkungan yang diselenggarakan oleh PT Subur Arum Makmur di Kantor Desa Sinama Nenek. Kehadiran ini menjadi bukti konkret bahwa tidak ada upaya penghindaran hukum maupun status “buron” seperti yang digiring oleh opini di media sosial dan media daring tertentu.

Munculnya narasi yang tidak terverifikasi ini disayangkan karena berpotensi menciptakan kegaduhan publik, khususnya bagi warga Kecamatan Tapung Hulu. Penyajian informasi yang hanya bersandar pada “kabar burung” di lingkungan penegak hukum tanpa adanya konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan dinilai sebagai produk informasi yang menyesatkan dan merugikan nama baik secara personal maupun institusi desa.

Kini, dengan kembalinya H. Abdoel Rachman Chan menjalankan roda pemerintahan desa secara normal, simpang siur mengenai pelarian dirinya resmi berakhir. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pemberitaan yang tidak memiliki landasan fakta yang kuat.

Sumber : Insan Pers Keadilan

“Pemkab Musi Rawas Utara
Anggaran Bos Diduga Di Maling Oknum Pejabat Bangsat”

Kab Musi Rawas Utara || Mediacakrabuana.id

.Ali Sopyan Wakil Ketua umum IWO Indonesia dan Kepala Divisi Investigasi Tim Gabungan media Pemburu Fakta mendesak Kejati Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti dan periksa pejabat yg diduga maling Dana BOS Di pemerintah Kab Musi Rawas Utara
di Provinsi Sumatera Selatan dari hasil rekomendasi temuan BPK tersebut, Tegas Ali Sopyan. Sabtu 9 Mei 2026

“Realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolah pada Empat Sekolah Tidak
Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap
Kabupaten Musi Rawas Utara menganggarkan Belanja Barang dan Jasa BOS
TA 2024 sebesar Rp27.916.833.801,33 dan telah direalisasikan sebesar
Rp27.815.901.606,00 atau 99,64% dari anggaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ)
dana BOS secara uji petik pada empat sekolah negeri pada Kabupaten Musi Rawas
Utara diketahui terdapat belanja BOS yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran
yang sah dan lengkap sebesar Rp31.731.000,00, dengan rincian berikut.Atas kondisi tersebut Bendahara BOS masing-masing sekolah mengakui
terdapat kekurangan bukti pengeluaran pada LPJ dana BOS dan bersedia untuk
melakukan penyetoran ke Kas Daerah.
Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan
Pendidikan Dasar dan Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada
Dinas Pendidikan selaku Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan (Tim Pembinaan) diperoleh informasi bahwa pada
saat monitoring Tim Pembinaan menemukan banyak LPJ dana BOS yang tidak
disertai dengan bukti belanja yang lengkap. Tim Pembinaan telah menyampaikan
secara lisan kepada pihak sekolah untuk melengkapi bukti belanja dalam LPJ dana
BOS tersebut.
Atas belanja yang tidak ada bukti pertanggungjawaban sebesar
Rp31.731.000,00 tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah tanggal 7 s.d 14
Mei 2025 sebesar Rp28.460.000,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum
ditindaklanjuti pada SMPN 7 Bingin Teluk sebesar Rp3.271.000,00.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Lampiran II Teknis Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Huruf B Tahapan Pelaksanaanendidikan.
Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja BOS
sebesar Rp3.271.000,00.
Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan selaku
Koordinator/Ketua Tim Pelaksana dan Pengawasan BOS tidak memantau
kembali hasil monitoring pelaporan dana BOS sesuai dengan ketentuan; dan
b. Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP terkait tidak mempertanggungjawabkan
penggunaan dana BOS sesuai petunjuk teknis dana BOS.
Atas permasalahan tersebut Bupati Musi Rawas Utara menyatakan sependapat
dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.
BPK merekomendasikan Bupati Musi Rawas Utara agar memerintahkan
Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan:
a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar selaku Koordinator/Ketua Tim
Pelaksana dan Pengawasan BOS melakukan pemantauan hasil monitoring
pelaporan dana BOS sesuai dengan ketentuan; dan
b. Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP SMPN 7 Bingin Teluk untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS sebesar Rp3.271.000,00
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas
Daerah.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya …..!!!

