“DIDUGA PEJABAT PENJAHAT PEMBORONG PEMBOHONG PEMKAB MUARA ENIM KEBOBOLAN ANGGARAN”

.Muara Enim Sumsel Mediacakrabuana.id

ALI SOPYAN menyoroti adanya anggaran proyek PUPR Kab. Muara Enim amburadul
Sudah wajar jika dikatan pejabat penjahat pemborong pembohong Pasalnya
Ketidaksesuaian Spesifikasi Kontrak atas 21 Paket Pekerjaan Belanja Modal
JJI pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemkab Muara Enim pada Tahun 2024 menganggarkan Belanja Modal
Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) sebesar Rp 850. 855.615.359 dan telah
direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar
Rp786.229.627.683,74 atau 92,40% dari anggaran. Realisasi tersebut antara lain
untuk Dinas PUPR sebesar Rp 696 .195. 564286,00.
LHP atas Belanja Daerah Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Muara
Enim Nomor 14/LHP/XVIII.PLG/01/2025 tanggal 15 Januari 2025, BPK
mengungkapkan permasalahan Ketidaksesuaian Spesifikasi Kontrak atas 13 Paket
Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas PUPR sebesar
Rp3.194.452.899,46. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati
Muara Enim agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan
pembayaran kepada penyedia sebesar Rp3.194.452.899,46 sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.
Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024, telah dilakukan pemeriksaan atas Belanja Modal JJI atas 23 paket
pekerjaaan sebesar Rp20.148.514.962,38. Berdasarkan hasil reviu dokumen
kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik yang dilaksanakan
bersama PPK, Penyedia, dan Pengawas Lapangan, serta didampingi oleh
Inspektorat Pemerintah Kabupaten Muara Enim diketahui bahwa terdapat sembilan
paket pekerjaan JJI tidak dilakukan uji kualitas baik sebelum maupun setelah
penghamparan. Atas hal ini, PPK tidak dapat memastikan mutu yang terpasang di
lapangan telah sesuai dengan kontrak. PPK hanya dengan mendapatkan laporan
kondisi lapangan dari pengawas dan pelaksana. Hal ini dikarenakan metode
pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana.
Sehubungan dengan hal di atas, untuk melaksanakan pengujian kualitas
pekerjaan JJI, benda uji yang telah di-core menggunakan core drill diberi penanda
dan kode benda uji untuk disimpan dan diantar ke laboratorium. Pengujian kualitas
kuat tekan beton dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yaitu Universitas Bandar
Lampung (UBL). Berdasarkan hasil pengujian kualitas pekerjaan di laboratorium
diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar
Rp2.463.039.603,15 dengan uraian sebagai berikut.
a. Kurang Kualitas atas Delapan Paket Pekerjaan Beton Sebesar
Rp723.830.355,54
Atas pekerjaan beton yang dilakukan uji kualitas, telah dilakukan pemeriksaan
fisik bersama PPK, Penyedia, dan Pengawas Lapangan serta didampingi oleh
Inspektorat Kabupaten Muara Enim. Pada kontrak pekerjaan beton
direncanakan mutu K-250 kg/cm² setara dengan kuat tekan sebesar (f’c) 20
MPa setara dengan kuat tarik lentur (f’s) 3,35 Mpa. Namun, berdasarkan
laporan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Pengujian Teknik
Sipil Universitas Bandar Lampung Nomor 0327/LABTEK-
UBL/BPK/IV/2025 tanggal 14 April 2025 diketahui bahwa mutu beton yang
dihasilkan tidak memenuhi mutu rencana.Selanjutnya, sesuai dengan Seksi 5.3.10.1).b) Spesifikasi Umum Bina Marga
(Rev 2), atas ketidaksesuaian mutu pekerjaan tersebut maka terdapat koreksi
faktor pembayaran berupa persentase penurunan harga satuan pekerjaan yaitu
Beton minimum yang disyaratkan dapat diterima dengan harga Satuan
dikalikan Faktor Pembayaran sebesar 100% – 4% x penurunan setiap 0,1 MPa
kuat lentur. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian spesifikasi kontrak
sebesar Rp723.830.355,54 dengan rincian pada Lampiran 5.
b. Kurang Kepadatan atas 13 Paket Pekerjaan Aspal Sebesar
Rp1.739.209.247,61
Atas pekerjaan aspal yang dilakukan uji kualitas, telah dilakukan pemeriksaan
fisik bersama PPK, Penyedia, dan Pengawas Lapangan serta didampingi oleh
Inspektorat Kabupaten Muara Enim. Pada kontrak pekerjaan aspal
direncanakan memiliki berat jenis sesuai Job Mix Formula (JMF) masing-
masing kontrak pekerjaan. Ketika pelaksanaan pekerjaan, kemungkinan
terdapat perbedaan berat jenis yang terpasang sehingga penyedia jasa harus
melakukan pengujian kepadatan.
Berat jenis setelah pelaksanaan digunakan untuk mendapatkan persentase
kepadatan yang dapat diterima dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah d.h.i.
Dinas PUPR dibandingkan dengan berat jenis pada JMF. Berdasarkan reviu
dokumen kontrak berupa backup data, diketahui bahwa backup data dibuat
tidak berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas setelah pelaksanaan pekerjaan
karena berat jenis yang digunakan dalam perhitungan tonase aspal pada
backup data merupakan berat jenis rencana sesuai JMF awal.
Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan laporan hasil pengujian yang
dilakukan olehLampung Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar
Lampung Nomor 0327/LABTEK-UBL/BPK/IV/2025 tanggal 14 April 2025
dan 0405/LABTEK-UBL/BPK/IV/2025 tanggal 3 Mei 2025 menunjukkan
bahwa kepadatan aspal yang dihasilkan tidak memenuhi ketentuan kepadatan.
Sesuai dengan Seksi 6.3.7.2) terkait dengan Pengendalian Mutu dan
Pemeriksaan di Lapangan Campuran beraspal, diketahui bahwa kepadatan
semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan tidak boleh kurang dari
98% untuk semua jenis campuran beraspal lainnya selain Hot Rolled Sheet
(HRS). Oleh karena itu, jika kepadatan rata-rata semua jenis campuran
beraspal yang telah dipadatkan kurang dari ketentuan, tetapi semua aspek
memenuhi spesifikasi, maka kepadatan yang kurang ini harus diperbaiki
kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal
tersebut dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran.
Dengan demikian, atas ketidaksesuaian kepadatan pekerjaan tersebut maka
terdapat penyesuaian Faktor Pembayaran berupa penurunan persentase harga
satuan pekerjaan sebesar Rp1.739.209.247,61 dengan rincian pada Lampiran
6.
Nilai kelebihan pembayaran karena koreksi harga satuan masing-masing
pekerjaan tersebut telah dibahas bersama dengan PPK, Penyedia dan diketahui oleh
Kepala SKPD selaku PA. Dari 21 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh 18

