Cikarang Bekasi : Mediacakrabuana.id
Menjamurnya pejabat atau penjahat rampok Uwang negara di buat Bancakan oleh gerombolan pejabat bangsat hal tersebut dilihat hasil audit BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 atas nama Arief Kurnia jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah nomor NIP 197205232002121003 golongan IV telah mengambil cuti besar sejak tanggal 19 Juni 2023 hingga 31 juli 2023 selama 18 hari kerja .
Tapi yang anehnya Insentif BPJS masih juga di terima oleh dokter Arief Kurnia Selaku Direktur RSUD setelah di potong PPh pada bulan Juni sebesar Rp 123.087.761 dan pada bulan juli sebesar Rp 158.168.663 total bulan Juni dan Juli sebesar Rp 281.256.424 .
Walaupun dalam PERBUP Bekasi tersebut jelas di katakan tidak mendapatkan insentif selama cuti besar namun masih juga menerima sebesar Rp 86.885.478 . Dasar muka tembok yang tidak malu mengambil Uwang tidak dengan hasil keringat .
Sehingga insentif yang di terima dokter Arief Kurnia pada bulan Juni dan bulan juli tahun 2023 sebesar Rp 281.256 .424 di kurangi dengan Rp 86.885.478 sehingga temuan BPK yang merugikan uang Negara atau masyarakat Kabupaten Bekasi sebesar Rp 194.370.946 . Penak tenan bos jika wong cilik sudah pasti di buru sama herder Pemda Bekasi .
Ditambah lagi kelebihan bayar Tunjangan Penghasilan Pegawai ( TPP ) juga atas nama dokter Arief Kurnia Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 15.721.600 .
Jadi dari Hasil Audit BPK Keuangan Negara yang katanya kelebihan bayar atas nama dokter Arief Kurnia Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tersebut total sebesar Rp 194.370.946 di tambah Rp 15.721.600 jumlah Rp 210.192.546 .
Sementara Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Daerah ( LK2D ) Usman Priyanto Meminta agar Pihak Kejaksaan Negeri Cikarang memeriksa DIRUT RSUD Cibitung tersebut terkait dugaan kelebihan insentif yang merugikan uang Negara kepada wartawan pada Senin 29 juli 2024 .
Direktur RSUD Kabupaten Bekasi dokter Arief Kurnia mengatakan , sudah kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku tandasnya .
( Team V Pemburu Fakta Rajawali. )