( Redaksi)

“DANA HIBAH BANTUA BOS. KAB.MUSI RAWAS UTARA SUMSEL, DIDUGA DIBUAT BANCAKAN OKNUM PEJABAT BANGSAT”

KAB.MUSI RAWAS UTARA SUMSEL, || MEDIACAKRABUANA.ID

Team V Pemburu Fakta Rajawali menemui data Dana hibah bantuan Bos. Kab Musi Rawas Utara Sumsel.
Pasalnya Penganggaran Hibah Bantuan Operasional Sekolah Swasta pada Dinas
Pendidikan Dianggarkan pada Belanja Belanja Barang dan Jasa serta
Belanja Modal
LRA Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024
melaporkan realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar
Rp27.815.901.606,00 atau 99,64% dari anggaran sebesar Rp27.916.833.801,33.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap rincian belanja BOS diketahui terdapat
realisasi BOS untuk sekolah swasta sebesar Rp817.650.000,00 yang terdiri dari
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp679.668.000,00, Belanja Modal Peralatan
dan Mesin sebesar Rp55.046.000,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
sebesar Rp82.936.000,00.
Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen penganggaran dana BOS
menunjukkan penganggaran Belanja BOS kepada sekolah swasta tersebut
dianggarkan tidak terpisah dengan penganggaran dana BOS reguler untuk
sekolah negeri pada pos Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
Penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar(satdikdas) swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat, seharusnya
diklasifikasikan sebagai Belanja Hibah.
b. Kegiatan yang Memiliki Substansi Hibah pada Tiga SKPD Dianggarkan
pada Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal
Pemeriksaan atas dokumen penganggaran dan realisasi atas Belanja Modal
dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, dan Dinas Pemuda
dan Olahraga menunjukkan terdapat anggaran Belanja Barang dan Jasa yang
seharusnya dianggarkan pada Belanja Hibah sebesar Rp4.785.291.500,00 dan
terdapat anggaran Belanja Modal yang seharusnya dianggarkan pada Belanja
Hibah sebesar Rp4.125.801.989,00. Rincian pada Lampiran 1a.
c. Kegiatan yang Memiliki Substansi Belanja Barang dan Jasa pada Sembilan
SKPD dianggarkan pada Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap
dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan Tanah,
Gedung dan Bangunan, Peralatan, dan Aset Aset Tak Berwujud. Berdasarkan
definisi tersebut, belanja yang tidak menambah nilai aset seharusnya tidak
dianggarkan pada Belanja Modal.
Hasil penelusuran ke dokumen realisasi belanja berupa bukti
pertanggungjawaban belanja dan Register SP2D pada Sekretariat Daerah, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan
Informatika, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah menunjukkan terdapat kegiatan yang dianggarkan pada Belanja
Modal akan tetapi tidak menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp15.382.303.829,00. Rincian pada Lampiran 1.b. Kegiatan tersebut antara lain
berupa belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat, alat-alat dapur,
kabel, aksesoris alat kesehatan, backdrop, kegiatan normalisasi sungai, belanja
pengadaan Bina Keluarga Balita stunting KIT yang akan diserahkan kepada
masyarakat, dan kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi yang paket pekerjaan
fisiknya belum dilaksanakan pada tahun berkenaan.
d. Kegiatan yang Menambah Nilai Aset pada Enam SKPD Dianggarkan pada
Belanja Barang dan Jasa
Hasil penelusuran ke dokumen realisasi belanja berupa bukti
pertanggungjawaban belanja dan Register SP2D pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas
Perhubungan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Pendidikan, dan Dinas
Pemuda dan Olahraga menunjukkan terdapat kegiatan yang dianggarkan pada
Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal sebesar
Rp1.989.604.600,00. Rincian pada Lampiran 1.c.
Kegiatan tersebut antara lain merupakan kegiatan yang menambah nilai aset
seperti pembelian peralatan yang nilainya melebihi batas kapitalisasi,

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi….!!!

( Tunggu Berita Selanjutnya )