Penyedia, sebanyak 11 penyedia sepakat dengan hasil perhitungan serta
menandatangani BAPPHPF. Satu penyedia belum hadir, enam penyedia belum
menandatangani BA tanpa keterangan.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
1) Pasal 27 ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b
merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan
pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume
pekerjaan;n
2) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan
terhadap barang/jasa yang diserahkan.
b. Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) pada:
1) Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan beton Semen Seksi 5.3
Perkerasan Beton Semen pada 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran pada
pasal 5.3.10.1).b). yang di antaranya menyatakan bahwa beton dengan
kuat lentur dalam 28 hari mulai 90% sampai dengan <100% dari kuat
lentur beton minimum yang disyaratkan dapat diterima dengan Harga
Satuan dikalikan Faktor Pembayaran sebesar 100%-4% x penurunan
setiap 0,1 MPa, kekurangan kekuatan tersebut diterapkan terhadap
kuantitas aktual dalam lot tersebut; dan
2) Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas pada:
a) 6.3.7.2) terkait dengan Pengendalian Mutu dan Pemeriksaan di
Lapangan Campuran beraspal, yang menyatakan bahwa kepadatan
semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan tidak boleh
kurang dari 98% untuk semua jenis campuran beraspal lainnya
selain HRS;
b) 6.3.8 Pengukuran dan Pembayaran poin 1) j) ii) Kepadatan Kurang
yang menyatakan bahwa jika kepadatan rata-rata semua jenis
campuran beraspal yang telah dipadatkan kurang dari ketentuan,
tetapi semua aspek memenuhi spesifikasi, maka kepadatan yang
kurang ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat
menerima pekerjaan campuran beraspal tersebut dengan harga
satuan dikalikan dengan Faktor Pembayaran.
c. Klausul kontrak masing-masing pekerjaan pada Syarat-Syarat Umum dan
Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang di antaranya menyatakan bahwa:Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan Rencana
Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) secara konsisten untuk mencapai
mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan; dan
2) Pengguna Jasa dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan
fisik pekerjaan.
Permasalahan di atas mengakibatkan:
a. Masa manfaat hasil pekerjaan sesuai mutu yang diharapkan tidak tercapai;
b. Kelebihan pembayaran 18 paket pekerjaan atas ketidaksesuaian spesifikasi
sebesar Rp2.002.819.807,10; dan
c. Potensi kelebihan pembayaran tiga paket pekerjaan Belanja Modal JJI sebesar
Rp460.219.796,05.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh:
a. Kepala Dinas PUPR selaku PA kurang melakukan pengawasan dan
pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal JJI; dan
b. PPK dan Pengawas Lapangan pada Dinas PUPR kurang cermat dalam
mengendalikan metode pelaksanaan di lapangan, mengawasi dan memeriksa
hasil pekerjaan fisik yang terpasang sesuai spesifikasi kontrak.
Atas permasalahan tersebut Bupati Muara Enim menyatakan sependapat
dan akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya …!!!

( Redaksi)

*Ironi Anggaran DPRD Kota Tangerang: Perjalanan Dinas Rp51 Miliar di Tengah Bayang-Bayang Kasus Korupsi*

TANGERANG – MEDIACAKRABUANA.ID

Lembaga legislatif Kota Tangerang kembali menjadi pusat sorotan tajam publik. Belum usai perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan pengadaan tablet mewah senilai Rp17 juta per unit, kini DPRD Kota Tangerang mencatatkan rekor sebagai instansi dengan alokasi perjalanan dinas tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk tahun 2026.

Lonjakan fantastis anggaran 2026. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP hingga Sabtu (18/4/2026), total pagu anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Tangerang untuk tahun 2026 menyentuh angka Rp51.338.482.000.

Angka ini membengkak sebesar Rp12,9 miliar (naik 33%) dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp38,4 miliar. Kenaikan drastis ini memicu pertanyaan kritis mengenai urgensi kunjungan kerja di tengah kampanye efisiensi anggaran daerah.

Rentetan kontroversi dari Tablet mewah hingga laporan dikejaksaan. Publik melihat lonjakan anggaran ini sebagai hal yang kontras dengan dua isu hukum dan kebijakan yang saat ini menjerat kredibilitas dewan:

– Laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tangerang mengenai dugaan penyelewengan dana tunjangan anggota DPRD tahun 2025 kini belum ada kejelasan..

– Proyek pengadaan 50 unit tablet senilai **Rp858 juta** pada akhir 2025 masih menyisakan polemik. Dengan harga satuan **Rp17,16 juta**, perangkat tersebut dinilai terlalu mewah (over-spec) jika hanya digunakan untuk fungsi administratif dasar, menciptakan potensi pemborosan ratusan juta rupiah.

Secara administratif, kenaikan anggaran perjalanan dinas sering kali dipicu oleh penyesuaian Standar Biaya Masukan (SBM) nasional atau intensitas koordinasi legislasi ke pusat. Namun, tanpa rincian rencana kerja (output) yang jelas, angka Rp51,3 miliar tersebut rentan dipersepsikan sebagai “wisata politik” bagi para wakil rakyat.

Sekjen LBH BONGKAR ‘Irwansyah,S.H., menekankan bahwa transparansi adalah harga mati. “Publik butuh pembuktian bahwa setiap rupiah itu berbanding lurus dengan kualitas kinerja legislatif, bukan sekadar menghabiskan kuota anggaran,”* tegasnya.

Dinding bisu Sekretariat Dewan. Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPRD Kota Tangerang, **Teddy Bayu Saputra**, masih mempertahankan sikap bungkam. Upaya konfirmasi mengenai merek dan spesifikasi tablet premium, hingga rincian agenda perjalanan dinas 2026 yang membengkak, belum membuahkan hasil.

Penolakan untuk memberikan klarifikasi ini memperkuat spekulasi negatif dan menurunkan indeks transparansi lembaga legislatif di mata warga. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pihak eksekutif Pemkot Tangerang yang baru saja menerima apresiasi kinerja pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2025 lalu. Ketimpangan integritas antara eksekutif dan legislatif ini kini menjadi rapor merah bagi tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang.

Editor: Enjelina
Reporter: SM

“DUGAAN PEJABAT KORUPTOR BANGSAT DI PEMKAB PALI SUMSEL”

.PALI SUMSEL” MEDIACAKRABUANA.ID

Ali Sopyan wakil Ketua Umum Iwo Indonesia Mendesak Pihak Tipikor Kajati Sumsel mengusut Anggaran Proyek pembangunan gedung perpustakaan kab.pali di duga keras menjadi santapan gerombolan pejabat koruptor bangsat . Pasalnya 14.Perencanaan, Pemilihan Penyedia, dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan
Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten PALI Tidak sesuai Ketentuan
Pemerintah Kabupaten PALI menganggarkan Belanja Modal Gedung dan
Bangunan sebesar Rp137.376.149.150,00 dengan realisasi sebesar
Rp135.285.705.657,00 atau 98,48%. Diantaranya sebesar Rp9.869.155.000,00
merupakan realiasasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan. Pekerjaan tersebut dilakukan tender sebanyak dua kali,
setelah tender pertama dinyatakan gagal. Tender kedua menetapkan CV Chy sebagai
pemenang tender dan pelaksana pekerjaan dengan kontrak Nomor 08/Perpus/PPK-
SPK/GEDUNG/IV/2024 senilai Rp9.869.155.000,00.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan, kontrak, dan dokumen pendukung
lainnya serta permintaan keterangan dengan pihak-pihak terkait diketahui permasalahan
permasalahan sebagai berikut.
a. Calon Penyedia Terindikasi Terlibat Dalam Penyusunan HPS
Hal tersebut diketahui berdasarkan kronologis kejadian sebagai berikut.
1) Pada tanggal 02 Januari 2024 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, PPK,
dan Konsultan Perencana melakukan rapat terkait pembahasan finalisasi Detail
Engineering Design (DED) Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah
Kabupaten PALI. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sdr. OSR dari CV Chy selaku
calon penyedia. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, dan PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan, Sdr. OSR
merupakan calon penyedia yang akan mengerjakan Pembangunan Gedung
Perpustakaan. Pada rapat tersebut, Sdr. OSR menyatakan harga satuan pekerjaan
Pembangunan Gedung Perpustakaan terlalu rendah terutama harga satuan
pekerjaan bore pile.
2) Selanjutnya, PPK melakukan perubahan HPS yang digunakan untuk tender kedua
dengan mengakomodasi permintaan Sdr. OSR atas persetujuan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan. Analisis atas HPS PPK menunjukkan bahwa
terdapat perubahan luas bangunan dan harga satuan. PPK Pekerjaan
Pembangunan Gedung Perpustakaan menyatakan bahwa perubahan luas
bangunan dan pengurangan item pekerjaan dilakukan untuk mengakomodasi
kenaikan harga satuan. Lebih lanjut, PPK melakukan komunikasi dengan Sdr.
OSR mengenai harga satuan pekerjaan pada HPS tender kedua. Setelah ada
persetujuan dari Sdr. OSR, HPS baru di proses PPK untuk tender kedua. Analisis
atas HPS PPK yang digunakan pada tender pertama dan tender kedua
menunjukkan ada perubahan harga satuan yang signifikan pada item pekerjaanAnalisis lebih lanjut atas, dokumen Bill of Quantity (BOQ) Dokumen Tender,
dokumen excel HPS PPK dan dokumen excel Analisis Harga Satuan CV Chy
yang diunggah ke LPSE menunjukkan terdapat kesamaan struktur dokumen
seperti baris yang disembunyikan dan yang ditampilkan. Selain itu, terdapat
kesamaan lima digit angka di belakang koma untuk beberapa perhitungan item
pekerjaan. Hal ini menunjukkan indikasi CV Chy memiliki dokumen HPS PPK
dan menggunakannya sebagai dokumen penawaran. Hal ini memperkuat indikasi
adanya komunikasi dan kesepakatan antara PPK dan Sdr. OSR selaku wakil CV
Chy mengenai perubahan nilai HPS, serta memberikan keistimewaan kepada CV
Chy selaku calon penyedia yang tidak dimiliki oleh calon penyedia lain.Proses Pemilihan Penyedia Tidak Sesuai dengan Persyaratan pada Dokumen
Pemilihan
Hasil pemeriksaan atas proses pemilihan penyedia pada pekerjaan Pembangunan
Gedung Perpustakaan Daerah dan permintaan keterangan kepada Pokja Pemilihan
menunjukkan hal-hal berikut.
1) Pelaksanaan tender untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan daerah
dilakukan sebanyak dua kali. Tender pertama dinyatakan gagal karena tidak
terdapat peserta tender yang menyampaikan dokumen kualifikasi.
2) Hasil evaluasi ulang atas dokumen kualifikasi dan penawaran yang disampaikan
CV Chy selaku pemenang tender ulang menunjukkan terdapat ketidaksesuaian
dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan
Lembar Data Pemilihan (LDP) antara lain:
a) Tidak mengunggah IUJK yang masih berlaku/Sertifikat Standar terverifikasi
untuk KBLI 41016;
b) Tidak mengunggah SBU;
c) Tidak menyampaikan bukti kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir; dan
d) Tidak menyampaikan pengalaman kerja untuk personel dengan jabatan
Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung sesuai LDP dan KAK.
3) Pokja Pemilihan memahami dan sependapat setelah dilakukan reviu ulang
seharusnya CV Chy digugurkan pada saat evaluasi penawaran. Pokja Pemilihan
menyatakan seharusnya tender dinyatakan gagal, dan Pekerjaan Pembangunan
Gedung Perpustakaan Daerah dilakukan tender ulang. Pokja Pemilihan tidak
dapat menjelaskan alasan tidak menggugurkan CV Chy dan tetap melanjutkan
evaluasi hingga ditetapkan menjadi pemenang tender.Pemahalan harga sebesar Rp1.675.342.528,53
Hal tersebut diketahui berdasarkan komparasi analisa harga satuan dokumen
penawaran CV Chy, HPS tender pertama, dan HPS tender kedua. Berdasarkan
komparasi tersebut, terdapat harga satuan 55 item yang mengalami perubahan harga
dari HPS tender pertama dan kedua dengan rincian sebagai berikut.

“Sampai berita ini diterbitkan oleh Redaksi pejabat yang bersangkutan belum di Konfirmasi Bersambung Edisi berikut nya …!!!

( Redaksi)

“Tukar Guling Tanah Kas Desa Kedungwungu Untuk Pembangunan KDMP Akan Gugatan Ke Pengadilan”

-INDRAMAYU JAWA BARAT MEDIACAKRABUANA.ID

:Sejumlah warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu melaporkan dugaan maladministrasi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu pada H Hambali dinilai Cacat hukum.

Perwakilan warga, menyebut laporan dilayangkan karena proses tukar guling TKD di Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng seluas 300 Bata diduga tidak sesuai prosedur Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Poin yang Dipersoalkan Warga adalah sebagai berikut ini:
1. Musyawarah Desa ; Warga mengklaim belum pernah diundang musdes membahas tukar guling
2. Izin Bupati ; Diduga belum mengantongi persetujuan Bupati Indramayu selaku pembina desa
3. Nilai Wajar ;Tanah pengganti dinilai tidak sepadan dari sisi luas, nilai, dan manfaat
4. Transparansi ; Berita acara dan dokumen tukar guling belum bisa diakses publik

Dikatakan Ahmad Fuadi SH salah satu Warga Desa Kedungwun pada wartawan Kamis 16/04/2026, kami laporkan bukan menuduh, tapi minta kejelasan. Tanah Kas desa itu aset warga. Kalau memang tukar guling, harusnya terbuka dan sesuai aturan, ujarnya.

Ditegaskan Ahmad Fuadi SH, ada tiga poin yang cukup krusial yang perlu kami sampaikan ;-Pertama terkait dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Desa Kedungwungu sebagai program skala Nasional.

Pada hakekatnya saya sebagai masyarakat Desa Kedungwungu sangat mendukung 100 persen, bahkan saya siap saat dimintai sumbangsih pemikiran maupun tenaga nya saya siap.

-Kedua tetapi saya sangat menyayangkan sekali terkait dengan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP ) Desa Kedungwungu ini karena pembangunan KDMP tersebut tidak dibangun diatas tanah Desa Kedungwungu tetapi dibangunnya diatas milik H Hambali.

Dalam hal ini Pemdes Kedungwungu menukar gulingkan Tanah Kas Desa kepada H Hambali dan saat ini tanahnya H Hambali dibangun untuk KDMP Desa Kedungwungu.Ketiga hal yang sangat parah dalam konteks tukar guling, secara luas tanah milik Pemdes Kedungwungu lebih luas dari tanah milik H Hambali.

Dikatakan Ahmad Fuadi,SH tanah kas Desa Kedungwungu seluas 300 Bata sedangkan tanah milik H Hambali seluas 174 Bata, maka dalam hal ini kami selaku masyarakat Desa Kedungwungu merasa kecewa.

Kami selaku masyarakat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Indramayu dan saat ini proses hukum nya masih berjalan dan bahkan disinyalir Pemdes Kedungwungu ini tidak menghormati proses hukum, kenapa hal tersebut saya sampaikan seperti ini karena saat ini masih dalam rangkaian proses Sengketa tanah dalam gugatan, akan tetapi pembangunan KDMP tetap dilaksanakan, tegasnya.

“PEMBANGUNAN ( RKB ) SMPN 3 BBC KAB. PURWAKARTA  DIDUGA MENGABAIKAN K3 DAN TIDAK ADA PENGAWASAN.
DARI KONSULTAN DAN PENYEDIA JASA”

PURWAKARTA, JABAR || MEDIACAKRABUANA.ID

Untuk menghujudkan Pendindikan berkualitas,Serta memberikan kenyamanan terhadap Anak Didik, Pendidik Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mengucurkan Dana  ( APBD) untuk Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Dimana Pelaksanaan Pengerjaannya Harus sesuai degan peraturan pemerintah dan hasil pekerjaan Berkualitas yang baik itu harap pemerintah dan masyarakat

.Baru-baru ini beberapa sekolah se- Kabupaten Purwakarta mendapat Bantuan tersebut, Guna Rehabilitasi Ruangan Kelas dan Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB )

Salah satu contoh

Nomor SP        :EP-01KK8V9EDSGOJ4GXXC7QPBSQXQ

Tanggal            : 09 Maret 2026

Sub Kegiatan   ; Pembagunan Ruang Kelas Baru

Pekerjaan          : Pembangunan Ruang Kelas Baru  SMPN 3 Babakancikao

Nilai kontrak       ; Rp. 473.026.664,

Terbilang             : Empat Ratus Tujuh Puluh tiga juta dua puluh enam ribu enam ratus puluh empat rupiah

Waktu Pelaksanaan: 90 ( Sembilan Puluh) Hari Kalender TMT .09 Maret 2026s.d 07 Juni 2026

Sumber Dana           : APBD

Tahan Anggaran     : Tahun 2026

Penyedia Jasa        . :CV. PUTRA PURNAMARMAN SELATAN

“Ironisnya di lokasi pekerjaan tidak ada pengawas Konsultan ataupun pengawas dari penyedia jasa. Pekerja tidak mengunakan K3.Seperti Tali pengaman pekerjaan”.

Evi sebagai kepercayan dari pemborong Saat di konfirmasi Selasa 14/4/2026 di lokasi pekerjaan Mengatakan evi di sini haya pekerjaan dan bantu Aris. Seperti mengambil foto dan mengirim foto kegiatan ke konsultan. Aris sebagai mandor nya tapI aris tidak ada. lagi di luar.

Saat di tanya itu besi ukuran berapa yang di pasang. Dan kenapa pekerjaan tidak mengunakan K3. Evi diam silakan ke Aris

Aris sebagai mandor pekerjaan. Saat di konfirmasi pada hari yang sama melalui Whatsapp. Mengatakan lagi di luar. Silakan konfirmasi ke Eka atau ke dinas di kernakan saya lagi sibuk dan mau ke Plered Tegas Aris

Jhoni Kase Sapras dinas pendidikan purwakarta saat di konfirmasi Kamis 16/4/2026 perihat di atas megatakan kan Sudah ketemu sama Sopyan. Sopyan membanta itu tidak benar dan kapan ketemu nya. Dan jagan gasih informasinya yang bohong”

Jhoni saat di tanya kenapa pekerja tidak pakai K3. Seperti talI pengaman jhoni memberikan Penjelasan

.Dalam analis nya apd hanya terdiri dari helm, rompi, sarung tangan, sepatu both/sepatu safety

.Konsultan tdk setiap hari, karena konsultan perorangan memegang 2 s.d 3 paket pekerjaan pengawasan…

Laporan pun hasil dilapangan 2x dlm setiap minggu dilaporkan pada WAG.

.Nanti saya tegur juga untuk bisa trus2 mengawasi pekerjaannya

.Saat Awak media Memberikan peraturan Konstruksi

.Pekerjaan konstruksi di ketinggian harus pakai tali pengaman / full body harness. Itu aturan K3 yang nggak bisa ditawar.

*Dasar hukumnya:*

1. *Permenaker No. 9 Tahun 2016* tentang K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian

2. *UU No. 1 Tahun 1970* tentang Keselamatan Kerja

*Kapan wajib pakai tali pengaman?*

Kalau pekerja ada di ketinggian *≥1,8 meter* dari lantai/dasar dan ada risiko jatuh. Contohnya: pasang baja, ngecat gedung, pasang kaca, kerja di perancah/scaffolding, atap.

*Syarat alat pengaman yang benar:*

– *Full body harness* – bukan sabuk pinggang doang, karena sabuk bisa bikin cedera tulang belakang kalau jatuh

– *Lanyard + absorber* – tali dengan peredam kejut, biar benturan pas jatuh nggak keras

– *Anchor point kuat* – titik gantung harus mampu nahan minimal 22 kN atau ∼2.200 kg

– *Double lanyard* – kalau harus pindah-pindah, biar tetap terkait terus

*Prinsipnya: 100% tie-off.* Artinya selama di atas, pekerja harus selalu terikat ke anchor point. Nggak boleh ada momen lepas.

*Selain tali pengaman, wajib juga:*

1. Pagar pengaman/guardrail di tepi bangunan

2. Jaring pengaman/safety net di bawah area kerja

3. Helm + sepatu safety

4. Pekerja sudah training TKBT = Tenaga Kerja Bangunan Tinggi

Kalau kontraktor nggak nyediain, bisa kena sanksi dari Disnaker sampai penghentian proyek. Nyawa lebih mahal dari alatnya.

Jhon kase memberikan jawaban

Siap…informasi ini kita sampaikan kepada pengawas untuk menegur penyedia dan memperhatikan pekerja lapangannya.

.Untuk Komfirmasi lebih lanjut, Kabid Sarana prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Saat mau di temui di Kantornya,Sedang tidak ada di tempat. Begitu juga Kadis “.

(Tslm )*

“Dugaan Skandal Transparansi di Desa Sukamaju : Kepala Desa Alergi UU KIP, Anggaran Desa Jadi Misteri”

​BEKASI. MEDIACAKRABUANA.ID

, 16 April 2026 – Aroma tidak sedap menyeruak dari balik tembok Kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi. Praktik tata kelola pemerintahan desa yang tertutup kini menjadi sorotan setelah sang Kepala Desa Sukamaju, Muhamad Sarih alias Kong Sari diduga sengaja menabrak UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.​

Penolakan kasar terhadap permohonan informasi resmi yang diajukan oleh Pokja IWO Indonesia memicu pertanyaan besar : Ada apa dengan anggaran Desa Sukamaju?​​.

Alih-alih menunjukkan integritas sebagai pelayan publik, Kepala Desa Sukamaju justru mempertontonkan sikap resisten yang dinilai arogan. Saat jurnalis mencoba menjalankan fungsi kontrol sosial dengan meminta salinan LKPJ dan Realisasi APBDes Tahun 2018 s.d 2025 yang merupakan dokumen publik.

Sang Kades justru melempar pernyataan yang merendahkan marwah profesi wartawan.​ “Apa-apaan ini, wartawan segala bikin kayak beginian? Kami tuh di bawah naungan Pemda, ya laporannya ke Pemda lah!” cetus Kades sembari mengembalikan surat permohonan secara kasar dan melengos pergi.​

Sikap “alergi” terhadap transparansi ini dianggap sebagai bentuk gagal paham fatal terhadap regulasi. Berdasarkan UU KIP, setiap warga negara, termasuk pers, memiliki hak konstitusional untuk memantau setiap rupiah uang negara yang dikelola pemerintah desa.​​

Tindakan Kepala Desa Sukamaju ini tidak hanya dipandang sebagai masalah etika, tetapi juga potensi pelanggaran hukum berlapis:
1. ​Pembungkaman Informasi Publik: Melanggar Pasal 4 UU KIP yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik tanpa hambatan birokrasi yang dibuat-buat.
2. ​Pengangkangan UU Desa: Mengabaikan Pasal 24 dan 26 UU Desa yang mewajibkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
3. ​Penghalangan Tugas Jurnalistik: Sesuai UU No. 40 Tahun 1999, menghalang-halangi wartawan dalam mencari informasi publik dapat berimplikasi pada sanksi pidana.​​

Ketua Pokja IWO Indonesia, Karno Jikar, menegaskan bahwa dalih “laporan hanya ke Pemda” adalah tameng klasik yang tidak memiliki dasar hukum untuk menolak keterbukaan terhadap masyarakat.​”Jika memang bersih, mengapa harus risih? Dana desa itu uang rakyat, bukan uang pribadi. Penolakan ini justru memperkuat indikasi adanya sesuatu yang disembunyikan dalam pengelolaan anggaran,” tegas Karno S.​

Pokja IWO Indonesia menyatakan akan segera membuat ​Laporan Resmi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi terkait pelanggaran administrasi. Dan Gugatan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat terkait UU Keterbukaan Informasi Publik. (Red)

“Kejagung Libas Ketua Ombudsman RI Tersangka Korupsi Pertambangan Nikel Sultra”

JAKARTA – MEDIACAKRABUANA.ID

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) resmi menetapkan HS, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penyelidikan intensif terkait penyalahgunaan wewenang dalam penyelesaian sengketa di sektor pertambangan.

Kronologi dan Modus Operandi

Kasus ini berakar pada sengketa perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara PT TSHI dengan Kementerian Kehutanan RI. Peran tersangka HS dalam perkara ini terbagi dalam beberapa fase krusial:

Manipulasi Maladministrasi: Saat menjabat sebagai Anggota Komisioner Ombudsman periode 2021-2026, HS diduga merekayasa pemeriksaan terhadap Kementerian Kehutanan. Pemeriksaan tersebut seolah-olah berdasarkan pengaduan masyarakat, padahal merupakan skenario untuk menguntungkan pihak korporasi.

Intervensi Kebijakan Negara: HS mengintervensi kebijakan denda yang dijatuhkan Kementerian Kehutanan kepada PT TSHI dan menyatakannya keliru. Sebagai gantinya, ia mengarahkan PT TSHI melakukan self-assessment (penghitungan mandiri) atas beban negara yang seharusnya bersifat wajib dan mengikat.

Permufakatan Jahat dan Suap: Pada April 2025, HS mengadakan pertemuan tertutup dengan pihak swasta (Sdr. LO dan Sdr. LKM) di Kantor Ombudsman dan Hotel Borobudur. Dalam pertemuan tersebut, disepakati komitmen fee sebesar Rp1,5 miliar sebagai imbalan atas upaya HS membatalkan temuan administrasi di Kementerian Kehutanan.

Laporan Pesanan: HS diduga memerintahkan penyerahan draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada PT TSHI terlebih dahulu untuk disesuaikan dengan kepentingan perusahaan sebelum diterbitkan secara resmi.

Jeratan Pasal Berlapis

Atas perbuatannya, penyidik menjerat HS dengan pasal berlapis guna menjamin penegakan hukum yang maksimal:

Primair: Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair: Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih Subsidiair: Pasal 5 Ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Alternatif: Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

Langkah Penahanan

Guna mempercepat proses penyidikan dan mengantisipasi upaya penghilangan barang bukti, penyidik memutuskan untuk melakukan tindakan penahanan.

“Tersangka HS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini, di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” ujar perwakilan Tim Penyidik.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh proses hukum telah dilakukan secara profesional, akuntabel, dan didasarkan pada kecukupan alat bukti yang diperoleh melalui penggeledahan serta pemeriksaan saksi-saksi secara maraton di Jakarta.

Tim Red

“DIDUGA GEROMBOLAN PEJABAT KORUPTOR BERJEMAAH DI PEMFROV SUMSEL MALING TERIAK MALING”

.SUMSEL || MEDIACAKRABUANA.ID

Terdapat Kenaikan Belanja yang Tidak Bersifat Wajib dan Mengikat pada
Pergeseran I APBD Murni
Selama tahun 2023 Pemprov Sumsel melakukan satu kali Pergeseran APBD Murni
dan empat kali Pergeseran APBD Perubahan. Pergeseran APBD Murni dan pergeseran
atas APBD Perubahan dilakukan dengan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Hasil analisis pada proses Pergeseran I APBD Murni menunjukkan bahwa terdapat
penambahan anggaran belanja dan terdapat pergeseran jenis belanja, sebagaimana
diuraikan pada tabel berikut

Tabel..1. 2. Anggaran

Pada Pergeseran I APBD Murni sebagaimana tabel di atas terdapat pergeseran jenis
belanja yaitu pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja
Modal, dan Belanja Transfer. Total kenaikan belanja per rincian objek belanja pada
APBD Murni Pergeseran I sebesar Rp738.086.803.952,00 (Rp300.807.096.510,00 +
Rp437.279.707.442,00). Angka tersebut didapatkan dari pengurangan anggaran
belanja per rincian objek belanja sebesar Rp309.178.253.932,00
(Rp300.807.096.510,00 + Rp8.371.157.422,00). Serta perubahan kenaikan anggaran
belanja di APBD Murni Pergeseran I sebesar Rp428.908.550.020,00
(Rp10.940.663.611.432,00 – Rp10.511.755.061.412,00).
Analisis lebih lanjut atas Pergeseran I APBD Murni per rincian objek per SKPD
menunjukkan bahwa terdapat kenaikan anggaran belanja yang bersifat tidak wajib
mengikat, dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel. 1.3

Dari tabel di atas dan analisis dokumen terkait serta hasil permintaan keterangan
kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, diketahui hal-hal sebagai
berikut.
1) Terdapat kenaikan belanja per rincian objek belanja per SKPD pada Pergeseran I
APBD Murni sebesar Rp787.747.483.193,00. Angka tersebut didapatkan dari
pengurangan anggaran belanja per rincian objek belanja per SKPD sebesar
Rp358.838.933.173,00, dan penambahan anggaran di Pergeseran I APBD Murni
sebesar Rp428.908.550.020,00 (Rp787.747.483.193,00 – Rp358.838.933.173,00);
2) Dari kenaikan anggaran belanja per rincian objek per SKPD tersebut, yang dapat
diidentifikasi oleh Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD sebagai
pergeseran belanja adalah sebesar Rp11.325.148.384,00. Sedangkan sisanya
sebesar Rp776.422.334.809,00 (Rp787.747.483.193,00 – Rp11.325.148.384,00),
tidak dapat diidentifikasi apakah kenaikan anggaran belanja tersebut bersumber
dari pengurangan belanja atau dari kenaikan anggaran belanja. Bidang
Perencanaan Anggaran Daerah juga tidak dapat mengidentifikasi apakah
kenaikan tersebut merupakan pergeseran dalam satu jenis belanja atau perubahan
antar jenis belanja. Hal ini dikarenakan dalam proses penginputan Pergeseran
APBD Murni oleh masing-masing SKPD, aplikasi SIPD dibuka aksesnya oleh
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sampai ke perubahan akun jenis belanja
dan penambahan anggaran. Sehingga SKPD dapat menggeser anggaran antar
akun jenis belanja walaupun SKPD tersebut tidak memiliki rencana kegiatan
yang bersifat mendesak, wajib, dan mengikat;
3) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah diidentifikasi kenaikan belanja sebagai berikut.

Tabel 1.4

TAPD menyatakan bahwa dalam proses pergeseran Anggaran Belanja, TAPD
melihat secara angka gelondongan per akun belanja tanpa melihat rincian dari
kenaikan anggaran belanja. TAPD sepakat atas adanya kelemahan dalam
pengelolaan pergeseran maupun perubahan belanja pada Aplikasi SIPD.
Karena proses penganggaran yang tidak tertib tersebut, maka timbul kewajiban atas
belanja yang tidak didukung pendapatan yang mencukupi.
Pemprov Sumsel melaporkan nilai kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar
Rp1.917.955.896.459,09. Nilai kewajiban tersebut merupakan nilai kewajiban jangka
pendek yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

TAPD menyatakan bahwa dalam proses pergeseran Anggaran Belanja, TAPD
melihat secara angka gelondongan per akun belanja tanpa melihat rincian dari
kenaikan anggaran belanja. TAPD sepakat atas adanya kelemahan dalam
pengelolaan pergeseran maupun perubahan belanja pada Aplikasi SIPD.
Karena proses penganggaran yang tidak tertib tersebut, maka timbul kewajiban atas
belanja yang tidak didukung pendapatan yang mencukupi.
Pemprov Sumsel melaporkan nilai kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar
Rp1.917.955.896.459,09. Nilai kewajiban tersebut merupakan nilai kewajiban jangka
pendek yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Tabel 1. 5

Nilai kewajiban sebesar Rp1.917.955.896.459,09 tersebut dapat diuraikan menurut sumber
pendanaan sebagai berikut.

Tabel 1.6

Adapun untuk membayar kewajiban jangka pendek tersebut, Pemprov Sumsel memiliki
sumber pembiayaan berupa Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, serta Piutang
Transfer Pusat.

Tabel 1.7

Kas Daerah sebesar sebesar Rp74.596.229.326,20 dan Kas BOS sebesar
Rp33.896.014.595,00 merupakan kategori dana terikat yang telah ada peruntukkannya.
Sehingga Kas dan Setara Kas yang dapat digunakan adalah Kas BLUD, Kas di Bendahara
Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas Lainnya.
Dengan demikian, ketersediaan dana yang dimiliki Pemprov Sumsel untuk membayar
kewajiban adalah sebesar Rp795.388.361.159,71. Kemampuan bayar ini jauh lebih kecildari kewajiban Pemprov Sumsel sebesar Rp1.886.459.417.239,09, sehingga terdapat
kekurangan kas Pemprov Sumsel untuk menyelesaikan kewajiban sebesar
Rp1.091.071.056.079,38 (Rp1.886.459.417.239,09 – Rp795.388.361.159,71).
Berdasarkan permintaan keterangan kepada TAPD diketahui bahwa Pemprov Sumsel tidak
memiliki sumber pendanaan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Adapun sumber
pendanaan yang direncanakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut adalah pendapatan
tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis atas pembayaran kewajiban Pemprov
Sumsel tahun 2023 di tahun 2024. Sampai dengan tanggal 17 April 2024, Pemprov Sumsel
telah melakukan pembayaran utang sebesar Rp1.015.900.469.718,66. Termasuk dalam
pembayaran utang tersebut adalah DBH Pajak Provinsi tahun 2023 sebesar
Rp508.250.532.966,00 dan DBH Pajak Rokok tahun 2023 sebesar Rp77.761.615.121,00
ke kabupaten/kota. Penggunaan pendapatan tahun 2024 akan berdampak pada penundaan
bayar DBH Pajak Provinsi tahun 2024 ke kabupaten/kota serta keterbatasan kas Pemprov
Sumsel untuk membiayai belanja tahun 2024. Analisis atas komponen saldo Kas Daerah
per 17 April 2024 menunjukkan bahwa posisi saldo pada Kas Daerah adalah sebagai berikut

Tabel 1.8

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sampai dengan 17 April 2024 Pemprov
Sumsel belum membayar DBH Pajak Provinsi ke kabupaten/kota untuk penerimaan
pajak bulan Januari s.d. Maret 2024. DBH tersebut digunakan untuk membiayai
pembayaran utang Pemprov Sumsel tahun 2023. Per 17 April 2024 seharusnya saldo
Kas di Kas Daerah adalah sebesar Rp516.401.588.946,41. Sehingga Pemprov Sumsel
per 17 April 2024 telah menggunakan kas terikat sebesar Rp306.755.143.366,07.
Pemprov Sumsel juga telah menggunakan sebagian Investasi Jangka Pendek sebesar
Rp134.432.861.210,00. Investasi Jangka Pendek tersebut sedianya dialokasikan untuk
pembayaran kewajiban, namun digunakan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya
dan Gaji ke-13 kepada ASN dan pensiunan sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan (KMK) Nomor 164 tahun 2024 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit
Facility.
Penggunaan dana terikat yang telah ada alokasi peruntukkannya seperti DBH Pajak
Provinsi, DBH Sawit, dan DBH Cukai Rokok juga dilakukan Pemprov Sumsel pada
akhir tahun 2022 dan akhir tahun 2023 untuk membiayai belanja daerahnya dengan
rincian sebagai berikut.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1)
menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
pada:
1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah
dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk
masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Pasal 24:
a) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan
dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah yang dianggarkan
dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup; dan
c) Ayat (6) yang menyatakan bahwa setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
3) Pasal 51 ayat (7) yang menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah;
4) Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada daerah
lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan daerah, dan/atau tujuan tertentu lainnya;
5) Pasal 134:Ayat (1) yang menyatakan PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas
Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam
DPA SKPD; dan
b) Ayat (2) yang menyatakan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan
perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran
Daerah dalam setiap periode.
6) Pasal 135 Ayat (1) yang menyatakan dalam rangka manajemen kas, PPK
menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan: (a) Anggaran Kas Pemerintah
Daerah; (b) ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan (c) penjadwalan
pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKP ( Data akuratnya ada di Redaksi Rajawali news )

( Redaksi )

“Kompak, Para Pimpinan Redaksi Desak APH Usut Tuntas Dugaan Pemerasan di Bualemo Yang Sempat Viral. “Jangan Biarkan Atribut Pers Jadi Alat Intimidasi!”

​LUWUK/BUALEMO – MEDIACAKRABUANA.ID

Gelombang desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas terhadap oknum yang mengatasnamakan wartawan dalam dugaan kasus pemerasan di wilayah Kecamatan Bualemo terus menguat. Para pimpinan media massa menilai tindakan tersebut telah mencoreng marwah institusi pers dan melanggar hukum positif maupun kode etik profesi.

​Mewakili jajaran pimpinan redaksi Nasional, Hermanius Burunaung mendorong APH untuk segera melakukan langkah konkret agar kasus ini tidak berlarut-larut. Ia meminta kepolisian segera melakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang dirugikan.

​”Kami mendorong penuh agar APH segera menindaklanjuti laporan masyarakat di Bualemo. Segera lakukan gelar perkara dan tetapkan tersangka bagi para terduga pelaku. Jangan biarkan perusak marwah jurnalistik ini bebas berkeliaran dengan kedok profesi,” tegas Hermanius dalam pernyataannya.

​Senada dengan hal tersebut, Ali Sofyan, Pimpinan Umum sekaligus Pimpinan Redaksi Rajawali Grup, menyayangkan perilaku oknum yang menggunakan atribut kewartawanan hanya sebagai instrumen untuk menakut-nakuti masyarakat atau pejabat publik. Ia menyoroti fenomena “barter kasus” yang kerap menjadi tujuan akhir dari aksi intimidasi tersebut.

​”Sangat memprihatinkan jika atribut pers hanya digunakan untuk menakut-nakuti yang ujung-ujungnya dibarter dengan materi atau kepentingan tertentu. Ini adalah pengkhianatan terhadap profesi jurnalis,” ujar Ali Sofyan.

​Ia mendesak agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu demi menciptakan efek jera. “Kasus ini harus ditindak tegas agar ada efek jera. Kita harus kembalikan marwah jurnalistik yang sesungguhnya ke jalur yang benar, di mana wartawan bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk memeras,” tambahnya.

​Dari sisi hukum, aksi pemerasan dengan ancaman kekerasan atau intimidasi telah diatur secara ketat dalam Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Pasal yang menggantikan Pasal 368 KUHP lama ini mengancam pelaku pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

​Sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”, maka segala bentuk pemerasan adalah bentuk pelanggaran kode etik paling berat sekaligus tindak pidana murni.

​Para pimpinan redaksi Nasional sepakat bahwa pembersihan internal dan tindakan hukum bagi oknum “wartawan bodrex” atau pemeras adalah harga mati untuk menjaga kepercayaan publik. Mereka berkomitmen untuk mendukung penuh kepolisian dalam membersihkan wilayah hukum Sulawesi Tengah dari aksi-aksi premanisme berkedok jurnalisme.

Tim red,